Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved

Ketua MPR: Kebutuhan Miras Selama Ini Dipenuhi Impor

Rabu, 3 Maret 2021 | 16:51 WIB
Oleh : Markus Junianto Sihaloho / FMB
Bambang Soesatyo.

Jakarta, Beritasatu.com - Ketua MPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) menyatakan pihaknya mengapresiasi Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang mencabut lampiran Perpres Nomor 10 Tahun 2021 terkait investasi minuman keras (miras). Bamsoet juga membeberkan data bahwa Indonesia ternyata butuh minuman keras dan selama ini dipenuhi lewat impor.

MPR menilai Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menunjukkan sikap yang sangat peka terhadap masukan masyarakat. Khususnya, dari para tokoh agama seperti MUI, PBNU, dan Muhammadiyah. Pria yang akrab disapa Bamsoet itu mengatakan Indonesia memang bukan negara agama, melainkan hidup bersumber dari nilai-nilai agama.

"Dalam salah satu ajaran agama, yakni Islam, dan juga mungkin ajaran agama lainnya, minuman keras jelas dilarang. Respon cepat Presiden Joko Widodo mencabut izin investasi minuman keras tersebut sangat tepat, sehingga tak menimbulkan pro dan kontra lebih lanjut di berbagai kalangan masyarakat," ujar Bamsoet di Jakarta, Rabu (3/3/21).

Dengan pernyataan sikap presiden itu, Bamsoet menyerukan kepada masyarakat untuk tak lagi terjerumus dalam perdebatan maupun hasutan pro dan kontra legalisasi investasi minuman keras.

"Jangan sampai karena hasutan beberapa pihak, justru membuat perpecahan kembali dalam tubuh bangsa Indonesia," kata Bamsoet.

Dia juga menyatakan bahwa pihaknya melihat Pemerintah secara konsisten terus mengendalikan perdagangan minuman keras. Sehingga tak sembarangan orang bisa membelinya. Terbukti juga di dalam Poin 44 Lampiran III Perpres 10/2021, mengatur dengan tegas penjualan minuman keras hanya diperbolehkan di hotel dan tempat pariwisata. Artinya, kata Bamsoet, minuman keras tetap dilarang diperjualbelikan di mall, supermarket, maupun minimarket.

Berdasarkan data, selama ini kebutuhan minuman keras di Indonesia dipasok melalui impor. Di tahun 2015, impor untuk minuman beralkohol dengan harmonized system (HS) 2203-2208 nilainya tercatat mencapai USD 10,4 juta. Meningkat menjadi USD 21,2 juta di 2016, kemudian USD 33,4 juta pada tahun 2017, melejit menjadi USD 93,5 juta di tahun 2018, lantas anjlok menjadi USD 28,4 juta pada tahun 2019.

"Terlepas dari tingginya impor maupun potensi ekonomi yang bisa dikembangkan, pelarangan investasi minuman keras yang dilakukan Presiden Joko Widodo sudah sangat tepat. Karena di atas kepentingan ekonomi, kita harus mendahulukan kepentingan sosial kebangsaan. Kepentingan kebersamaan dalam sebuah wadah persaudaraan kebangsaan. Jangan sampai karena kepentingan ekonomi justru merusak rajutan persatuan dan kesatuan bangsa," pungkas Bamsoet.



Sumber: BeritaSatu.com


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA


POLITIK | 3 Maret 2021

POLITIK | 2 Maret 2021

POLITIK | 2 Maret 2021

POLITIK | 2 Maret 2021

POLITIK | 2 Maret 2021

POLITIK | 2 Maret 2021

POLITIK | 1 Maret 2021

POLITIK | 28 Februari 2021

POLITIK | 28 Februari 2021

POLITIK | 28 Februari 2021

BERITA TERPOPULER


#1
Partai Emas Dukung Larangan Mudik yang Diterapkan Pemerintah

#2
Meski Berat, IHSG Masih Berpeluang Menguat ke Level 6.000

#3
Larang Mudik, Kemko PMK: Setiap Libur Panjang Kasus Covid 19 Selalu Naik

#4
Teten Ajak Pelaku Koperasi dan UMKM Susun Model Bisnis Industri Otomotif

#5
Tunggu Detail Aturan, KAI Belum Jual Tiket KA Bulan Mei

#6
M Qodari: Wacana Reshuffle, Abdul Mu’ti Layak Dipertimbangkan

#7
Alibaba Hanya Didenda Ringan, Kekayaan Jack Ma Melonjak Rp 33 Triliun

#8
Vaksin Nusantara Disebut Buatan Asing, BPOM: Masyarakat yang Menilai

#9
Cek Titik Nol Istana Negara di IKN, Suharso dan Fadjroel Sambangi Kaltim

#10
Moeldoko: Pejabat yang Nekat Korupsi Bakal Disikat Tanpa Pandang Bulu

TERKINI


NASIONAL | 13 April 2021

EKONOMI | 13 April 2021

DUNIA | 13 April 2021

DUNIA | 13 April 2021

NASIONAL | 13 April 2021

MEGAPOLITAN | 13 April 2021

NASIONAL | 13 April 2021

NASIONAL | 13 April 2021

NASIONAL | 13 April 2021

NASIONAL | 13 April 2021