Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved

PAN Beri Apresiasi Jokowi Cabut Aturan Investasi Miras

Selasa, 2 Maret 2021 | 14:39 WIB
Oleh : Markus Junianto Sihaloho / WM
Politisi PAN, Saleh Partaonan Daulay.

Jakarta, Beritasatu.com - Ketua Fraksi PAN di DPR Saleh Partaonan Daulay menyatakan, partainya mengapresiasi langkah Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang mencabut dan membatalkan lampiran Perpres 10/2021 berkenaan dengan izin investasi miras.

Bagi PAN, kata Saleh, ini adalah langkah konkret yang diambil presiden dalam meredam perdebatan dan polemik yang muncul di tengah masyarakat beberapa hari belakangan ini.

"Semoga, peredaran miras di Indonesia bisa diminimalisasi dan dikendalikan secara baik," kata Saleh, Selasa (2/3/2021).

Menurut Saleh, PAN menilai Presiden Jokowi mendengar suara-suara masyarakat. Tentu banyak juga pertimbangan dan masukan yang sudah didengar, sehingga pada akhirnya, presiden memilih untuk mencabut lampiran perpres tersebut.

Dan Saleh mengingatkan, adalah fakta bahwa ini bukan kali pertama presiden mencabut atau merevisi perpres yang dikeluarkan. Wajar jika ada spekulasi di masyarakat yang menyatakan bahwa biro hukum kepresidenan kurang peka terhadap situasi sosial, politik, budaya, dan keagamaan di tengah masyarakat. Jika ada kepekaan, perpres seperti ini tidak perlu dimajukan ke meja presiden.

"Tentu presiden memiliki biro hukum dan ahli hukum yang merumuskannya. Mestinya, sudah ada kajian sosiologis, filosofis, dan yuridis sebelum diajukan ke presiden. Karena, bagaimana pun, sebagai sebuah payung hukum, perpres mengikat semua pihak. Karena itu, jika ada sekelompok masyarakat yang secara sosiologis merasa dirugikan, draft perpres tersebut tidak perlu dilanjutkan," urai Saleh.

Saleh mengatakan itu karena PAN merasa bahwa bila situasinya demikian, bisa jadi masyarakat menganggap bahwa perpres itu dari presiden. Padahal, kajian dan legal drafting-nya pasti bukan presiden.

"Ini yang menurut saya perlu diperbaiki di pusaran tim kepresidenan," imbuhnya.

Apapun itu, bagi PAN, sejauh ini pencabutan lampiran perpres tersebut sudah sangat baik. Apalagi, presiden menyebutkan bahwa alasan pencabutan itu setelah mendengar masukan ormas keagamaan, tokoh masyarakat, dan tokoh-tokoh daerah.

"Dengan begitu, polemik bahwa pemerintah akan membuka ruang besar bagi investasi minuman keras dengan sendirinya terbantahkan," katanya.



Sumber: BeritaSatu.com


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA


POLITIK | 2 Maret 2021

POLITIK | 2 Maret 2021

POLITIK | 2 Maret 2021

POLITIK | 2 Maret 2021

POLITIK | 1 Maret 2021

POLITIK | 28 Februari 2021

POLITIK | 28 Februari 2021

POLITIK | 28 Februari 2021

POLITIK | 28 Februari 2021

POLITIK | 28 Februari 2021

BERITA TERPOPULER


#1
Studi Oracle: Jakarta Menuju Smart City

#2
Menakutkan, Delegasi India di KTT G7 Ternyata Positif Covid-19

#3
Sekolah di Masa Pandemi, Nadiem: Pemerintah Tak Mau Lagi Korbankan Kesehatan Mental Anak

#4
Sempat Berupaya Kabur, Pasien Covid-19 Meninggal di RSUD Sintang

#5
Lawan Kekuatan Tiongkok, AS Usulkan Koordinasi G-7

#6
Tundukkan Real Madrid, Chelsea Pastikan Final Sesama Inggris di Liga Champions

#7
Data Jumlah Harian Penerima Vaksinasi Covid-19 5 Mei 2021

#8
Polisi Tilang Pengemudi Mobil Berpelat Nomor “Kekaisaran Sunda Nusantara”

#9
Kabar Gembira! Eucalyptus Mampu Obati Covid-19

#10
Polisi Akan Selidiki Dugaan Investasi Bodong 212 Mart

TERKINI


DIGITAL | 6 Mei 2021

EKONOMI | 6 Mei 2021

GAYA HIDUP | 6 Mei 2021

KESEHATAN | 6 Mei 2021

MEGAPOLITAN | 6 Mei 2021

EKONOMI | 6 Mei 2021

MEGAPOLITAN | 6 Mei 2021

MEGAPOLITAN | 6 Mei 2021

NASIONAL | 6 Mei 2021

MEGAPOLITAN | 6 Mei 2021