Copyright © 2022 BeritaSatu
Allright Reserved

KPK Ungkap Alasan Tak Jerat Anggota DPR yang Diduga Ditemui Mukti Agung

Sabtu, 13 Agustus 2022 | 11:38 WIB
Oleh : Muhammad Aulia / CAR
Ketua KPK, Firli Bahuri dalam konferensi pers penetapan tersangka dan penahanan Bupati Pemalang, Mukti Agung Wibowo dan sejumlah pihak lain di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat, 12 Agustus 2022.

Jakarta, Beritasatu.comKomisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyampaikan penjelasan soal dalih tidak ikut membawa anggota DPR yang diduga dijumpai Bupati Pemalang Mukti Agung Wibowo, sesaat sebelum terjerat operasi tangkap tangan (OTT), Kamis (11/8/2022). KPK dianggap perlu memiliki bukti yang cukup untuk menjerat seseorang.

“Untuk membawa seseorang tentulah itu harus ada bukti dulu,” ujar Ketua KPK Firli Bahuri di gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (12/8/2022).

Bukti yang cukup penting untuk menelusuri dugaan keterlibatan seseorang dalam suatu tindak pidana. Menurutnya, berpotensi terjadi kekeliruan jika tidak ditemukan bukti permulaan yang cukup dalam menyeret seseorang dalam suatu kasus pidana.

“Menghormati asas-asas yang diamanatkan di dalam asas prinsip-prinsip pelaksanaan tugas pokok KPK, di antaranya adalah demi kepentingan umum, kepastian hukum, keadilan, proporsionalitas, transparansi, termasuk juga menegak hormati hak asasi manusia,” ungkap Firli.

Sebelumnya dijelaskan, KPK mendapatkan informasi soal dugaan penerimaan uang oleh Mukti Agung dari pejabat pada Pemkab Pemalang serta pihak lainnya. KPK lalu segera menindaklanjuti informasi tersebut dan mengetahui bahwa Mukti dan rombongan tengah berada di Jakarta.

Dijelaskan, Mukti dan rombongan pergi ke suatu rumah di Jakarta Selatan dengan membawa bungkusan. Diduga, bungkusan tersebut berisi uang yang telah dia terima.

“Selanjutnya MAW keluar dan menuju ke gedung DPR RI menemui seseorang. Nanti kita dalami ya,” ujar Firli.

“Ketika MAW (Mukti Agung Wibowo) beserta rombongan keluar dari Gedung DPR RI, tim KPK langsung mengamankan MAW beserta rombongan dimaksud beserta dengan uang dan bukti-bukti lainnya,” imbuhnya.

Diketahui, dalam kasus ini KPK menetapkan Mukti Agung sebagai tersangka kasus dugaan suap. Tersangka lainnya yakni Adi Jumal, Pj Sekda Slamet Masduki, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sugiyanto, Kadis Kominfo Yanuarius Nitbani, serta Kadis PU Mohammad Saleh.

Mukti Agung serta Adi Jumal selaku penerima suap disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU 20/2001 tentang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Sementara Sugiyanto, Yanuarius, Mohammad Saleh, dan Slamet Masduki selaku pemberi suap disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 UU 31/1999 sebagaimana diubah dengan UU 20/2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com


BERITA TERKAIT



BERITA LAINNYA












BERITA TERPOPULER


#1

#2

#3

#4

#5

#6

#7

#8

#9

#10

TERKINI