SCROLL UNTUK MELANJUTKAN MEMBACA

Copyright © 2022 BeritaSatu
Allright Reserved

UU Pendidikan dan Layanan Psikologi Disahkan, tentang Apa?

Kamis, 7 Juli 2022 | 21:09 WIB
Oleh : Claudia Ramadhani / CLA
Ilustrasi undang-undang.

Jakarta, Beritasatu.com - DPR resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pendidikan dan Layanan Psikologi menjadi Undang-Undang (UU) dalam Rapat Paripurna ke-28 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2021–2022 yang digelar di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (7/7/2022).

Di tahun 2020, UU yang baru disahkan ini dikenalkan dengan nama RUU Profesi Psikologi, yang kemudian berganti nama menjadi RUU Praktik Psikologi. Selanjutnya pada Mei 2022, RUU kembali berganti nama menjadi RUU Pendidikan dan Layanan Psikologi (RUU PLP).

Advertisement

Salah satu hal yang menjadi dasar pembentukan UU ini adalah karena pengaturan tentang praktik psikologi belum diatur dalam satu undang-undang tersendiri sehingga hal ini belum memberikan perlindungan dan kepastian hukum.

Pengaturan penyelenggaraan praktik psikologi yang diatur dalam UU PLP ini memiliki tujuan untuk:

UU PLP tidak hanya mengatur hak dan kewajiban tenaga psikologi, melainkan juga hak dan kewajiban klien atau pasien yang mengunjungi praktik psikolog. Bagi Anda yang memang sudah rutin mengunjungi praktik psikolog atau baru ingin mencoba berkonsultasi dengan psikolog, ada beberapa hak yang bisa Anda dapatkan. Misalnya salah satu yang paling penting adalah, terjaminnya kerahasiaan informasi yang Anda berikan kepada tenaga psikologi.

Saat ini, masa di mana media sosial menjadi “panggung” bagi banyak orang, batas antara informasi yang bersifat penting dan pribadi menjadi kabur. Tak jarang kita melihat kasus di mana tenaga kesehatan membocorkan masalah dan keluhan pasien, dan menjadikannya sebagai objek untuk diunggah di media sosial, hanya demi mendapat perhatian dari banyak orang. Diharapkan dengan adanya UU PLP ini, klien yang merasa dirugikan akibat informasinya yang bocor, bisa menuntut haknya.

Poin lain dalam UU PLP yang juga penting adalah, memberikan kepastian penataan dan proses pada tahap penyelenggaraan pendidikan psikologi maupun profesi. Ini dikarenakan, hal tersebut diharap bisa berdampak terhadap layanan psikologi agar menjadi lebih optimal. Poin penting selanjutnya yakni, memberikan kepastian adanya kerja sama antara perguruan tinggi dengan organisasi profesi. Kedua entitas ini merupakan yang paling bertanggung jawab terhadap mutu layanan profesi psikolog.

Selanjutnya, UU PLP juga mengatur mengenai tenaga psikologi lulusan luar negeri. Psikolog lulusan luar negeri dan psikolog asing diberikan kepastian pengaturan layanan setelah memiliki Surat Tanda Registrasi (STR) dan mendapatkan Surat Izin Praktik Psikologi (SIPP). UU PLP juga memberikan kepastian pengaturan bagi praktisi psikolog yang memiliki STR dan SIPP. STR diterbitkan oleh organisasi induk profesi. Sedangkan SIPP diterbitkan oleh pemerintah pusat dengan rekomendasi dari organisasi induk profesi psikologi.

Poin penting terakhir, UU PLP juga memberikan pengaturan dan kepastian pembinaan dan pengawasan oleh pemerintah kepada organisasi profesi yang diarahkan pada kualitas layanan kepada klien. Kemudian perlindungan kepada praktisi psikologi dan keterbukaan layanan psikologi bagi masyarakat luas.

Dengan disahkannya UU ini, diharapkan dapat memiliki dampak signifikan terhadap pendidikan dan layanan psikologi. UU ini juga diharapkan dapat mendorong perwujudan SDM yang berkualitas, karena layanan psikologi yang baik dibutuhkan, selayaknya layanan kesehatan lainnya. Layanan psikologi sejatinya juga menjadi metode untuk mengetahui minat dan bakat seseorang, sehingga mampu mencetak SDM yang unggul dan bermanfaat untuk kehidupan bermasyarakat.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com


BERITA TERKAIT



BERITA LAINNYA












BERITA TERPOPULER


#1

#2

#3

#4

#5

#6

#7

#8

#9

#10

TERKINI