Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved

Kasus LADI, ISORI: Ada Aroma Tak Sedap Terkait Sanksi Doping WADA

Kamis, 21 Oktober 2021 | 08:16 WIB
Oleh : Hendro D Situmorang / CAH
Ketua Umum Ikatan Sarjana Olahraga Republik Indonesia (ISORI), Prof Syahrial Bakhtiar.

Jakarta, Beritasatu.com - Ketua Umum Ikatan Sarjana Olahraga Republik Indonesia (ISORI), Prof Syahrial Bakhtiar merasa prihatin adanya tekanan yang terus menyalahkan Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) terkait sanksi Badan Anti Doping Dunia (WADA) terhadap Lembaga Anti Doping Indonesia (LADI).

Padahal, Menpora Amali sudah membentuk Tim Akselerasi dan Investigasi Terkait sanksi WADA dan membawa persoalan ke jalur hukum.

Advertisement

"Kami prihatin adanya pihak-pihak yang memberikan komentar memperkeruh keadaan padahal mereka sebenarnya belum mengetahui secara jelas dan pasti penyebab WADA memberikan sanksi terhadap LADI. Kita kan semua sudah mengetahui untuk menyelesaikan masalah ini Menpora Amali telah membetuk Tim Akselerasi dan Investigasi untuk menyelesaikan sanksi WADA," kata Syahrial Bakhtiar dalam keterangannya kepada awak media, Rabu (20/10/2021).

Menurut Syahrial Bakhtiar, ISORI sudah mencium adanya dugaan aroma tidak sedap dalam kasus sanksi doping tersebut yang berdampak Bendera Merah Putih tidak boleh dikibarkan saat Tim Bulutangkis Indonesia merebut Piala Thomas 2020. Makanya, ISORI mendukung kebijakan Menpora Amali membawa persoalan sanksi doping ke jalur hukum.

"ISORI mendukung niat Menpora Amali membawa persoalan sanksi doping tersebut ke jalur hukum apalagi kami mencium ada bau tidak sedap di balik sanksi WADA terhadap LADI. Agar akar pemasalahanya terang benderang. Dugaan kami ada oknum yang sengaja mencoba mencari sesuatu, antara lain keuntungan di balik semua ini. Dan, saya heran sampai ada yang tega mengorbankan kepentingan negara," jelas Syahrial Bakhtiar.

WADA menyatakan LADI menjadi salah satu dari tiga badan anti-doping negara (NADO) yang dinyatakan tidak patuh dalam menjalankan Kode Anti-Doping pada awal Oktober lalu yang berimbas terhadap penangguhan hak-hak Indonesia di kancah event internasional. Makanya, lanjut dia, memang tepat Kemenpora membentuk Tim Khusus Akselerasi dan Investigasi untuk mengetahui mengapa hal ini bisa terjadi. Sebenarnya hampir satu setengah tahun ini hampir tidak ada even sama sekali karena Covid-19.

"Kenapa tiba-tiba ada yang menyoroti LADI. Untuk itu, kami mengimbau pihak-pihak yang belum memahami akar permasalahan untuk menahan diri berkomentar. Apalagi, kasus regulasi antidoping dari (WADA) itu terjadi sejak awal tahun 2021," katanya.

ISORI tidak meragukan komitmen Menpora dalam membangun olahraga diantaranya menghadirkan Desain Besar Olahraga Nasional (DBON). Begitu juga penjelasan Wakil Ketua LADI, dr Rheza Maulana yang menyatakan bahwa sanksi yang diberikan (WADA kepada LADI bukan karena keteledoran pengurus LADI yang baru maupun kelambanan pihak Kemenpora.

"ISORI tidak ragu dengan komitmen Menpora Amali. Begitu juga dengan reputasi dr Rheza Maulana dan Ketua LADI dr Mustafa Fauzi, Bahkan, ISORI yakin di bawah kepemimpinan keduanya LADI akan lebih baik ke depan," katanya.

Syahrial juga mengusulkan Tim Akselerasi dan Investigasi menelusuri terkait adanya informasi bahwa pengurus lama LADI yang tidak memberikan user name kepada pengurus LADI yang baru untuk masuk ke Centra Complience Code (pusat data pemberian sanggahan terhadap apa yang sudah diberi informasikan LADI). Padahal, akses ke CCC itu sangat penting yang menjadi penentu apakah sebuah negara mendapat compliance atau uncompliance.

Begitu juga, kata Syahrial Bakhtiar, tentang penandatanganan kerja sama (MoU) dengan Panitia Besar Pekan Olahraga Nasional (PON) XX Papua dengan LADI pimpinan dr Zaini Khadfi Saragih sebelum terjadinya pergantian.

Dalam MoU tentang pengawasan Doping pada penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional (PON) XX Papua pasal 6 (b) disebutkan pergantian kepengurusan pada masing-masing pihak tidak menggugurkan keberlakuan perjanjian kerjasama ini, termasuk tim ad-hoc yang merupakan satu kesatuan dari perjanjian kerja sama.

"Kok MoU tidak bisa diadendum meski sudah ada pergantian pengurus LADI. Bukankah ini pelanggaran administrasi negara,' tanyanya.

Bahkan, Syarial juga meminta ditelusuri adanya dugaan pengarahan penggunaan salah satu produk botol urine padahal ada produk lain yang harganya jauh di bawah.

"Dugaan pengarahan ke salah satu produk ini juga patut ditelusuri mengingat harganya terlalu tinggi. Harusnya penggunaan botol urine itu dilelang mengingat nilainya cukup tinggi dan bukan dimonopoli," pungkasnya.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA


OLAHRAGA | 1 Desember 2021

OLAHRAGA | 1 Desember 2021

OLAHRAGA | 1 Desember 2021

OLAHRAGA | 1 Desember 2021

OLAHRAGA | 30 November 2021

OLAHRAGA | 30 November 2021

OLAHRAGA | 30 November 2021

OLAHRAGA | 30 November 2021

OLAHRAGA | 30 November 2021

OLAHRAGA | 30 November 2021

BERITA TERPOPULER


#1
Ini Aturan Terbaru Bepergian Saat Liburan Nataru

#2
Fadel Muhammad: MPR Kecewa dengan Kinerja Kemenkeu

#3
Calon Umrah dengan Vaksin Sinovac Wajib Karantina 3 Hari

#4
Reuni 212 Pindah ke Bogor, Ini Saran Ridwan Kamil

#5
Kapolda Rencana Buat Arena untuk Balapan Liar

#6
Bos Moderna Peringatkan Vaksin Kurang Efektif untuk Omicron

#7
Siap Rights Issue Rp 890 M, MPPA Raih Pernyataan Efektif OJK

#8
Masih PPKM Level 3, Polres Bogor Tak Beri Izin Reuni 212

#9
Simulasi Pilpres, Prabowo-Puan 67,7 Persen

#10
Kota Termahal di Dunia 2021, Posisi Paris Tergeser

TERKINI


EKONOMI | 1 Desember 2021

MEGAPOLITAN | 1 Desember 2021

MEGAPOLITAN | 1 Desember 2021

EKONOMI | 1 Desember 2021

EKONOMI | 1 Desember 2021

EKONOMI | 1 Desember 2021

EKONOMI | 1 Desember 2021

EKONOMI | 1 Desember 2021

EKONOMI | 1 Desember 2021

EKONOMI | 1 Desember 2021