Copyright © 2022 BeritaSatu
Allright Reserved

Didalami, Dugaan Bupati Pemalang Temui Anggota DPR Sebelum OTT

Sabtu, 13 Agustus 2022 | 13:45 WIB
Oleh : Muhammad Aulia / WM
Bukti berupa uang yang diamankan dalam OTT Bupati Pemalang Mukti Agung Wibowo, ditunjukkan saat konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat, 12 Agustus 2022.

Jakarta, Beritasatu.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan mendalami dugaan Bupati Pemalang Mukti Agung Wibowo menemui seorang anggota DPR sebelum terjaring operasi tangkap tangan (OTT), Kamis (11/8/2022). Diketahui, pasca OTT tersebut Mukti Agung ditetapkan KPK sebagai tersangka kasus dugaan suap jual beli jabatan.

“Apakah betul saudara MAW (Mukti Agung Wibowo) ini bertemu dengan saudara M (anggota DPR) nanti kita dalami,” ujar Ketua KPK Firli Bahuri di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (12/8/2022).

Firli menegaskan, dalam menjalankan tugasnya, KPK mengacu pada tugas pokok serta fungsinya. Oleh sebab itu, dia menekankan perlunya melakukan pendalaman lebih lanjut dalam menangani sebuah kasus.

Dia juga menyampaikan, pihaknya belum memiliki bukti terkait adanya dugaan pertemuan tersebut. Dia menekankan, kekeliruan berpotensi terjadi jika bertindak berdasarkan bukti yang belum cukup.

“Kita belum lihat, buktinya belum ada. Kami akan sampaikan perkembangan selanjutnya,” ujar Firli.

Kini, KPK menetapkan Mukti Agung sebagai tersangka kasus dugaan suap. Tersangka lainnya yakni Adi Jumal, Pj Sekda Slamet Masduki, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sugiyanto, Kadis Kominfo Yanuarius Nitbani, serta Kadis PU Mohammad Saleh.

Mukti Agung serta Adi Jumal selaku penerima suap disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 UU 31/1999 sebagaimana telah diubah dengan UU 20/2001 tentang Perubahan atas UU 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Sementara Sugiyanto, Yanuarius, Mohammad Saleh, dan Slamet Masduki selaku pemberi suap disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 UU 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU 20/2001 tentang Perubahan Atas UU 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com


BERITA TERKAIT



BERITA LAINNYA












BERITA TERPOPULER


#1

#2

#3

#4

#5

#6

#7

#8

#9

#10

TERKINI