SCROLL UNTUK MELANJUTKAN MEMBACA

Copyright © 2022 BeritaSatu
Allright Reserved

Pemilu 2024, Ditjen Dukcapil Kemendagri Beri KPU Hak Akses NIK

Rabu, 29 Juni 2022 | 22:36 WIB
Oleh : Lenny Tristia Tambun / FFS
Ilustrasi Pemilu 2024.

Jakarta, Beritasatu.com – Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri ((Ditjen Dukcapil Kemendagri) memberikan Komisi Pemilihan Umum (KPU) hak akses nomor induk kependudukan (NIK). Pemberian hak akses NIK kepada KPU ini sebagai bentuk dukungan Ditjen Dukcapil Kemendagri dalam peningkatan kualitas pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024, mulai dari pemilihan legislatif (pileg), pemilihan presiden (pilpres) hingga pemilihan kepala daerah (pilkada).

Penyerahan hak akses itu ditandai dengan ditandatanganinya perjanjian kerja sama (PKS) pemanfaatan data kependudukan Dukcapil serta penyerahan hak akses NIK kepada KPU di Jakarta, Rabu (29/6/2022).

Advertisement

PKS ditandatangani oleh Dirjen Dukcapil Kemendagri. Zudan Arif Fakrulloh dan Ketua KPU, Hasyim Asy'ari.

Dalam sambutannya, Zudan mengatakan penandatangan PKS ini mengulang sejarah 5 tahun lalu. Saat itu, Ditjen Dukcapil juga menyerahkan hak akses yang disebut sebagai super user. Dengan penyerahan akses NIK ini, KPU di 514 kabupaten/kota dan di 34 provinsi nantinya dapat melihat database Dukcapil.

“Jadi rekan-rekan KPU, kalau ingin melihat seseorang ini terdaftar di kabupaten mana, ketik NIK-nya saja, maka status umur dan pemilih berasal dari mana akan ketemu,” kata Zudan Arif Fakrulloh.

Hak akses NIK ini, lanjut Zudan, dapat digunakan KPU dengan kuota sebanyak 200.000 klik per hari. Namun, bila KPU merasa masih kurang, Zudan dengan tangan terbuka akan menambah jumlah kuota tersebut.

“Jumlah ini masih bisa ditambah. WA saja dulu boleh, baru disusul surat resmi. Inilah yang namanya agile bureaucracy, birokrasi yang lincah dan gesit yang bakal mempercepat pembangunan demokrasi,” ujar Zudan Arif Fakrulloh.

Dengan pemberian hak akses NIK ini, kata Zudan, diharapkan dapat mempercepat upaya membangun demokrasi lebih baik di Tanah Air. Dikatakan, peningkatan kualitas demokrasi berawal dari data kependudukan sebagai awal penyusunan daftar penduduk potensial pemilih pemilihan (DP4) dan daftar pemilih tetap (DPT).

“Sehingga kita sudah bisa memprediksi, kalau dihitung hari ini untuk DP4 Pemilu di Februari 2024, kira-kira penduduknya berapa itu sudah bisa diprediksi,” terang Zudan Arif Fakrulloh.

Diakuinya, data kependudukan pasti akan berubah karena pergerakan penduduk Indonesia sangat dinamis. Setiap bulan setidaknya 500.000 hingga 600.000 penduduk berpindah. Artinya, dalam setahun terdapat sebanyak 6 juta hingga 7 juta penduduk yang berpindah.

"Perpindahan antarkabupaten, antarprovinsi merupakan realitas yang nyata. Kita bisa lihat di dashboard Dukcapil berapa jumlah penduduk yang kawin, yang lahir, cerai, wafat, serta pindah masuk dan pindah keluar. Bisa dilihat NIK-nya berapa yang pindah dan ke mana, sehingga KPU bisa melakukan pemadanan data. Ini bagian ikhtiar kita untuk terus membangun kualitas demokrasi kita," jelas Zudan Arif Fakrulloh.

Di tempat yang sama, Ketua KPU Hasyim Asy'ari memuji pendekatan birokrasi gesit dan mampu beradaptasi dalam segala situasi yang diprakarsai Dirjen Zudan Arif Fakrulloh.

"Dengan demikian tahapan pemilu menjadi makin cepat dan makin bisa kita perbaiki sedari awal. Maka saya menyambut baik penandatanganan PKS antara Setjen KPU dengan Ditjen Dukcapil sebagai tindak lanjut MoU dengan Kemendagri," kata Hasyim Asy'ari.

Menurutnya, penandatanganan PKS ini menjadi dasar bagi KPU untuk pemutakhiran data pemilih bersumber dari DPT yang dikelola oleh KPU dan data DP4 oleh Kemendagri

"Dengan penandatanganan PKS ini dan penyerahan hak akses NIK bakal menjadikan data pemilih KPU semakin komprehensif, valid, dan mutakhir," ujar Hasyim Asy'ari.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com


BERITA TERKAIT



BERITA LAINNYA












BERITA TERPOPULER


#1

#2

#3

#4

#5

#6

#7

#8

#9

#10

TERKINI