Copyright © 2022 BeritaSatu
Allright Reserved

BPOLBF: KLHK yang Berwenang Tetapkan Tarif TN Komodo

Sabtu, 6 Agustus 2022 | 15:57 WIB
Oleh : Hendro D Situmorang / YUD
Direktur UtamaBadan Pelaksana Otorita Labuan Bajo Flores (BPOLBF) Shana Fatina.  

Jakarta, Beritasatu.com - BPOLBF menyatakan bahwa institusi yang berwenang menetapkan tarif masuk atau paket wisata TN Komodo adalah KLHK. Hal itu ditegaskan oleh Direktur Utama Badan Pelaksana Otorita Labuan Bajo Flores (BPOLBF) Shana Fatina kepada Beritasatu.com pada Sabtu (6/8/2022).

BPOLBF sebagai satuan kerja (satker) dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) menyatakan bahwa institusi yang memiliki kewenangan menetapkan tarif masuk atau paket wisata Taman Nasional Komodo adalah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).

"Saat ini yang beredar sekarang itu bukan harga tiket, tetapi paket wisata yang dikelola Flobamor sebagai pihak yang ditunjuk Pemprov NTT menjalankan kesepakatan atau MoU antara KLHK dengan Pemprov NTT," jelas Shana.

Menurutnya, tarif baru masuk Pulau Komodo yang telah disetujui menjadi sebesar Rp3,75 juta hingga kini belum memiliki payung hukum yang jelas. Nilai tersebut bukanlah tarif masuk, melainkan paket wisata baru dalam kawasan TN Komodo.

"Untuk itu, para pelaku wisata masih gunakan tarif lama atau yang diatur KLHK dalam PP Nomor 14 Tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku pada Kementerian Kehutanan," urai dia.

PNBP dalam aturan ini merupakan tarif yang selama ini dibayarkan para pelaku wisata ketika melakukan aktivitas wisata di dalam kawasan Taman Nasional Komodo.

Ia menegaskan sikap Kemenparekraf adalah tetap membuka ruang dialog bersama guna menampung aspirasi dari masyarakat pariwisata dan ekonomi kreatif (parekraf). Hal ini mengakhiri polemik sekaligus sosialisasi kebijakan baru pengelolaan pariwisata Labuan Bajo, Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur (NTT).

BPOLBF mendengarkan masukan dari pelaku pariwisata yang tentunya akan memperkuat dan mempertajam konsep konservasi pariwisata berkelanjutan yang akan dilakukan ke depan.

Ia menceritakan sebelumnya sebanyak 19 asosiasi pariwisata yang tergabung dalam Forum Masyarakat Peduli Pariwisata Manggarai Barat (Formapp Mabar) pada 1-2 Agustus 2022 melakukan aksi mogok massal. Mereka menolak kenaikan tarif masuk ke Pulau Komodo dan Pulau Padar sebesar Rp 3,75 juta.

Selama dua hari tersebut, hampir seluruh atau sebanyak 95% layanan jasa wisata di Labuan Bajo, Manggarai Barat dihentikan.

"Memang pada 1-2 Agustus kemarin dikedepankan himbauan dan pengamanan diturunkan. Hal itu dilakukan karena ada ancaman pembakaran oleh kesepakatan Formapp Mabar, sehingga pengamanan untuk rekan-rekan usaha yang beroperasi tidak terganggu," jelasnya.

"Tetapi setelah itu kami membuka ruang dialog bersama para pelaku wisata di Labuan Bajo dan melakukan kesepakatan dengan Pemkab Manggarai Barat dan Polres Manggarai Barat. Dengan demikian aktivitas pariwisata kembali normal dan aktivitas pelayanan wisata di Labuan Bajo kembali menjadi normal," pungkas dia.

Sayangnya Sekjen KLHK yang merangkap Plt Dirjen KSDAE (Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem) Bambang Hendroyono dan juga Direktur Pemanfaatan Jasa Lingkungan Kawasan Konservasi pada Direktorat Jenderal KSDAE KLHK, Nandang Prihadi tidak berkomentar sama sekali. Ketika dihubungi, keduanya tidak bersedia mengangkat telepon maupun membalas pesan WhatsApp (WA) yang telah dikirimkan selama empat hari berturut-turut.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com


BERITA TERKAIT



BERITA LAINNYA












BERITA TERPOPULER


#1

#2

#3

#4

#5

#6

#7

#8

#9

#10

TERKINI