SCROLL UNTUK MELANJUTKAN MEMBACA

Copyright © 2022 BeritaSatu
Allright Reserved

Politikus PDIP Ungkap Urgensi Jokowi Terbitkan Perppu Pemilu

Minggu, 3 Juli 2022 | 22:52 WIB
Oleh : CAR
Muhammad Rifqinizamy Karsayuda.

Jakarta, Beritasatu.com – Anggota Komisi II DPR dari Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) Muhammad Rifqinizamy Karsayuda mengungkap urgensi Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) pemilu. Rifqi, sapaan akrabnya mengatakan terdapat sejumlah norma dalam Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang harus diubah.

“Salah satu norma yang harus diubah adalah terkait jumlah daerah pemilihan (dapil), setelah bertambahnya tiga provinsi baru di Papua. Kemudian, ada Ibu Kota Nusantara,” kata Rifqi, Minggu (3/7/2022).

Advertisement

Menurutnya, Komisi II akan membahas bersama pemerintah dan penyelenggara pemilu mengenai kemungkinan merevisi UU Pemilu, termasuk pengaturan melalui perppu. “Kalau mau cepat, presiden keluarkan perppu,” katanya.

Dia mengatakan Komisi II belum membicarakan terkait revisi UU Pemilu bersama pemerintah dan penyelenggara pemilu terkait munculnya dapil baru. Namun, pihaknya membuka opsi jika Jokowi mengeluarkan perppu pemilu, khususnya tentang persoalan penambahan dapil dan kursi anggota DPR.

“Kami menilai sudah urgen presiden keluarkan perppu terkait dengan mitigasi beberapa norma yang harus diubah dalam UU Pemilu dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. Ini penting agar pelaksanaan Pemilu 2024 berjalan dengan lancar,” kata legislator dari Dapil Kalimantan Selatan ini.

Rifqi mengatakan perppu juga diperlukan untuk mengatur beberapa norma yang belum diatur dalam UU Pemilu, seperti keserentakan akhir masa jabatan anggota KPU dan Bawaslu di daerah, kodifikasi mekanisme sengketa penangan pemilu dan pilkada. “Komisi II DPR akan membicarakan persoalan tersebut bersama pemerintah dan penyelenggara pemilu,” katanya.

Diberitakan, rapat paripurna dpr pada kamis (30/6/2022) menyetujui tiga rancangan undang-undang (ruu) pemekaran Papua menjadi UU. Ketiga RUU tersebut, yakni RUU tentang pembentukan Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Tengah, dan Provinsi Papua Pegunungan.

Ketua Komisi II Ahmad Doli Kurnia Tandjung mengatakan pembahasan tiga RUU daerah otonom baru Papua tersebut merupakan amanat Undang-Undang nomor 2 tahun 2021 tentang Otonomi Khusus Papua.

“Dalam Pasal 76 ayat 2 menyebutkan pemerintah dan DPR dapat melakukan pemekaran daerah provinsi dan kabupaten atau kota menjadi daerah otonom, untuk mempercepat pemerataan pembangunan, peningkatan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat serta mengangkat harkat dan martabat orang asli papua,” kata Doli.

Doli berharap disetujuinya tiga RUU pemekaran Papua dapat mengatasi masalah konflik di Bumi Cenderawasih dan mempercepat pemerataan pembangunan di Papua.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: ANTARA


BERITA TERKAIT



BERITA LAINNYA












BERITA TERPOPULER


#1

#2

#3

#4

#5

#6

#7

#8

#9

#10

TERKINI