Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved

Polemik Pengecatan Pesawat Kepresidenan, Politikus PDIP: Hati-hati dengan Post Colour Syndrome

Rabu, 4 Agustus 2021 | 14:11 WIB
Oleh : Markus Junianto Sihaloho / RSAT
Pesawat kepresidenan

Jakarta, Beritasatu.com - Politikus PDI Perjuangan (PDIP) Arteria Dahlan meminta agar publik melihat sisi lain dari polemik pengecatan pesawat kepresidenan dari warna biru menjadi warna merah putih yang merupakan warna bendera nasional Indonesia.

Jangan sampai publik terbawa permainan politik pihak-pihak yang merasakan "post colour syndrome", yang merupakan pelesetan dari postpower syndrome. Atau sindrom pasca kekuasan yang terjadi karena tak bisa melepaskan diri dari kekuasaan yang sudah hilang.

Advertisement

Menurut Arteria, tak ada yang salah dengan pengecatan pesawat kepresidenan menjadi warna merah putih. Justru kalau mau jujur dan hadirkan perdebatan, yang harusnya dipermasalahkan itu dulu zamannya Presiden SBY, pesawatnya diwarnai biru. Padahal memungkinkan untuk sejak awal memesan warna merah putih.

“Tapi kan kami beradab dan berpikiran positif saja. Warna bendera negara kita kan merah putih, bukan warna biru. Justru kita bertanya, kok dulu tak sejak awal pesawat itu diwarnai merah putih? Lalu apa yang salah dengan warna pesawat kepresidenan jika diubah menjadi merah putih sesuai warna bendera negara kita?" kata Arteria Dahlan, dalam keterangannya, Rabu (4/8/2021).

Advertisement

Arteria memberikan sejumlah catatan. Pertama, seperti sudah disampaikan Sekretariat Negara, Dipimpin Menteri Pratikno yang dikenal seorang negarawan dan tak main-main politik, pekerjaan ini sebenarnya sudah direncanakan pada tahun 2019. Dan merupakan satu paket pengerjaan pengecatan dengan Heli Kepresidenan Super Puma yang lebih dulu dikerjakan. Dan itu tak bermasalah.

Kalau terkait anggaran, Indonesia adalah negara hukum dan ada prosedur administrasi hukum yang telah dilalui dan bahkan disetujui oleh Partai Demokrat.

"Tentu saja anggaran untuk pengerjaan ini sudah dibahas dengan DPR, dan disetujui tahun 2019. Aneh saja kalau sekarang ada anggota DPR atau parpol di DPR yang mengkritiknya. Lah dulu saat dibahas, kenapa tak ditolak, bahkan mereka tidak ada mempermasalahkan sedikit pun kala itu?," kata Arteria.

Kedua, harus dipahami bahwa pengerjaan pengecatan itu dilakukan oleh kontraktor yang dibayar pemerintah. Dan kontraktor ini memperkerjakan warga negara Indonesia juga. Artinya, negara justru menggerakkan perekonomian rakyat lewat pekerjaan pengecatan pesawat itu.

"Anggaran negara itu merupakan satu cara untuk menggerakkan perekonomian. Justru di saat pandemi di mana perekonomian susah, sangat baik ketika negara menggerakkan ekonomi masyarakat lewat anggaran yang riil begini," ujarnya.

Ketiga, jika ada pihak yang mengkritik bahkan memprovokasi bahwa seharusnya anggaran pengecatan ini untuk membeli beras untuk rakyat, justru patut dipertanyakan pengetahuan yang bersangkutan. Sebab pemerintah sudah mengalokasikan anggaran untuk hal itu.

Arteria merinci dan mengutip pernyataan Kementerian Keuangan bahwa Presiden Jokowi sudah memerintahkan pengetatan dan menaikkan anggaran program pemulihan. Untuk penanganan Covid-19 tahun 2021, ditingkatkan dari Rp 699,4 triliun menjadi Rp 744,75 triliun.

Untuk bantuan sosial sendiri, total anggaran disiapkan mencapai Rp 187,84 triliun. Digunakan untuk berbagai bantuan dari yang sifatnya tunai hingga bantuan beras Bulog premium kepada 28,8 juta keluarga.

Untuk anggarannya sendiri berasal dari realokasi anggaran kementerian dan lembaga. Dalam hal ini, Setneg juga sudah ikut mengetatkan pinggang dan merealokasi anggaran demi memperkuat anggaran Covid-19.

"Jadi dana covid sudah disiapkan oleh pemerintah dan tak diganggu. Terkecuali dana covid tak disiapkan, bolehlah ada yang marah-marah," kata Arteria.

Lebih jauh, dia menilai masyarakat justru harus waspada jangan sampai terjerat dengan logika yang dibangun pihak tertentu yang tak bisa menerima warna bendera partainya tak lagi identik dengan warna pesawat kepresidenan yang lama.

Padahal, justru warna pesawat kepresidenan saat ini, merah putih, adalah perwujudan simbol negara sesuai warna bendera nasional Indonesia.

"Mari berhati-hati dengan yang post power syndrome. Mungkin saja ini nanti jadinya post colour syndrome hanya karena tak bisa menerima bahwa warna pesawat kepresidenan tak lagi sama dengan warna bendera partainya," kata Arteria.

"Kepada pihak-pihak tertentu, kami mengingatkan, bahwa rakyat menghargai kerja, bukan tampilan pencitraan dan warna. Lebih baik saat ini kita ikut prihatin, membangun kesetiakawanan sosial dan gotong royong, kalau boleh ya kerja langsung, turun ke rakyat untuk membantu di tengah pandemi covid yang membuat situasi hidup rakyat sulit,” tambah Arteria.

Di PDIP sendiri, kata Arteria, pihaknya sudah membuktikan bahwa tiga pilar partai, baik yang berada di eksekutif, legislatif dan struktur partai, turun langsung ke bawah.

“Jadi tahu betul apa yang pemerintah sedang kerjakan, apa yang rakyat rasakan. Saran saya, kalau tak mau kerja, minimal jangan membuat situasi keruh dan melakukan sesuatu yang justru menurunkan optimisme rakyat menghadapi pandemi ini. Saya pastikan cara-cara sok populis dengan mengatasnamakan rakyat yang dilakukan oleh mereka tidak akan efektif, justru akan kontraproduktif," pungkas Arteria.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA


POLITIK | 17 September 2021

POLITIK | 17 September 2021

POLITIK | 17 September 2021

POLITIK | 17 September 2021

POLITIK | 17 September 2021

POLITIK | 16 September 2021

POLITIK | 16 September 2021

POLITIK | 16 September 2021

POLITIK | 16 September 2021

POLITIK | 16 September 2021

BERITA TERPOPULER


#1
Nakes Gabriella Tewas di Jurang dalam Insiden Serbuan KKB di Kiwirok, Papua

#2
Ricky Vinando Ungkap Petunjuk Penting Pelaku Pembunuhan Ibu-Anak di Subang

#3
Ini 6 Tren Percakapan di Twitter Indonesia Selama 3 Tahun Terakhir

#4
Beredar Ajakan untuk Daftar Vaksin Nusantara ke Prof Nidom, Ini Penjelasan Kemkes

#5
Erick Thohir: Tidak Ada Tempat bagi Radikalisme di Tubuh BUMN

#6
Update Covid-19: Kasus Aktif Tersisa 73.238 dan Positivity Rate Naik Lagi 5,74%

#7
PN Jakpus Nyatakan Jokowi dan Anies Melakukan Perbuatan Melawan Hukum Terkait Polusi Udara

#8
Alex Noerdin Jadi Tersangka dan Ditahan, Golkar Prihatin

#9
Alex Noerdin dan Muddai Madang Ditahan di Rutan Salemba

#10
Pelabuhan Merak - Bakauheni Jadi Pilot Project Penyediaan Tempat Promosi dan Pengembangan UMKM

TERKINI


BOLA | 17 September 2021

OTOMOTIF | 17 September 2021

NASIONAL | 17 September 2021

NASIONAL | 17 September 2021

DUNIA | 17 September 2021

EKONOMI | 17 September 2021

EKONOMI | 17 September 2021

HIBURAN | 17 September 2021

DUNIA | 17 September 2021

NASIONAL | 17 September 2021