Copyright © 2022 BeritaSatu
Allright Reserved

Upaya Pemerintah Uzbekistan Wujudkan Toleransi Beragama

Senin, 15 Agustus 2022 | 23:52 WIB
Oleh : JNS
Ilustrasi toleransi beragama.

Jakarta, Beritasatu.com - Pemerintah Uzbekistan mengatakan pihaknya telah melakukan berbagai upaya untuk mendukung kerukunan antarumat beragama.

Salah satu bentuk upaya ini adalah pengadopsian resolusi “Penerangan dan Toleransi Beragama” oleh Majelis Umum PBB pada Desember 2018 lalu.

Pada Majelis Umum PBB ke-72, Presiden Uzbekistan Shavkat Mirziyoyev mengusulkan resolusi ini guna memastikan akses universal terhadap pendidikan serta penghapusan kebutahurufan dan ketidakpedulian. Menariknya, resolusi ini tidak hanya didukung oleh seluruh anggota PBB, tetapi juga diadopsi dengan co-authorship oleh lebih dari 50 negara.

“Dokumen ini bertujuan untuk meningkatkan promosi, sikap menghormati antarsatu sama lain, memastikan kebebasan beragama, melindungi hak umat beragama, dan mencegah diskriminasi. Resolusi ini juga menekankan pentingnya peran mendukung kedamaian, hak asasi manusia, toleransi, dan persahabatan,” demikian bunyi keterangan tertulis Kedutaan Uzbekistan di Jakarta yang diterima pada Senin (15/8/2022).

Dokumen ini juga menyambut baik seluruh inisiatif internasional, kawasan, maupun nasional yang bertujuan untuk mendorong kerukunan lintas agama dan antarbudaya, serta melawan diskriminasi berbasis agama atau kepercayaan.

Di saat yang sama, resolusi tersebut juga mengajak anggota PBB untuk mengimplementasikan strategi komunikasi yang tepat seperti advokasi skala besar di media nasional maupun internasional, serta di internet. Serta diseminasi informasi edukatif mengenai toleransi, anti-kekerasan, dan kebebasan beragama. Dokumen ini juga mengakui peran kunci Unesco dalam menggalakkan kedamaian dan keamanan di dunia dengan memperluas kerja sama antarnegara lewat pendidikan, sains, dan budaya.

Dilansir dari keterangan tertulis Kedutaan Uzbekistan, selama lima tahun terakhir, sejumlah perubahan yang signifikan telah berlangsung di Uzbekistan, termasuk berbagai reformasi besar-besaran di berbagai aspek, seperti dalam ruang lingkup agama dan pendidikan. Ini juga meliputi produk legislatif untuk bidang keagamaan.

Di antaranya adalah pembangunan International Islamic Academy of Uzbekistan untuk memungkinkan masyarakat mendalami Islam dan mengajarkan ilmunya. Akademi ini bertujuan mencetak ahli tafsir Al-Qur’an, hukum Islam, dogma agama, dan hadits.

Terdapat pula Center for Islamic Civilization dam pusat riset internasional yang namanya terinspirasi dari Imam Bukhari, Imam Termizi, dan Imam Maturidi. Pusat studi ini bertujuan untuk membangkitkan kembali nilai nasional dan agama, memajukan warisan ilmiah dan spiritual leluhur, serta memperkuat toleransi beragama di kalangan masyarakat. Kemudian, ada juga Madrasah Tinggi Mir Arab di Bukhara dan Sekolah Ilmu Hadis di Samarkand.

Serta didirikannya Yayasan Umum Amal Wakaf di bawah Dewan Muslim Uzbekistan.Yayasan ini bertujuan untuk di antaranya membiayai rekonstruksi masjid, tempat suci ziarah dan kunjungan, dan fasilitas lainnya.

Komposisi baru Dewan Urusan Agama, yang merupakan badan penasehat publik di bawah Komite Urusan Agama, telah disetujui. Selain itu, sebuah departemen untuk pekerjaan dengan perempuan telah dibentuk dalam struktur Komite Urusan Agama, dan posisi wakil ketua yang bertanggung jawab atas bidang pekerjaan ini juga telah diperkenalkan. Uzbekistan juga telah membentuk sebuah kelompok propaganda republik untuk koordinasi urusan spiritual dan pendidikan di kalangan perempuan.

“Pada saat yang sama, Uzbekistan sangat mementingkan pelestarian warisan agama dan spiritual, pengayaan dana yang ada, penciptaan kondisi yang diperlukan bagi peneliti lokal dan asing untuk bekerja dengan sumber-sumber sejarah, dan studi komprehensif sampel sejarah dan warisan budaya,” jelas Kedutaan Uzbekistan di Jakarta.

Adapun Konstitusi Republik Uzbekistan membentuk norma berkaitan dengan kebebasan beragama bagi semuanya. Prosedur produksi, impor, dan distribusi literatur keagamaan serta pendaftaran organisasi keagamaan juga turut dioptimalkan.

"Saat ini, undang-undang baru tentang kebebasan hati nurani dan organisasi keagamaan telah berlaku. (Undang-undang) ini akan berkontribusi pada penyediaan sepenuhnya hak konstitusional warga negara atas kebebasan hati nurani dan agama," kata pemerintah Uzbekistan.

Saat ini, ada 2,335 organisasi keagamaan dari 16 denominasi agama di Uzbekistan. Sebanyak 2,142 merupakan organisasi Muslim, 178 organisasi Kristen, 8 komunitas Yahudi. Sementara itu, 6 merupakan komunitas kepercayaan Baha’i dan satu komunitas Flare Krishna, serta satu kuil Buddha. Terdapat pula Interfaith Bible Society of Uzbekistan.

Belum lama ini, Uzbekistan juga mendaftarkan 96 organisasi keagamaan. Dua di antaranya merupakan perguruan tinggi dan satu pendidikan menengah untuk pendidikan Islam di Bukhara, Samarkand, dan Termez. Serta 74 masjid dan 19 gereja. Uzbekistan juga tidak membatasi jumlah atau waktu pendaftaran organisasi keagamaan.

“Kebijakan keagamaan di Uzbekistan berdasarkan prinsip sekuler negara, toleransi beragama, dan perlakuan yang sama terhadap semua agama. Perwakilan dari berbagai bangsa maupun kelompok etnis yang menganut agama Islam, Kristen, Buddha, Yahudi, maupun agama lainnya menjalankan kegiatannya di republik ini secara setara,” jelas Kedutaan Uzbekistan di Jakarta.

Umat beragama di Uzbekistan bisa dengan bebas berdoa di masjid, gereja, sinagoga, menjalankan puasa, dan berziarah. Termasuk merayakan hari besar keagamaan.

Organisasi keagamaan berhak memiliki tempat, menerbitkan karya literatur, melatih pendeta agama mereka, dan mengatur ziarah ke tempat-tempat suci. Kebebasan beragama yang dijamin oleh undang-undang nasional Uzbekistan telah menciptakan semua kondisi yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan keagamaan semua warga negara - perwakilan dari 138 kelompok nasional dan etnis. Di tahun-tahun kemerdekaan, sekitar 130,000 Umat muslim di Uzbekistan melaksanakan haji dan 200,000 lainnya melakukan umrah. Lebih dari 2.500 penganut agama Kristen dan Yahudi mengunjungi tempat-tempat keagamaan di Israel, Russia, Turkiye, Italia, Georgia, dan Yunani.

Setiap tahunnya, Uzbekistan menerbitkan literatur keagamaan. Koran dan majalah seperti Islom Nuri, (Слово жизни), Khidoyat, East from above (Восток свыше) juga membahas kehidupan beragama di Uzbekistan.

“Saat ini, ada sejumlah langkah-langkah yang diterapkan secara sistematis di Uzbekistan untuk melindungi masyarakat dari dampak negatif pemahaman yang destruktif yang mencerminkan ideologi ekstremis radikal dan fanatisme beragama,” kata Kedutaan Uzbekistan.

Penerapan pengampunan menjadi penting dalam hal ini. Sejak 2017, 19 Keputusan Presiden Republik Uzbekistan telah diadopsi untuk mengampuni orang yang telah melakukan kejahatan. Selama lima tahun terakhir, pemerintah Uzbekistan memberikan perhatian khusus pada langkah-langkah yang ditujukan untuk melindungi hak, kebebasan, kehormatan, dan martabat. Tidak hanya bagi warga negara yang tinggal di Uzbekistan, tetapi juga mereka yang menghadapi situasi sulit di luar negeri.

Sayangnya, beberapa warga Uzbekistan yang terpengaruh dengan ide-ide asing
bergabung dengan barisan organisasi teroris internasional di tahun yang berbeda dan di zona konflik bersenjata di luar negeri.

“Pasangan dan ayah dari beberapa perempuan yang kembali sebagai bagian dari operasi kemanusiaan, tewas dalam bentrokan bersenjata,” lanjut Kedutaan Uzbekistan.

Sehingga selama 2019-2021, pemerintah Uzbekistan menerapkan lima aksi kemanusiaan “Mekhr”. Lebih dari 500 warga Uzbekistan, di mana sebagian besar merupakan perempuan dan anak-anak, berhasil dipulangkan dari wilayah konflik bersenjata di Timur Tengah dan Afghanistan.

Pemerintah Uzbekistan juga melakukan berbagai tindakan untuk membantu rehabilitasi dan reintegrasi mereka, termasuk bantuan medis, psikologis, materi, dan moral. Pemerintah Uzbekistan mengatakan pihaknya telah menciptakan kondisi yang memungkinkan semua repatriat untuk berintegrasi kembali ke masyarakat, termasuk penyediaan akses ke program pendidikan dan sosial lainnya, tempat tinggal, serta pekerjaan.

Pemerintah Uzbekistan menambahkan pihaknya juga tengah fokus menciptakan dialog konstruktif dan kerja sama dengan organisasi internasional dan ahli di bidang keagamaan.

Sebagai informasi, Uzbekistan sebelumnya mendapatkan kunjungan dari Komisioner Tinggi PBB untuk HAM Zeid Raad al-Hussein (Mei 2017) dan Komisioner Tinggi OSCE untuk Minoritas Nasional Lamberto Zannier (April 2018). Pada pertemuan ini, upaya Uzbekistan mewujudkan toleransi beragama, kedamaian antar etnis, serta memperkuat hubungan antara perwakilan negara menuai pujian.

Pada Oktober 2017, Pelapor Khusus PBB untuk kebebasan beragama dan berkeyakinan, Ahmed Shahid mengunjungi Uzbekistan. Usai kunjungan ini, sebuah dokumen terpisah diterbitkan terkait implementasi langkah-langkah di bidang keagamaan.

Pelapor Khusus PBB tersebut mencatat adanya progres penyederhanaan pendaftaran dan pelaksanaan kegiatan oleh organisasi keagamaan, serta perbaikan sistem pendidikan beragama di Uzbekistan. Perwakilan PBB ini juga menyambut baik interaksi antara Uzbekistan dengan Kantor OSCE untuk Lembaga Demokratik dan Hak Asasi Manusia dan menekankan pentingnya mendorong reformasi di bidang perlindungan kebebasan beragama.

Pada Desember 2020, AS menghapus Uzbekistan dari "special watch list" untuk memastikan kebebasan beragama. Uzbekistan juga dikeluarkan dari “countries of particular concern” di tahun 2018 setelah masuk pada daftar ini sejak 2006.

“Salah satu prioritas utama dalam reformasi masyarakat dalam rangka menjamin kerukunan antaretnis dan toleransi beragama adalah menjamin dan melindungi hak dan kebebasan warga negara, serta persamaannya di depan hukum, tanpa membedakan ras, jenis kelamin, kebangsaan, bahasa, asal usul sosial, keyakinan. , agama, status pribadi dan sosial, yang diabadikan dalam Konstitusi Uzbekistan,” tulis Kedutaan Uzbekistan.

Diketahui, Uzbekistan juga telah menyetujui lebih dari 70 instrumen internasional penting terkait hak asasi manusia. Persetujuan ini turut berkontribusi pada pembentukan sistem perlindungan hak asasi manusia yang efektif di Uzbekistan.

“Kebijakan-kebijakan yang diterapkan Uzbekistan di bidang keagamaan, yang bertujuan untuk memperkuat dialog antaragama dan toleransi beragama di masyarakat, merupakan faktor penting dalam stabilitas dan keamanan. Reformasi besar-besaran di negara menunjukkan keberlanjutan yang konsisten oleh Presiden Republik Uzbekistan untuk penerapan prinsip ‘segalanya demi manusia, demi masa depannya',” demikian bunyi keterangan tertulis Kedutaan Uzbekistan di Jakarta.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com


BERITA TERKAIT



BERITA LAINNYA












BERITA TERPOPULER


#1

#2

#3

#4

#5

#6

#7

#8

#9

#10

TERKINI