Copyright © 2022 BeritaSatu
Allright Reserved

Penanganan Kasus Brigadir J, GMKI Apresiasi Kapolri

Kamis, 11 Agustus 2022 | 16:37 WIB
Oleh : Bernadus Wijayaka / BW
Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

Jakarta, Beritasatu.com - Pengurus Pusat GMKI atau Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia mengapresiasi Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo dalam penanganan kasus kematian Brigadir J atau Brigadir Nopryansyah Yosua Hutabarat.

GMKI juga berharap, tragedi ini sebagai momentum meluruskan kembali doktrin Polri yaitu Satya Haprabu.

“Kita apresiasi pak Kapolri berhasil mengungkap dengan tenang, tidak ojo kesusu, istilah pak Jokowi. Karena progres kasus Brigadir J, pelan tetapi pasti berjalan dengan baik dan transparan, dan memperlihatkan kalau hukum tidak tumpul ke atas. Penjelasan Menkopolhukam terkait cara Kapolri tersebut terbukti," ujar Ketua Umum GMKI, Jefri Edi Irawan Gultom, Kamis (11/8/2022).

GMKI menilai Kapolri tetap konsisten dengan presisi dan menjalankan instruksi Presiden Jokowi.

“Publik saat ini sudah melihat bagaimana perkembangan kasus Brigadir J, dan pak Kapolri selalu memperlihatkan bahwa dirinya konsisten pada Presisi Polri dan selalu mengingatkan instruksi presiden, dengan pegangan yang teguh tersebut," tutur pemuda kelahiran Merauke itu.

Jefri Gultom juga menyampaikan terkait pengakuan Bharada E, yang mengaku disuruh oleh pimpinan atau atasannya untuk menembak Brigadir J.

“Jika benar Bharada E melakukan karena dipaksa dan diperintah secara sah dan dapat dibuktikan, sudah selayaknya dia diringankan. Namun, meskipun dia menjalankan perintah atasan, harusnya ada diskresi dalam dirinya untuk menilai perintah yang bertentangan dengan hukum," tandas Jefri Gultom mahasiswa pascasarjana Universitas Indonesia tersebut.

Jefri menilai, tindakan Bharada E ini bisa dijadikan momentum pembenahan internal kepolisian bahwa doktrin Satya Haprabu itu harus diluruskan kembali di kalangan anggota Polri.

"Satya Haprabu dalam Catur Prasetya adalah negara dan Indonesia adalah negara hukum. Maka, harus diluruskan bahwa kesetiaan terhadap hukum itu lah yang Satya Haprabu yang sesungguhnya yang hari ini dimaknai sebagai atasan. Jadi ketika anggota menolak perintah yang melanggar hukum, dia tetap memegang teguh Satya Haprabu," ungkap Jefri.

Untuk mewujudkan itu, GMKI menilai pelurusan tersebut disarankan dimulai dari satuan reserse yang paling sering bersentuhan dengan kepentingan masyarakat pencari keadilan.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com


BERITA TERKAIT



BERITA LAINNYA












BERITA TERPOPULER


#1

#2

#3

#4

#5

#6

#7

#8

#9

#10

TERKINI