Copyright © 2022 BeritaSatu
Allright Reserved

KPK Tidak Ungkap Rumah yang Disambangi Mukti Agung di Jaksel

Sabtu, 13 Agustus 2022 | 11:54 WIB
Oleh : Muhammad Aulia / CAR
Ketua KPK, Firli Bahuri memberikan keterangan pers terkait operasi tangkap tangan (OTT) Bupati Pemalang, Mukti Agung Wibowo, di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat, 12 Agustus 2022.

Jakarta, Beritasatu.comKomisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak mengungkap lebih lanjut soal rumah di Jakarta Selatan (Jaksel) yang disambangi Bupati Pemalang Mukti Agung Wibowo, sebelum terjaring operasi tangkap tangan (OTT), Kamis (11/8/2022). Diketahui, Mukti ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait jual beli jabatan.

“Saya kira ini sudah terlampau masuk teknis. Saya tidak akan ungkap rumah siapa di Jakarta Selatan,” ujar Ketua KPK Firli Bahuri di gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (12/8/2022).

Sebelumnya dijelaskan, KPK mendapatkan informasi soal dugaan penerimaan uang oleh Mukti Agung. Uang itu diduga berasal dari pejabat pada Pemkab Pemalang serta pihak lainnya. KPK lalu segera menindaklanjuti informasi tersebut dan mengetahui bahwa Mukti dan rombongan tengah berada di Jakarta.

Dijelaskan, Mukti dan rombongan pergi ke suatu rumah di Jakarta Selatan dengan membawa bungkusan. Diduga, bungkusan tersebut berisi uang yang telah dia terima.

“Selanjutnya MAW keluar dan menuju ke Gedung DPR RI menemui seseorang. Nanti kita dalami ya,” ujar Firli.

“Ketika MAW (Mukti Agung Wibowo) beserta rombongan keluar dari gedung DPR RI, tim KPK langsung mengamankan MAW beserta rombongan dimaksud beserta dengan uang dan bukti-bukti lainnya,” imbuhnya.

Diketahui, dalam kasus ini KPK menetapkan Mukti Agung sebagai tersangka kasus dugaan suap. Tersangka lainnya yakni Adi Jumal, Pj Sekda Slamet Masduki, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sugiyanto, Kadis Kominfo Yanuarius Nitbani, serta Kadis PU Mohammad Saleh.

Mukti Agung serta Adi Jumal selaku penerima suap disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU 20/2001 tentang Ptentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Sementara Sugiyanto, Yanuarius, Mohammad Saleh, dan Slamet Masduki selaku pemberi suap disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 UU 31/1999 sebagaimana diubah dengan UU 20/2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com


BERITA TERKAIT



BERITA LAINNYA












BERITA TERPOPULER


#1

#2

#3

#4

#5

#6

#7

#8

#9

#10

TERKINI