SCROLL UNTUK MELANJUTKAN MEMBACA

Copyright © 2022 BeritaSatu
Allright Reserved

PKS Minta Angka Presidential Threshold Turun Jadi 7-9%

Rabu, 6 Juli 2022 | 19:20 WIB
Oleh : Yustinus Paat / CAR
Presiden PKS Ahmad Syaikhu bersama Sekjen PKS Habib Aboe Bakar Al-Habsyi saat mendaftar uji materi ketentuan presidential threshold di Gedung MK, Jakarta, Rabu, 6 Juli 2022.

Jakarta, Beritasatu.com - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) resmi mendaftarkan uji materi Pasal 222 Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu ke Mahkamah Konstitusi, Rabu (6/7/2022). Pasal 222 mengatur ketentuan presidential threshold (Pres-T) atau ambang batas pencalonan presiden sebesar 20 persen kursi DPR atau 25 persen suara sah nasional. PKS menginginkan agar Pres-T diturunkan menjadi 7-9 persen.

Pendaftaran uji materi ini dilakukan langsung oleh Presiden PKS Ahmad Syaikhu bersama Sekretaris Jenderal PKS Habib Aboe Bakar Al-Habsyi. Syaikhu menyebut ada dua pemohon dalam uji materi yang diajukan, yakni DPP PKS dan Salim Segaf Al Jufri.

Advertisement

Menurut Syaikhu, ada tiga alasan PKS mengajukan uji materi. Pertama, sebagai penyambung lidah rakyat yang menginginkan adanya perubahan aturan Pres-T 20 persen.

“Keputusan tersebut diambil setelah kami bertemu dan mendengarkan aspirasi masyarakat untuk menolak aturan Pres-T 20 persen,” ujar Syaikhu.

Kedua, PKS ingin memperkuat sistem demokrasi, sehingga membuka peluang lebih banyak lahirnya calon presiden dan calon wakil presiden terbaik pada masa-masa yang akan datang. Ketiga, PKS ingin mengurangi polarisasi di tengah-tengah masyarakat akibat hanya ada dua kandidat capres dan cawapres.

Syaikhu mengatakan tim hukum PKS telah mengkaji tidak kurang dari 30 permohonan uji materi terkait presidential threshold yang pernah diajukan ke MK.

PKS mengikuti alur pemikiran MK yang telah mengadili setidaknya 30 permohonan uji materi terkait Pasal 222 UU Pemilu. MK menyebutkan bahwa angka Pres-T ini sebagai open legal policy pembentuk undang-undang.

“PKS sepakat dengan argumen ini. Namun, open legal policy seharusnya disertai dengan landasan rasional dan proporsional agar tidak bertentangan dengan UUD 1945,” kata Syaikhu.

Syaikhu mengatakan PKS juga telah mencermati putusan MK Nomor 74/PUU-XVIII/2020 yang menyatakan bahwa partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan pengujian konstitusionalitas Pasal 222 UU 7/2017.

“Berdasarkan kajian tim hukum kami, hingga saat ini tidak ada kajian ilmiah terkait besaran angka presidential threshold 20 persen. Adapun angka yang rasional dan proporsional berdasarkan hasil kajian tim hukum kami adalah pada interval 7 persen sampai 9 persen kursi DPR,” katanya.

“Dasar perhitungannnya telah kami tuangkan dalam permohonan yang akan dijelaskan oleh tim kuasa hukum PKS. Oleh karena itu kami memohon kepada MK untuk memutuskan inkonstitusional bersyarat terhadap ketentuan Pasal 222 UU Pemilu,” tuturnya.

Dia berharap permohonan uji materi presidential threshold ini dapat dikabulkan oleh MK. “Ini penting agar rakyat Indonesia dapat memilih presiden dan wakil presiden terbaik yang mampu membawa Indonesia adil dan sejahtera sesuai cita-cita para pendiri bangsa,” kata Syaikhu.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com


BERITA TERKAIT



BERITA LAINNYA












BERITA TERPOPULER


#1

#2

#3

#4

#5

#6

#7

#8

#9

#10

TERKINI