Copyright © 2022 BeritaSatu
Allright Reserved

PDIP: Jangan Keliru Artikan Restu Jokowi untuk Prabowo Cs

Senin, 15 Agustus 2022 | 21:11 WIB
Oleh : Yustinus Paat / YUD
Ahmad Basarah.

Jakarta, Beritasatu.com - PDIP meminta semua pihak tidak keliru mengartikan restu Presiden Jokowi untuk para menterinya yang akan mencalonkan diri. Hal itu diutarakan oleh Ketua DPP PDIP Ahmad Basarah.

Ahmad Basarah meminta agar semua pihak tidak keliru mengartikan restu Presiden Joko Widodo untuk para menterinya yang akan mencalonkan diri sebagai presiden atau wakil presiden di Pilpres 2024. Setidaknya, terdapat tiga menteri Jokowi yang bakal maju di Pilpres 2024, yakni Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Menparekraf Sandiaga Salahuddin Uno dan Menteri BUMN Erick Thohir.

Menurut Basarah, restu Jokowi sama sekali tidak terkait dengan dukungan politik Jokowi kepada salah satu menterinya.

"Restu dan dukungan itu (dari Presiden Jokowi) tidak harus diterjemahkan sebagai sebuah keinginan politik bagi presiden untuk mendukung salah satu atau salah dua atau salah tiga menterinya," ujar Ahmad Basarah di Gedung DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (15/8/2022).

Basarah mengatakan, secara peraturan perundang-undangan, tidak ada ketentuan yang mengharuskan menteri mendapatkan restu presiden ketika hendak maju sebagai capres atau cawapres di Pilpres. Menurut dia, hal tersebut tidak diatur sama sekali dalam UUD 1945, UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu atau aturan lainnya.

"Yang terjadi hanya asas kepatutan, bahwa seorang bawahan jika ingin mengambil keputusan tertentu, apalagi menyangkut prinsip bernegara, seyogyanya melapor dan minta restu kepada presiden yang sedang menjadi atasannya," jelas dia.

Menurut Basarah, hal tersebut juga terjadi pada saat Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menjadi Presiden RI. Megawati, kata dia, saat itu langsung bertanya kepada para menterinya siapa yang hendak mencalonkan diri sebagai capres atau cawapres.

"Artinya dalam praktik bernegara kita pernah terjadi suatu tata cara atau suatu etika kenegaraan seorang menteri meminta izin ke atasannya. Hal yang sama juga terjadi pada Pak Jokowi saat ini, menteri-menteri beliau yang sedang menjabat ingin maju sebagai capres dan cawapres, etika politiknya meminta izin dan melapor kepada presiden," ungkap Basarah.

"Dalam konteks itu, presiden tidak punya kewajiban untuk merestui atau tidak merestui. Itu menjadi hak politik masing-masing menteri dan menjadi hak warga negara," tutur dia menambahkan.

Lebih lanjut, Basarah mengatakan PDIP juga akan menyampaikan nama capres atau cawapres yang akan diusung kepada Presiden Jokowi. Pasalnya, PDIP merupakan 'rumah' bernaung Jokowi.

"Itu sudah pasti, apalagi Bu Mega sudah memutuskan, sudah menetapkan siapa capres dan cawapres yang akan diusung PDIP, Bu Mega pasti juga akan menyampaikan keputusannya tersebut ke Presiden Jokowi," pungkas Basarah.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com


BERITA TERKAIT



BERITA LAINNYA












BERITA TERPOPULER


#1

#2

#3

#4

#5

#6

#7

#8

#9

#10

TERKINI