Copyright © 2022 BeritaSatu
Allright Reserved

PGRI Dorong Pemerintah Tuntaskan Guru Honorer Jadi ASN

Sabtu, 30 Juli 2022 | 15:57 WIB
Oleh : Maria Fatima Bona / YUD
Ketua Umum PGRI Unifah Rosyidi

Jakarta, Beritasatu.com - Pemerintah didorong untuk menuntaskan pengangkatan jutaan guru honorer di Indonesia untuk menjadi aparatur sipil negara (ASN). Hal tersebut ditegaskan oleh Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PB PGRI).

PB PGRI melalui Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) PB PGRI Tahun 2022 diadakan pada Kamis (28/7/2022). Ketua Umum PB PGRI, Prof Unifah Rosyidi menuturkan, Indonesia mengalami darurat kekurangan guru.

Menurutnya, berdasarkan data yang pernah dirilis dalam RDP Komisi X DPR dengan Kemendikbudristek tahun 2021 menyebutkan jumlah guru saat ini berjumlah 2.735.784 dengan persebaran 1.226.460 merupakan guru pegawai negeri sipil (PNS) dan 1.509.324 merupakan guru non PNS.

Khusus untuk sekolah negeri jumlah guru adalah 2.063.230 terdiri dari 1.236.112 atau 60% guru PNS, 742.459 atau 36% guru Non PNS, 63.264 atau 3% guru CPNS, dan 34.954 atau 1% guru pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).

“Jumlah ini masih kurang dari kebutuhan seharusnya jumlah guru di sekolah negeri yang seharusnya berjumlah 2.268.716. Artinya masih terjadi defisit guru sejumlah 947.945,” kata Unifah melalui keterangan pers, Sabtu (30/7/20220).

Ia menuturkan hal ini semakin diperparah jika memprediksi jumlah guru yang pensiun antara 2022 sampai 2024 ini diperkirakan mencapai 222.081 guru dengan rata-rata 74.027 guru yang pensiun setiap tahunnya.

Belum lagi melihat kemungkinan guru-guru mengalami mutasi dan bahkan wafat sebelum masuk usia pensiun membuat laju penurunan guru

semakin menunjukan disparitas jumlah dan penyebaran yang kurang merata di seluruh Indonesia.

“Jika ketersediaan guru mengalami kelambatan atau bahkan tidak terpenuhi, maka dapat dipastikan akan terjadi stagnasi kualitas pendidikan di Indonesia,” ujar Unifah.

Unifah menuturkan, PGRI sejak lama mengharapkan agar pemerintah fokus pada tata kelola guru yang lebih substansial, komprehensif, dan berkelanjutan. Dalam hal ini, pemenuhan jumlah guru, distribusi, dan peningkatan kompetensinya harus menjadi perhatian utama pemerintah untuk segera ditindaklanjuti.

Dikatakan Unifah, rencana penghapusan tenaga honorer menuai polemik di kalangan guru honorer. Sebagaimana disampaikan pemerintah melalui Surat Edaran Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) Nomor B/185/M.SM.02.03/2022 bahwa pokok surat menyatakan hingga November tahun 2023, tidak ada lagi tenaga honorer yang bekerja di instansi pemerintah dan pemerintah daerah (pemda).

“Sebaiknya rencana rencana pemerintah menghapus tenaga honorer termasuk guru honorer di semua instansi pemerintah pada November tahun 2023 agar dibarengi pengangkatan ASN PNS dan PPPK dengan memprioritaskan pengangkatan dari seluruh guru honorer yang ada,” ujarnya.

Ia menuturkan, dalam pengangkatan ASN PPPK, PGRI mendorong pemerintah agar mengalokasikan gaji dan tunjangan guru PPPK bersumber dari APBN, dikarenakan kemampuan APBD yang terbatas.

“PGRI meminta agar pemerintah dan pemda melakukan pemetaan dan kajian secara komprehensif tentang kebutuhan guru dalam jangka pendek dan menengah,” ucap Unifah.

Selain itu, PGRI juga berharap agar proses perekrutan guru sebagai ASN terpisah dari program perekrutan ASN lainnya. Hal ini mengingat kebutuhan akan tenaga guru sangat mendesak dan memerlukan penanganan cepat dan progresif.

“Keadaan darurat kekurangan guru dalam jangka waktu lama dan berlarut-larut dalam proses penanganannya sangat merugikan dunia pendidikan di Tanah Air,” papar Unifah.

Ia menegaskan bahwa akselerasi peningkatan kualitas pendidikan sulit terwujud apabila pemenuhan jumlah guru dan peningkatan kualitasnya tidak segera terwujud.

Selanjutnya, PGRI juga meminta agar proses sertifikasi guru melalui pendidikan profesi guru (PPG) dengan jalur portofolio seperti formasi sebelumnya. Tujuannya, untuk menuntaskan penyelesaian proses sertifikasi guru dalam jabatan sebagaimana amanat UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.

Selain itu, sesuai amanat UU Guru dan Dosen, diharapkan melibatkan organisasi profesi dalam proses PPG. “Bagi guru-guru swasta yang telah tersertifikasi, diharapkan pemerintah kembali melakukan penyetaraan dengan guru ASN melalui proses inpassing,” ujar Unifah.

Unifah juga mengatakan PGRI berharap pemda memberikan tambahan penghasilan pada guru ASN Daerah sebagaimana amanat PP Nomor 12 Tahun 2019 dan memohon Kemendikbudristek revisi Permendikbud Nomor 4 Tahun 2022.

Guru Besar dalam bidang Ilmu Manajemen Pendidikan dan Tenaga Kependidikan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Jakarta (UNJ) ini juga menuturkan peningkatan SDM memerlukan peran penting dunia pendidikan. Guru berperan sangat strategis dan sentral dalam meningkatkan kualitas pendidikan.

Unifah menegaskan guru adalah profesi yang sangat penting dalam meningkatkan kualitas SDM. Peran guru dalam mendidik anak bangsa tidak akan pernah tergantikan dengan mesin secanggih apa pun.

“Setidaknya ini terbukti ketika pandemi Covid-19 menghantam dunia pendidikan kita. Guru dan siswa belajar dari rumah dengan pembelajaran jarak jauh selama hampir dua tahun,” ucap Unifah.

Dikatakan Unifah, terekam dari berbagai macam survei yang dilakukan banyak lembaga, bahwa para siswa merindukan sekolah bertemu sesama teman dan guru.

Para orang tua pun banyak yang menginginkan agar sekolah dibuka dan pembelajaran tatap muka (PTM) kembali dilaksanakan. Peran guru masih sangat dirindukan dan dibutuhkan dalam menunjang keberhasilan pelaksanaan pendidikan.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com


BERITA TERKAIT



BERITA LAINNYA












BERITA TERPOPULER


#1

#2

#3

#4

#5

#6

#7

#8

#9

#10

TERKINI