Copyright © 2022 BeritaSatu
Allright Reserved

Ke Bareskrim, Integrity Beberkan Dugaan Korupsi Penerbitan HGU

Jumat, 12 Agustus 2022 | 00:01 WIB
Oleh : Yustinus Paat / FFS
Bareskrim Polri.

Jakarta, Beritasatu.com - Bareskrim Polri memberi atensi khusus atas laporan dugaan tindak pidana korupsi di areal kerja PT Inhutani II, Kotabaru, Kalimantan Selatan. Dugaan korupsi ini dilaporkan oleh Indrayana Centre for Government, Constitution, and Society (Integrity) Law Firm.

Pelapor pun memenuhi undangan klarifikasi dari Direktorat Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri pada hari ini, Kamis (11/8/2022) Pukul 13.30 WIB.

“Hari ini, kami hadir atas undangan klarifikasi dari Ditipidkor Bareskrim guna menjelaskan pokok laporan dugaan tindak pidana korupsi atas hilangnya hutan negara sekitar 8.610 hektare di Pulau Laut Tengah, Kotabaru, Kalsel. Hutan itu disinyalir kuat menjadi HGU milik PT MSAM," ujar partner Integrity Law Firm, Harimuddin usai memberikan klarifikasi di Bareskrim Polri.

Dalam klarifikasi tersebut, kata, Harimuddin pihaknya memaparkan sejumlah bukti yang menggambarkan proses perolehan HGU PT MSAM pada tahun 2018 dan berkorelasi dengan hilangnya kawasan hutan di Kotabaru. Akibatnya, tutur Harimuddin, hutan negara menjadi aset korporasi tanpa memenuhi syarat peraturan perundang-undangan.

Padahal, kata dia, kawasan hutan hanya bisa dialihfungsikan ke lahan perkebunan sepanjang menteri lingkungan hidup dan kehutanan menerbitkan keputusan pelepasan kawasan hutan.

Menurut aturan yang berlaku tahun 2018, Pasal 21 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2015, keputusan pelepasan kawasan hutan harus diterbitkan setelah menteri LHK menerima permohonan dan meneliti pemenuhan persyaratan administrasi dan teknis.

"Barulah status hamparan daratan itu bukan lagi merupakan kawasan hutan. Jadi, jika ribuan hektare hutan tiba-tiba beralih jadi HGU tanpa keputusan dimaksud, dapat disinyalir ada kaki tangan mafia tanah yang bermain di baliknya,” jelas Harimuddin.

Sebagai informasi, Integrity juga telah mengadukan dugaan korupsi serupa ke Kejaksaan Agung (Kejagung) pada 23 Mei 2022 lalu. Hingga saat ini, proses penanganan di Kejagung memasuki tahap penelaahan oleh Jaksa Bidang Intelijen.

Laporan Integrity ini merupakan satu rangkaian advokasi bersama Sawit Watch terkait dugaan korupsi yang dilaporkan ke KPK pada Januari 2022 dan aduan dugaan adanya mafia tanah di Kementerian ATR/BPN awal Agustus 2022.

Sementara Senior Partner Integrity, Denny Indrayana menyampaikan, advokasi hilangnya hutan negara di Kotabaru bersama Sawit Watch, terus diperluas dengan mengadu ke beberapa aparat penegak hukum (APH) dan kementerian terkait. Secara bertahap, kata Denny, para APH mulai mendalami perkara ini, salah satunya Bareskrim Polri yang mulai meminta penjelasan lanjutan atas laporan Integrity.

“Tentu, penanganan korupsi di bidang agraria ini perlu ditangani secara serius dan efektif. Kami menaruh harapan besar kepada Bareskrim agar segera menyelidik dugaan korupsi ini pasca agenda klarifikasi usai dilaksanakan," kata Denny.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com


BERITA TERKAIT



BERITA LAINNYA












BERITA TERPOPULER


#1

#2

#3

#4

#5

#6

#7

#8

#9

#10

TERKINI