Copyright © 2022 BeritaSatu
Allright Reserved

Cegah CPNS Mengundurkan Diri, Pemerintah Didesak Perbaiki Tata Kelola ASN

Jumat, 27 Mei 2022 | 21:59 WIB
Oleh : Yustinus Paat / FFS
Ilustrasi CPNS.

Jakarta, Beritasatu.com - Komisi II DPR yang salah satu lingkup kerjanya meliputi aparatur negara dan reformasi birokrasi menyoroti fenomena banyaknya calon pegawai negeri sipil (CPNS) yang mengundurkan diri setelah lulus seleksi. Atas fenomena itu, Komisi II DPR mendesak pemerintah memperbaiki sistem tata kelola aparatur sipil negara (ASN).

“Perbaikan tata kelola SDM dibutuhkan untuk mengantisipasi mundurnya orang yang telah dinyatakan lulus seleksi PNS,” kata anggota Komisi II DPR, Mardani Ali Sera kepada wartawan, Jumat (27/5/2022).

Setidaknya ada 105 CPNS mengundurkan diri setelah lulus seleksi tahun 2021. Beberapa hal yang menjadi alasan para CPNS itu mengundurkan diri mulai dari besaran gaji hingga lokasi penempatan yang jauh.

Mardani menilai, fenomena CPNS mengundurkan diri ini harus menjadi perhatian serius pemerintah. Dikatakan, reformasi birokrasi, termasuk dalam proses seleksi penerimaan CPNS sudah saatnya diperbaiki.

“Hak dan kewajiban CPNS mengenai teknis pekerjaan di setiap instansi perlu diumumkan ke publik dengan lebih mendetail. Jadi masyarakat tahu persis hak dan kewajiban CPNS sebelum mengikuti proses seleksi,” tegas Mardani.

Mardani mengatakan transparansi mengenai hak dan kewajiban perlu diterapkan dengan lebih optimal agar tidak ada CPNS yang mengundurkan diri setelah lulus dan diterima sebagai abdi negara. Di samping itu, tutur Mardani, perlu ada perbaikan dalam sistem remunerasi gaji.

“Pemerintah harus melakukan evaluasi mengenai kesejahteraan CPNS, yang gaji pokoknya masih terbilang cukup kecil,” sebutnya.

“Harus ada peningkatan gaji mengikuti perkembangan kehidupan sehingga abdi negara cukup sejahtera tanpa harus bergantung dari berbagai tunjangan maupun uang perjalanan dinas,” kata Mardani menambahkan.

Legislator dari Dapil DKI Jakarta I itu pun mengingatkan, kebutuhan masyarakat saat ini telah berubah. Menurut Mardani, psikologi CPNS yang kini berasal dari kalangan milenial maupun gen Z harus turut dipertimbangkan pemangku kebijakan. Hal ini dinilai penting agar sistem kerja di lingkungan pemerintah bisa sedikit menyesuaikan perkembangan zaman.

“Boleh jadi ini puncak gunung es dari masalah pengelolaan ASN yang menggunakan paradigma lama sementara pola dan sifat pekerjaan berubah. Termasuk ekspektasi para pencari kerja juga berubah. Salah satunya unsur gaji,” terangnya.

Mardani memahami sistem kerja PNS yang baku dan menuntut pola kerja yang runut. Meski begitu, BKN maupun lembaga terkait disebut perlu mencontoh pengelolaan yang dilakukan swasta agar negara tidak kehilangan SDM-SDM unggul karena lebih memilih bekerja di bidang non-pemerintahan yang secara benefit dan lingkungan kerja lebih sesuai dengan mereka.

“Birokrasi yang berintegritas betul wajib. Tapi kita juga harus bisa memahami anak-anak sekarang yang tak hanya sekadar mencari gaji tetapi juga kenyamanan dan optimalisasi dalam kerja,” tutur Mardani.

Komisi II DPR pun menyayangkan banyaknya CPNS yang mengundurkan diri setelah lulus seleksi. Mardani khawatir, fenomena tersebut akan mengganggu pelayanan publik sebab formasi seleksi CPNS telah disesuaikan dengan kebutuhan tiap kementerian/lembaga.

“Mereka sudah diplot untuk satu posisi yang jelas. Dan untuk pengisiannya memerlukan prosedur dan waktu yang lama lagi. Dikhawatirkan kejadian ini menyebabkan terganggunya sistem kerja. Misal slot posisi dokter di Puskesmas yang mestinya terisi jadi kosong. Kemenpan RB dan BKN serta Kementerian Keuangan perlu menyelidiki masalah ini,” kata Mardani.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com


BERITA TERKAIT



BERITA LAINNYA












BERITA TERPOPULER


#1

#2

#3

#4

#5

#6

#7

#8

#9

#10

TERKINI