Copyright © 2022 BeritaSatu
Allright Reserved

Setahun, BRIN Mampu Hemat Anggaran Riset Rp 19 Triliun

Kamis, 11 Agustus 2022 | 23:33 WIB
Oleh : Maria Fatima Bona / YUD
Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Laksana Tri Handoko 

Jakarta, Beritasatu.com - Guna memperkuat riset dan inovasi dalam negeri, Presiden Joko Widodo melakukan perombakan Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN menjadi lembaga tersendiri. Dengan begitu, semua riset dan pengembangan di kementerian/lembaga (K/L) berada di bawah BRIN.

Kepala BRIN, Laksana Tri Handoko mengatakan, sebelum terintegrasi di bawah BRIN, anggaran riset dan pengembangan tersebar di berbagai unit penelitian dan pengembangan (litbang) K/L, sehingga alokasi anggaran mencapai Rp 26 triliun pada tahun 2018 berasal dari APBN. Kemudian, meningkat mencapai Rp 31 triliun pada tahun 2019 dengan perincian Rp 26 triliun dari pemerintah dan Rp 5 triliun dari non pemerintah. Namun, ketika semua diintegrasikan di bawah BRIN, anggaran riset hanya membutuhkan Rp 7 triliun.

“Dengan adanya BRIN mampu menghemat anggaran negara setidaknya Rp 19 triliun. Tidak ada sejarahnya di Republik ini belum setahun hemat Rp 19 triliun, itu realita dengan Rp 7 triliun bisa melakukan semuanya. Dulu tidak bisa memfasilitasi ini dan itu. Sekarang, kami malah bisa memfasilitasi. Artinya dulu memang tidak efisien dan tidak fokus,” kata Handoko di Kantor Redaksi BeritaSatu Media Holdings (BSMH), Kamis (11/8/2022).

Handoko menuturkan, anggaran riset sebelumnya sangat besar untuk belanja pegawai. Namun, saat ini dari Rp 7 triliun hanya Rp 1 triliun untuk belanja pegawai. Adapun gaji paling tinggi dari peneliti senilai Rp 30 juta dan paling rendah Rp 12 juta.

Kendati demikian, Handoko juga menjelaskan berdasarkan UNESCO, anggaran ideal untuk riset tergantung skala negara dengan melihat produk domestik bruto (PDB), yakni minimal 1%. Untuk itu, Handoko menuturkan, anggaran riset pernah mencapai Rp 26 triliun pada tahun 2018 dan 2019 itu telah mencapai standar UNESCO.

“Kita itu sebenarnya sudah sesuai kemarin-kemarin. Kalau Rp 26 T dari pemerintah dan totalnya Rp 31 triliun itu Rp 5 T dari non pemerintah. Jadi menurut UNESCO 1%, sehingga 20% dari 1% itu pemerintah dan 80% non pemerintah. Itu ideal dan menunjukkan negara itu maju,” paparnya.

Lebih lanjut Handoko menerangkan bahwa non pemerintah harus mengalokasi anggaran riset 80%, karena mereka yang membuat produk. “Produk yang punya daya ekonomi tinggi itu, produk berbasis riset. Jadi, industri 80%, negara itu maju,” ucapnya.

Handoko menuturkan, kehadiran BRIN juga mengubah skema riset. Selain dapat menghemat anggaran negara, BRIN membentuk supporting system untuk menarik periset dan diaspora.

Adapun supporting system yang meliputi meningkatkan infrastruktur riset terpenuhi sesuai dengan kebutuhan riset saat ini. Misalnya, menghadirkan laboratorium riset dengan teknologi canggih.

Menurut Handoko, kehadiran laboratorium riset canggih di Tanah Air ini memberi ruang bagi periset termasuk para diaspora menjalankan aktivitas sesuai dengan minatnya.

Selain itu, BRIN menyediakan bonus bagi inventor. Handoko menuturkan bonus bagi inventor ini berupa royalti senilai 30% yang langsung dapat diterima oleh inventor di luar bonus dan gaji.

“Royalti beneran ke inventor, tidak ke kami (BRIN) jadi fair. Enggak tahu mereka berlima atau berenam bagi gimana, tetapi itu fair,” ucapnya

Handoko juga menambahkan, mengelola anggaran senilai Rp 7 triliun ini, tentu BRIN tidak serta merta memberikan anggaran tersebut langsung kepada semua periset. Namun, skema kompetisi, sehingga yang layak dan memenuhi syarat dapat mendapat anggaran tersebut.

“Semua harus dikompetisikan, sehingga hanya orang yang niat pada tahun itu saja yang kita perlu biayai," pungkasnya.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com


BERITA TERKAIT



BERITA LAINNYA












BERITA TERPOPULER


#1

#2

#3

#4

#5

#6

#7

#8

#9

#10

TERKINI