Copyright © 2022 BeritaSatu
Allright Reserved

Pansus BLBI DPD: Hentikan Anggaran Subsidi Bunga Obligasi Rekap

Sabtu, 13 Agustus 2022 | 00:16 WIB
Oleh : Yustinus Paat / FFS
Staf Ahli Pansus BLBI Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Hardjuno Wiwoho.

Jakarta, Beritasatu.com - Staf Ahli Pansus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Hardjuno Wiwoho mendesak pemerintah untuk menghapus semua mata anggaran yang tidak berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan rakyat seperti pembayaran subsidi bunga obligasi rekap eks BLBI.

Hal ini karena pembayaran subsidi bunga obligasi rekap eks BLBI membuat anggaran untuk rakyat menjadi terbatas karena anggaran tersedot habis untuk hal yang tidak penting.

“Sejak dahulu, saya menyerukan agar stop pembayaran subsidi bunga obligasi rekap eks BLBI ini. Ini anggaran yang tidak produktif. Alihkan anggaran itu untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat,” ujar Hardjuno kepada wartawan, Jumat (12/8/2022).

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengingatkan 800 juta jiwa penduduk dunia terancam kelaparan. Presiden juga menyatakan subsidi BBM telah mencapai Rp 502 triliun.

“Ini warning bagi anggaran kita. Kalau terus dipakai untuk hal-hal yang tidak penting maka ini menjadi ancaman bagi masa depan anak cucu bangsa ini,” terang Hardjuno.

Dia memuji komitmen Presiden Jokowi yang telah menunjukkan kekuatan seorang pemimpin saat mendorong Polri menuntaskan kasus pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat atau Brigadir J. Untuk itu, menurut dia, sudah saatnya Presiden Jokowi menunjukkan kekuatan kepada pihak-pihak yang selama ini mengangkangi negara dengan menikmati bunga rekap hingga sekitar Rp 50 triliun per tahun yang diambil dari APBN.

“Obligasi rekap BLBI ini borok yang bikin sakit semua tubuh kita. Kita semua, pajak rakyat dipakai untuk membayar bunga selama 23 tahun sejak 1999 yang bank-banknya hari ini sudah jadi bank raksasa semua. Sampai kapan dibiarkan?” tandas Hardjuno.

Hardjuno menegaskan, jika pajak rakyat terus dibiarkan untuk membayar beban subsidi bunga obligasi rekap sampai 2043 jelas sangat tidak adil. Hal ini mengingat angka totalnya mencapai Rp 4.000 triliun.

“Jumlah yang fantastis sekali. Ini sangat berbahaya, apalagi tingkat kemiskinan hari ini masih dua digit dan ancaman kelaparan di depan mata. Alangkah baiknya, dana yang sangat besar itu dipakai untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia,” imbuhnya.

Hardjuno menilai, ekonomi Indonesia masih dibayang-bayangi situasi ketidakpastian. Apalagi, saat ini semua negara dalam tekanan keuangan hebat. Sementara, anggaran besar untuk pandemi Covid-19 sebelumnya berasal dari utang.

“Dan hari ini memanasnya geopolitik dan juga perubahan iklim menaikkan inflasi saat ekonomi sedang mundurm Harga barang naik tapi pendapatan turun. Ini situasi berat sekali,” ungkap dia.

Untuk itu, Hardjuno menyerukan agar Presiden Jokowi mengambil sikap tegas saat menyampaikan Pidato Pengantar Nota Keuangan 2023 pada 16 Agustus 2022 nanti. Menurut dia, salah satu bentuk ketegasan sikap presiden dengan berani menyetop pembayaran bunga rekap.

“Makanya, saya meminta pemerintah untuk berani dan katakan stop dan hentikan pembayaran bunga subsidi obligasi rekap ex BLBI,” tegasnya.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com


BERITA TERKAIT



BERITA LAINNYA












BERITA TERPOPULER


#1

#2

#3

#4

#5

#6

#7

#8

#9

#10

TERKINI