Copyright © 2022 BeritaSatu
Allright Reserved

Penyelamatan WNI, Bukti Negara Serius Perangi Perbudakan Modern

Jumat, 5 Agustus 2022 | 22:33 WIB
Oleh : Lenny Tristia Tambun / CAR
Menlu Retno Marsudi menyampaikan pesan kepada 62 WNI pekerja migran yang menjadi korban aksi perdagangan manusia dan penyekapan di Kamboja.

Jakarta, Beritasatu.com - Kantor Staf Presiden (KSP) mengapresiasi semua pihak terutama Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) dan KBRI Kamboja yang telah menyelamatkan 62 pekerja migran Indonesia (PMI) yang menjadi korban penipuan dan penyekapan di Kamboja. Tenaga Ahli Utama KSP Fadjar Dwi Whisnuwardhani menegaskan upaya cepat dan efektif pemerintah dalam penyelamatan PMI di Kamboja, bukti negara tidak pernah menoleransi segala bentuk aksi perdagangan orang dan perbudakan modern.

“Proses penyelamatan itu menunjukkan bahwa negara sudah hadir dan negara tidak kalah terhadap upaya yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu yang berniat mencelakakan WNI,” kata Fadjar Dwi Whisnuwardhani di gedung Bina Graha Jakarta, Jumat (5/8/2022).

Sebagai informasi, Kemenlu dan KBRI Kamboja baru-baru ini melakukan penyelamatan terhadap 62 PMI yang mengalami penyekapan di Kamboja, dan menjadi korban penipuan atas peluang kerja yang ditawarkan. Setelah berangkat dan tiba di suatu perusahaan di Kamboja, mereka bekerja bukan menjadi marketing, tetapi menjadi operator sebuah investasi palsu dan penipuan. Selain itu, PMI tidak mendapatkan gaji sesuai dengan tawaran, dipekerjakan tidak sesuai dengan jam kerja atau overwork, dan paspor ditahan oleh para agen-agen di Phnom Penh.

“Kasus ini diduga termasuk dalam perbudakan modern atau dapat dikatakan perdagangan manusia. Pemerintah pastikan menindak tegas permainan para oknum dan sindikat juga pelanggaran yang terjadi,” kata Fadjar.

Fadjar mengungkapkan Kamboja merupakan salah satu negara yang baru-baru ini menjadi sarang tindak pidana perdagangan orang (TPPO), termasuk dari Indonesia. Untuk itu, KSP mendorong Kemenlu untuk mengevaluasi perlindungan hukum untuk PMI di Kamboja, dan memperketat proses penempatannya.

“KSP mengajak Kemenlu untuk membuat perjanjian bilateral dengan pihak Kamboja agar kasus-kasus seperti ini bisa dituntaskan dalam kerjasama perlindungan kedua negara,” ucapnya.

Fadjar juga menekankan pentingnya pembentukan protokol aktif, responsif, dan terintegrasi antarsemua lini untuk menutup iklan, lowongan, dan tawaran penempatan kerja luar negeri yang terbukti mengandung unsur penipuan. Terlebih, menurutnya, kasus serupa dengan modus berbeda telah terjadi, sehingga perlu ada penguatan aspek koordinasi dalam penanganannya.

“Kami juga mengimbau agar calon PMI harus lebih berhati-hati dalam merespons tawaran dan iklan penempatan kerja di luar negeri. Jangan tergiur dengan tawaran yang belum jelas kebenarannya,” katanya.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com


BERITA TERKAIT



BERITA LAINNYA












BERITA TERPOPULER


#1

#2

#3

#4

#5

#6

#7

#8

#9

#10

TERKINI