Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved

Analis KSP Usul Periode Jabatan DPR Dibatasi

Sabtu, 18 September 2021 | 18:55 WIB
Oleh : Iman Rahman Cahyadi / CAH
Analis politik pada Konsultan dan Survei Indonesia (KSI) Karyudi Sutajah Putra.

Jakarta, Beritasatu.com - Analis politik pada Konsultan dan Survei Indonesia (KSI) Karyudi Sutajah Putra mengusulkan agar periode jabatan anggota DPR RI/DPRD dibatasi hanya 2 atau 3 periode saja.

"Kalau periode jabatan eksekutif dibatasi, mengapa legislatif tidak?" ujar KSP, panggilan akrabnya, di Jakarta, Sabtu (18/9/2021).

Eksekutif, kata KSP, baik Presiden, Gubernur maupun Bupati/Walikota, periode jabatannya sudah dibatasi hanya sampai dua periode.

"Bahkan jabatan kepala desa pun dibatasi sampai tiga periode saja," tegasnya.

Dijelaskannya, periode jabatan Presiden/Wakil Presiden daitur dalam Pasal 7 UUD 1945, Gubernur/Bupati/Walikota diatur dalam Undang-Undang (UU) No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan juga UU No 10 Tahun 2016 tentang Pilkada, serta kepala desa diatur dalam Pasal 39 UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Usulannya itu, kata KSP, di satu sisi berangkat dari adagium Lord Acton (1834-1902), "The power tends corrupt, absolute power corrupt absolutly" atau kekuasaan itu cenderung korup, kekuasaan yang absolut cenderung absolut pula korupsinya.

Di sisi lain, kata KSP, dilandasi fakta empirik bahwa kinerja anggota DPR tidak sebanding dengan pendapatannya. “Pendapatan setinggi langit, pencapaian setinggi bukit,” tukasnya.

Ia lalu merujuk contoh testimoni anggota DPR dari PDIP Krisdayanti terkait penghasilannya sebagai wakil rakyat yang jika diakumulasi mulai dari gaji, tunjangan, uang reses, hingga fasilitas ini-itu totalnya mencapai sekitar Rp 350 juta per bulan per anggota.

“Uang reses memang hak konstituen, tetapi siapa yang bisa menjamin tidak masuk kantong pribadi?” tanya KSP yang juga seorang penulis.

"Itu saja masih banyak anggota DPR dan DPRD yang korupsi," sambung KSP sambil merujuk data sejak 2004 hingga kini sudah lebih dari 100 anggota DPR RI dan 3.650 anggota DPRD (Provinsi/Kabupaten/Kota) yang masuk penjara karena korupsi.

Kinerja legislatif dalam tugas pokok dan fungsinya, yakni pengawasan, budgeting (menyusun anggaran) dan legislasi (membuat undang-undang), menurut KSP, selalu jeblok dari tahun ke tahun. "Setiap tahun produk legislasi bahkan tak sampai 30 persen dari Prolegnas (Program Legislasi Nasional). Mereka beralibi tidak mengejar kuantitas, tapi kualitas, dan DPR bukan pabrik undang-undang," cetus KSP.

Akibat tak adanya pembatasan periode jabatan anggota DPR, kata KSP, maka di parlemen dan partai politik terjadi oligarki, yakni kekuasaan politik yang hanya dipegang oleh sekelompok kecil elite.

Dengan adanya pembatasan periode jabatan DPR, tutur KSP, maka potensi abuse of power (penyalahgunaan kekuasaan) oknum-oknum anggota DPR bisa ditekan. “Kalau terlalu lama di DPR, mereka tahu celah-celah korupsi, termasuk menjadi calo anggaran dan makelar kasus. Kalau anggota DPR banyak yang new comer, baru orientasi saja, mereka sudah berganti,” terangnya.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA


POLITIK | 20 Oktober 2021

POLITIK | 20 Oktober 2021

POLITIK | 20 Oktober 2021

POLITIK | 19 Oktober 2021

POLITIK | 19 Oktober 2021

POLITIK | 19 Oktober 2021

POLITIK | 19 Oktober 2021

POLITIK | 19 Oktober 2021

NASIONAL | 19 Oktober 2021

NASIONAL | 19 Oktober 2021

BERITA TERPOPULER


#1
Bersihkan Tangan untuk Cegah Penyakit

#2
Losmen Bu Broto Tayang di Bioskop Pertengahan November

#3
Begini Cara Kerja Obat Covid Molnupiravir

#4
Ini Daftar 106 Pinjol Legal dari OJK

#5
Penyelam Temukan Pedang Tentara Perang Salib Berusia 900 Tahun di Laut Israel

#6
Anies Merasa Aneh PDIP dan PSI DKI Interpelasi Formula E

#7
Masih Dibahas, Syarat Perjalanan Pesawat Domestik Belum Berubah

#8
Gelombang Ketiga Covid-19 Diprediksi Desember, Satgas: Perlu Pengetatan Aktivitas

#9
Deklarator Anies: Keluarga Besar Saya di Sulawesi Iri dengan Warga Jakarta

#10
Dinilai Berhasil Pimpin Jakarta, Anies Baswedan Dideklarasikan Jadi Capres 2024

TERKINI


OLAHRAGA | 20 Oktober 2021

NASIONAL | 20 Oktober 2021

MEGAPOLITAN | 20 Oktober 2021

DUNIA | 20 Oktober 2021

EKONOMI | 20 Oktober 2021

NASIONAL | 20 Oktober 2021

NASIONAL | 20 Oktober 2021

GAYA HIDUP | 20 Oktober 2021

BERITA GRAFIK | 20 Oktober 2021

DUNIA | 20 Oktober 2021