Copyright © 2022 BeritaSatu
Allright Reserved

Tarif TN Komodo, Menparekraf: Aspirasi Publik Didengar

Senin, 8 Agustus 2022 | 20:25 WIB
Oleh : Hendro D Situmorang / YUD
Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto (kiri) dan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno (kanan) menghadiri acara PHRI Bike Tour 2022 di Tugu Kujang, Kota Bogor, Sabtu, (6/78/2022).

Jakarta, Beritasatu.com - Menparekraf menyatakan penundaan kenaikan tarif Rp3,75 juta per orang per tahun ke TN Komodo menjadi bukti bahwa pemerintah mendengar masukan publik. Menurut Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno penundaan kenaikan tarif tersebut menjadi bukti bahwa pemerintah mendengar masukan publik dari berbagai pihak.

“Penundaan kenaikan tiket masuk Taman Nasional Komodo, seperti yang sudah diumumkan oleh pemerintah provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), berarti ini sudah menampung aspirasi dari publik bahwa ada dispensasi tarif baru Pulau Padar dan Komodo ini ditunda hingga akhir 2022, sehingga jadi baru berlaku mulai 1 Januari 2023,” ujarnya dalam Weekly Press Briefing Kemenparekarf, Senin (8/8/2022).

Sandiaga menyebutkan adanya penundaan sebagai hasil dari diskusi dari semua pihak. Lebih lanjut, adanya penundaan ini juga sebagai langkah dalam mengembangkan Labuan Bajo sebagai destinasi unggulan Indonesia. Ia pun berterima kasih kepada semua pihak yang telah ikut serta untuk memfasilitasi dan saatnya sekarang melakukan diskursus publik agar upaya kebangkitan ini bisa dilaksanakan.

Menurutnya, setelah dicermati dengan banyak berdiskusi, menampung aspirasi, dan berkonsultasi dengan para pemangku kepentingan, Kemenparekraf membangun suatu dialog dan koordinasi. Kemudian ia melaporkan ke Presiden Joko Widodo yang pada akhirnya Pemprov NTT mengumumkan penundaan dari pelaksanaan kenaikan tarif kontribusi konservasi.

Penundaan ini dilakukan untuk memperbaiki sistem komunikasi, agar mampu memberikan banyak pemahaman tentang apa saja manfaat kontribusi terhadap konservasi. Hal ini bertujuan untuk menjaga TN Komodo dari aspek pariwisata yang berkualitas dan berkelanjutan.

“Saya nyatakan juga bahwa Labuan Bajo merupakan destinasi super prioritas yang akan kami kembangkan jadi destinasi unggulan. Akan banyak event kelas dunia di Labuan Bajo. Jadi sangat penting untuk kami pastikan bahwa destinasi super prioritas Labuan Bajo memiliki daya tarik yang berkelas dunia,” ungkap dia.

Semua aspirasi yang diberikan masyarakat pun sudah ditampung untuk mengambil sebuah keputusan. Diharapkan nantinya pelayanan pariwisata bisa berfokus pada keberlanjutan, konservasi, dan ekonomi bisa diwujudkan secara beriringan.

Sebelumnya, Kepala Dinas Pariwisata Provinsi NTT Zeth Sony Libing menyebutkan menunda pemberlakuan tarif baru untuk masuk ke kawasan wisata Pulau Komodo dan Padar, Kabupaten Manggarai Barat, NTT, hingga 1 Januari 2023.

"Pemerintah Provinsi NTT memberikan dispensasi selama lima bulan ke depan atau tetap berlaku tarif lama masuk Pulau Komodo maupun Pulau Padar. Pemberlakuan tarif baru sebesar Rp3,75 juta mulai berlaku pada 1 Januari 2023," kata Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Nusa Tenggara Timur Zeth Sony Libing kepada wartawan di Kupang, NTT, Senin (8/8/2022).

Ia menjelaskan lagi pemberlakuan tarif baru sebesar Rp 3,75 juta yang telah ditetapkan Pemerintah Provinsi NTT mulai berlaku secara optimal pada 1 Januari 2023.

Dengan demikian, menurut dia, selama periode Agustus-Desember 2022, wisatawan baik domestik maupun mancanegara yang masuk ke Pulau Komodo dan Padar tetap berlaku tarif lama yaitu Rp 75.000 bagi wisatawan domestik dan Rp 150.000 bagi wisatawan mancanegara.

Dia menjelaskan pemberian dispensasi itu merupakan saran Presiden Joko Widodo dan masukan dari sejumlah tokoh masyarakat dan tokoh agama di Kabupaten Manggarai Barat, NTT.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com


BERITA TERKAIT



BERITA LAINNYA












BERITA TERPOPULER


#1

#2

#3

#4

#5

#6

#7

#8

#9

#10

TERKINI