Copyright © 2022 BeritaSatu
Allright Reserved

Perlu Ada Lembaga untuk Koreksi Kebijakan Tata Kelola Olahraga Nasional

Selasa, 11 Januari 2022 | 14:09 WIB
Oleh : Surya Lesmana / LES
Ketua LSM Olahraga Indonesia, Michael A Tani Wangge.

Jakarta, Beritasatu.com - Ketua LSM Olahraga Indonesia, Michael A Tani Wangge mengatakan, sangat penting bagi kita adanya sebuah lembaga yang berfungsi mengoreksi kebijakan tata kelola olahraga nasional. Ini sangat penting agar kebijakan-kebijakan olahraga yang diterapkan baik di tingkat nasional maupun di provinsi bisa terkoreksi dan tidak terjadi salah kaprah dalam praktek pelaksanannya.

Hal ini disampaikan oleh, Michael A Tani Wangge di sekretariat LSM Olahraga Indonesia Jalan Casablanca, Tebet, Jakarta Selatan, Selasa (11/1/2022).

Dalam kesempatan itu ia mengatakan, LSM Olahraga Indonesia di bawah koordinasinya menyoroti sejumlah kebijakan olahraga yang dinilai salah kaprah. Kebijakan-kebijakan itu kata dia, kelak bisa membawa kehancuran pembinaan olahraga secara nasional bila tidak dikoreksi lewat lembaga-lembaga yang bisa menyuarakan salah kaprah kebijakan ini.

Salah satu kebijakan yang salah kaprah itu di antaranya adalah, kebijakan yang menyebabkan terjadi “pengebirian” terhadap lembaga olahraga bernama KONI (Komite Olahragga Nasional Indonesia) Pusat oleh negara.

Seperti apa model pengebirian itu? Model pengebirian itu, ialah KONI diberi tugas dan kewajiban secara maksimal sesuai Undang Undang SKN (Sistem Keolahragaan Nasional) namun lembaga ini tidak diberi “amunisi” yang memadai oleh negara. Kebijakan macam itulah menurut Bung Mike panggilan akrab Michael A Tani Wangge perlu dikoreksi.

Menurutnya, KONI Pusat harus tetap pada fungsinya sebagai pembina olahraga. Negara harus memberi fasilitas yang memadai kepada KONI Pusat sesuai fungsinya sebagai pembina olahraga dalam negeri di seluruh Indonesia. Kenyatannya tidak seperti itu.

Negara seolah-olah turun tangan sendiri membina di berbagai lini olahraga. Dan, memang ada pasal yang mengatur bahwa negara menjadi pembina yaitu pada pasal 13 UU SKN 2005. Pasal ini menurutnya keliru besar.

Karena di mana-mana di seluruh dunia, negara tidak pernah campur tangan menjadi pembina, namun negara wajib membangun infrastruktur dan memfasilitasi lembaga non-goverment seperti KONI mengganti tangan negara untuk menjangkau dalam berbagai kegiatan pembinaan olahraga.

Hanya di negara komunis yang pembinaan olahraga dilakukan oleh negara. “Indonesia ‘kan bukan negara komunis,” katanya.

Dia mengatakan, sejak diterbitkan Undang Undang SKN 17 tahun silam (2005) hingga saat ini tidak ada lembaga yang mampu mengoreksi kebijakan yang salah kaprah seperti di atas. Berharap DPR RI yang mengoreksi ternyata tidak juga.

Mantan wartawan olahraga senior di Harian Suara Pembaruan itu mengatakan, tugas KONI sangat mulia sebagaimana diamanatkan oleh Undang Undang SKN Nomor 3 Tahun 2005. Tugasnya sesuai pasal 36 ayat 4 antara lain (a) Membantu Pemerintah dalam membuat kebijakan nasional dalam bidang pengelolaan, pembinaan, dan pengembangan olahraga prestasi pada tingkat nasional; (b). mengoordinasikan induk organisasi cabang olahraga, organisasi olahraga fungsional, serta komite olahraga provinsi dan komite olahraga kabupaten/kota; (c). melaksanakan pengelolaan, pembinaan, dan pengembangan olahraga prestasi berdasarkan kewenangannya; dan (d). melaksanakan dan mengoordinasikan kegiatan multikejuaraan olahraga tingkat nasional.

Berdasarkan fungsi tersebut lembaga KONI Pusat seharusnya memegang kendali pembinaan olahraga nasional, sekalipun lembaga itu hanya berfungsi sebagai yang membantu pemerintah menjangkau pembinaan.

Akibat pengebirian semacam ini KONI yang dahulu adalah lembaga yang “strong” sekarang menjadi lembaga yang “loyo” . Mau bilang KONI hidup tapi nyatanya sudah tidak berdaya. Tentu saja ini hanya terjadi di lembaga KONI Pusat. Sangat berbeda dengan KONI-KONI Provinsi karena KONI di daerah oleh Pemerintah Provinsi tetap mengefektifkan fungsi KONI sebagaimana mestinya.

Dia berharap ke depan Kemenpora harus bisa duduk bersama KONI dan KOI untuk membicarakan hal ini. Jangan sampai, ketiga stakeholder olahraga (KONI, KOI, dan Kemenpora) semuanya berstatus sebagai pembina olahraga. Ini salah besar. Karena itu jangan kebirikan KONI Pusat, namun perlu dibantu agar KONI Pusat tetap sehat menjalankan fungsi pembinaan sebagaimana mestinya.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com


BERITA TERKAIT



BERITA LAINNYA












BERITA TERPOPULER


#1

#2

#3

#4

#5

#6

#7

#8

#9

#10

TERKINI