Copyright © 2022 BeritaSatu
Allright Reserved

Bupati Pemalang Diduga Patok Harga Jabatan Rp 60-350 Juta

Sabtu, 13 Agustus 2022 | 10:55 WIB
Oleh : Muhammad Aulia / CAR
Bukti berupa uang yang diamankan dalam OTT Bupati Pemalang Mukti Agung Wibowo, ditunjukkan saat konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat, 12 Agustus 2022.

Jakarta, Beritasatu.com - Bupati Pemalang Mukti Agung Wibowo telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kasus dugaan suap terkait jual beli jabatan pada lingkup Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pemalang. Dia diduga mematok harga jabatan pada lingkup Pemkab Pemalang dengan nilai mencapai Rp 60-350 juta.

Ketua KPK Firli Bahuri mulanya mengatakan sesaat setelah dilantik, Mukti melakukan perombakan terkait posisi jabatan untuk sejumlah eselon pada lingkungan Pemkab Pemalang. Mukti lalu mengarahkan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Pemkab Pemalang mengadakan seleksi terbuka untuk posisi jabatan tinggi pratama.

“Dalam pemenuhan posisi jabatan tersebut, diduga ada arahan lanjutan dan perintah MAW (Mukti Agung Wibowo) yang meminta agar para calon peserta yang ingin diluluskan untuk menyiapkan sejumlah uang,” ujar Firli saat konferensi pers di gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (12/8/2022).

Penyerahan uang dilaksanakan secara tunai, kemudian oleh Komisaris PD Aneka Usaha Adi Jumal Widodo uang tersebut disalurkan ke rekening banknya dalam rangka keperluan Mukti. Diketahui, Adi merupakan merupakan orang kepercayaan Mukti yang ditugaskan mengumpulkan uang dari para calon pejabat tersebut.

“Adapun besaran uang untuk setiap posisi jabatan bervariasi disesuaikan dengan level jenjang dan eselon dengan nilai berkisar antara Rp 60 juta sampai Rp 350 juta,” kata Firli.

Orang-orang yang hendak menduduki jabatan di Pemkab Pemalang di antaranya penjabat Sekretaris Daerah Slamet Masduki, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sugiyanto; Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Yanuarius Nitbani; dan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Mohammad Saleh.

“Terkait pemenuhan posisi jabatan di Pemkab Pemalang, diduga MAW melalui AJW (Adi Jumal Widodo) telah menerima sejumlah uang dari beberapa ASN di Pemkab Pemalang maupun dari pihak lain seluruhnya berjumlah sekitar Rp 4 miliar,” kata Firli.

Uang yang diterima itu digunakan demi keperluan Mukti. Selain itu, Mukti diduga menerima uang dari pihak swasta dalam kapasitasnya sebagai bupati. “MAW juga diduga telah menerima uang dari pihak swasta lainnya terkait jabatannya selaku bupati sejumlah sekitar Rp 2,1 miliar dan hal ini akan terus didalami lebih lanjut oleh KPK,” ucap Firli.

Diketahui, dalam kasus ini KPK menetapkan Mukti Agung sebagai tersangka kasus dugaan suap. Tersangka lainnya yakni Adi Jumal, Pj Sekda Slamet Masduki, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sugiyanto, Kadis Kominfo Yanuarius Nitbani, serta Kadis PU Mohammad Saleh.

Mukti Agung serta Adi Jumal selaku penerima suap disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU 20/2001 tentang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Sementara Sugiyanto, Yanuarius, Mohammad Saleh, dan Slamet Masduki selaku pemberi suap disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 UU 31/1999 sebagaimana diubah dengan UU 20/2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com


BERITA TERKAIT



BERITA LAINNYA












BERITA TERPOPULER


#1

#2

#3

#4

#5

#6

#7

#8

#9

#10

TERKINI