SCROLL UNTUK MELANJUTKAN MEMBACA

Copyright © 2022 BeritaSatu
Allright Reserved

Kemendagri: RUU Pemekaran Papua Berikan Ruang Afirmasi OAP

Selasa, 28 Juni 2022 | 23:21 WIB
Oleh : Carlos KY Paath / CAR
Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Bahtiar.

Jakarta, Beritasatu.com – Rancangan undang-undang (RUU) terkait pemekaran Papua memberikan ruang afirmasi bagi orang asli Papua (OAP). Hal ini disampaikan Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum (Polpum) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Bahtiar saat rapat kerja Komisi II DPR di gedung DPR, Jakarta, Selasa (28/6/2022).

Rapat fokus pada salah satu pasal terkait pengisian aparatur sipil negara (ASN) dan juga tenaga honorer di tiga provinsi pemekaran Papua. Tak hanya itu, rapat juga membahas mengenai relevansi antara RUU pemekaran dengan penataan ASN yang sudah ada.

Advertisement

“Kami rapat untuk memastikan hadirnya pemekaran Papua ini memberikan ruang bagi OAP untuk dapat diangkat menjadi CPNS pertama kalinya di wilayah provinsi pemekaram, tadi muncul aspirasi untuk penambahan batas usia paling tinggi 50 tahun dan lain sebagainya, ini masih akan kita bahas lebih lanjut,” kata Bahtiar.

Pemekaran Papua mencakup Papua Selatan, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan. Ketiga pemekaran provinsi itu diharapkan mampu memberikan ruang bagi masyarakat asli Papua untuk dapat berkontribusi membangun daerahnya, sekaligus menerima manfaat dari pemekaran wilayah.

Dalam hal pencepatan pengisian jabatan ASN dan agar pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan berjalan dengan cepat, efektif, dan efisien, pengisian jabatan ASN pada pemekaran Papua dapat dilakukan dengan beberapa skema. “RUU ini selain menjadi landasan pemekaran tiga provinsi juga menjadi landasan hukum soal penempatan ASN,” ucapnya.

Sepakat
Komisi II bersama pemerintah telah menyepakati RUU pemekaran Papua dibawa ke tingkat paripurna. Kesepakatan itu diambil dalam rapat pengambilan keputusan tingkat I antara Komisi II dan pemerintah di gedung DPR, Jakarta, Selasa (28/6/2022).

“Seluruh fraksi menyetujui agar tiga RUU itu dibawa ke rapat paripurna untuk diambil keputusan,” kata Bahtiar.

Bahtiar juga berterima kasih kepada panitia kerja, tim perumus, tim sinkronisasi dan seluruh anggota Komisi II.

Rapat kerja tingkat I diawali dengan laporan panja tiga RUU pembentukan daerah otonom baru Papua oleh Wakil Ketua Komisi II Junimart Girsang. Kemudian, dilanjutkan dengan mendengarkan pendapat akhir mini masing-masing fraksi.

Rapat paripurna pengambilan keputusan tingkat II DPR dijadwalkan berlangsung pada Kamis (30/6/2022).

“Inilah adalah berkah yang luar biasa untuk seluruh masyarakat Papua yang patut disyukuri dan semua harus mendukungnya. Ini bukti betapa tingginya perhatian pemerintah dan DPR untuk kemajuan dan kesejahteraan masyarakat papua serta berbagai bentuk afirmasi untuk mengangkat harkat martabat orang asli Papua,” kata Bahtiar.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com


BERITA TERKAIT



BERITA LAINNYA












BERITA TERPOPULER


#1

#2

#3

#4

#5

#6

#7

#8

#9

#10

TERKINI