Copyright © 2022 BeritaSatu
Allright Reserved

Hormati Putusan MK, Baleg Segera Dorong Revisi UU Ciptaker

Jumat, 26 November 2021 | 16:35 WIB
Oleh : Markus Junianto Sihaloho / FFS
Firman Soebagyo.

Jakarta, Beritasatu.com - Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) atas uji formil Undang Undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja atau UU Cipta Kerja (Ciptaker) akan segera direspons oleh Badan Legislasi (Baleg) DPR, sebuah alat kelengkapan dewan yang bertugas menangani isu aturan hukum dan perundang-undangan.

Anggota Baleg DPR, Firman Soebagyo menyatakan Baleg akan segera memasukkan revisi UU Cipta Kerja ke dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas tahun 2022. Pembahasannya akan dilaksanakan pada bulan depan.

Advertisement

"Akan segera kami dorong (prosesnya, red)," ungkap Firman, Jumat (26/11/2021).

Menurutnya, DPR bersama dengan pemerintah akan membahas kembali revisi UU itu, dan menanggapi keputusan MK. Tentu saja arahnya adalah mengikuti apa yang diperintahkan majelis hakim konstitusi melalui putusannya.

"Kita hormati putusan MK," katanya.

Diketahui MK memutuskan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja atau UU Ciptaker inskonstusional bersyarat. Untuk itu, MK memerintahkan DPR dan pemerintah selaku pembentuk UU memperbaiki pembentukan UU tersebut dalam tenggang waktu dua tahun sejak putusan ini dibacakan.

UU Cipta Kerja masih tetap berlaku sampai dengan dilakukan perbaikan pembentukan sesuai dengan tenggang waktu sebagaimana yang telah ditentukan dalam putusan ini. Namun, UU Ciptaker akan inskonstusional secara permanen bila dalam tenggang waktu dua tahun sejak putusan, DPR dan pemerintah tidak kunjung memperbaiki UU tersebut.

Bila dalam tenggang waktu 2 tahun pembentuk UU tidak dapat menyelesaikan perbaikan, UU atau pasal-pasal atau materi muatan UU lain yang telah dicabut atau diubah oleh UU Cipta Kerja dinyatakan berlaku kembali. Selain itu, MK juga memerintahkan menangguhkan segala tindakan kebijakan yang bersifat strategis dan berdampak luas berkaitan dengan UU Cipta Kerja serta tidak dibenarkan pula menerbitkan peraturan pelaksana baru yang berkaitan dengan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com


BERITA TERKAIT



BERITA LAINNYA


POLITIK | 21 Januari 2022

POLITIK | 21 Januari 2022

POLITIK | 21 Januari 2022

POLITIK | 21 Januari 2022

POLITIK | 21 Januari 2022

POLITIK | 21 Januari 2022

POLITIK | 21 Januari 2022

POLITIK | 21 Januari 2022

POLITIK | 21 Januari 2022

POLITIK | 20 Januari 2022

BERITA TERPOPULER


#1
Update Covid-19: Waspada, Kasus Harian Kembali Tembus 2.000

#2
87 Jemaah Umrah Positif Covid-19, 10 Probable Omicron

#3
Kecelakaan Maut di Balikpapan, Polisi Tetapkan Sopir Truk Tersangka

#4
Seluruh Pulau Berguncang, Letusan Gunung Tonga seperti Bom Atom

#5
Warga Bekasi Minta Pemkot Perbaiki Drainase di Jalan Kemakmuran

#6
Cuaca Ekstrem Berpotensi Landa 21 Wilayah

#7
Kecelakaan Maut di Balikpapan, Banyak Pihak yang Dinilai Bertanggung Jawab

#8
Piala Asia Wanita: Indonesia Dibantai Australia 0-18

#9
Menkes: Waspada Penularan Omicron

#10
Polri: Peralihan Pelat Nomor Kendaraan Hitam ke Putih Tahun 2022

TERKINI


EKONOMI | 22 Januari 2022

DUNIA | 22 Januari 2022

EKONOMI | 22 Januari 2022

HIBURAN | 22 Januari 2022

GAYA HIDUP | 22 Januari 2022

DUNIA | 22 Januari 2022

NASIONAL | 22 Januari 2022

MEGAPOLITAN | 22 Januari 2022

EKONOMI | 22 Januari 2022

GAYA HIDUP | 22 Januari 2022