Copyright © 2022 BeritaSatu
Allright Reserved

DPR-Pemerintah Harus Perbaiki Pembentukan UU Cipta Kerja

Jumat, 26 November 2021 | 17:39 WIB
Oleh : Bayu Marhaenjati / YUD
Guru besar Hukum Administrasi Universitas Katolik Parahyangan Bandung, Asep Warlan Yusuf.

Jakarta, Beritasatu.com - Mahkamah Konstitusi (MK) memerintahkan pemerintah dan DPR selaku pembentuk undang-undang (UU) guna memperbaiki UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, dalam jangka waktu paling lama 2 tahun.

Menyoal apa saja hal yang harus diperbaiki oleh pemerintah dan DPR, Guru besar Fakultas Hukum Universitas Parahyangan (Unpar) Bandung Asep Warlan Yusuf, mengatakan apabila melihat amar putusan harus ada perbaikan pembentukan UU Cipta Kerja.

Advertisement

"Kalau lihat dari subtansi pembentukan, itu kan ada beberapa yang harus dipenuhi. Pertama perencanaan, kedua penyusunan, ketiga pembahasan, keempat tujuan, kelima pengesahan, keenam pengundangan. Jadi hemat saya itulah pembentukan itu," ujar Asep kepada Beritasatu.com, Jumat (26/11/2021).

Dikatakan Asep, jangan-jangan hal ini ada dalam proses pembahasan yang bisa jadi tidak melibatkan partisipasi. "Boleh jadi ya. Nah itu yang harus dilakukan partisipasi lagi. Karena tidak ke substansi sebetulnya. Sebab kalau substansi itu, uji materil kalau ada substansi," ungkapnya.

Asep menyampaikan, penting betul untuk bisa memastikan apa yang perlu diperbaiki dan bagaimana prosedur perbaikannya.

"Nah, pemerintah dan DPR harus sepakat dulu agar apa yang diputuskan MK dipenuhi oleh DPR dan pemerintah. Kalau misalnya perlu adanya pelibatan masyarakat, siapa yang perlu dilibatkan, kapan dilibatkan, substansi apa yang perlu melibatkan mereka, dan sebagainya. Mesti ada dulu ukuran-ukaran itu," katanya.

Ihwal bagaimana mekanisme menjalankan putusan MK, apakah pemerintah yang harus berinisiatif atau DPR, Asep menuturkan, harus bersama-sama.

"Bersama-sama. Kan ini bukan hanya DPR dan pemerintah, ini dua-duanya menjadi subyek yang harus melakukan perbaikan. Harus dua-duanya," jelasnya.

Asep mengungkapkan, ketika nanti sudah dilakukan perbaikan MK tidak perlu menilai atau menggelar sidang lagi. Nanti semua kembali kepada pemohon apakah sudah terpenuhi atau belum.

"MK perlu nggak menilai itu, nggak perlu. Silakan saja kepada pemohon, pemohon sudah terpenuhi belum uji formil yang dimaksud. MK sudah tidak ada sidang-sidang lagi untuk menilai hasil perbaikan. Silakan ke pemohon, nanti pemohon kalau misalnya tidak dilaksanakan, nah bisa mengajukan lagi kepada MK bahwa itu tidak dijalankan. Jadi tidak ada lagi sidang untuk memeriksa hasil perbaikan MK," katanya.

Asep menilai, keputusan MK meminta pemerintah dan DPR untuk melakukan perbaikan UU Cipta Kerja merupakan hal yang positif karena dapat menjadi pembelajaran.

"Sebetulnya bagus, untuk memberikan pelajaran kepada pemerintah dan DPR agar jangan mengabaikan prosedur, agar jangan mengabaikan teknik drafting, agar jangan mengabaikan keterbukaan. Dalam membuat undang-undang itu dikenal istilahnya proses yang baik harus diikuti, good proses," tandasnya.

Diketahui, MK memutuskan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja inkonstitusional bersyarat. Dinyatakan bersyarat karena MK harus menyeimbangkan proses pembentukan UU yang mesti dipenuhi syarat formil, juga mempertimbangkan tujuan pembentukan UU.

Para pembentuk UU, yakni pemerintah dan DPR diberikan waktu paling lama 2 tahun untuk perbaikan sesuai dengan persyaratan tata cara pembentukan UU. Apabila tidak dilakukan perbaikan, maka dinyatakan inkonstitusional secara permanen.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com


BERITA TERKAIT



BERITA LAINNYA


POLITIK | 28 Januari 2022

POLITIK | 28 Januari 2022

POLITIK | 28 Januari 2022

POLITIK | 28 Januari 2022

POLITIK | 28 Januari 2022

POLITIK | 27 Januari 2022

POLITIK | 27 Januari 2022

POLITIK | 27 Januari 2022

POLITIK | 27 Januari 2022

POLITIK | 27 Januari 2022

BERITA TERPOPULER


#1
Polda Jabar Tangkap Ketua Umum GMBI

#2
Catat! Robot Trading DNA Pro Dinyatakan Ilegal

#3
Jelang Penutupan, Ini Daftar Transfer Pemain Liga Inggris

#4
Hikmahanto: Singapura Tak Ikhlas Serahkan Kendali Udara ke Indonesia

#5
Tuan Rumah Piala Dunia Qatar Masukkan Indonesia dalam Daftar Negara Aman

#6
Kasus Covid-19 di Bogor Naik Drastis dalam 10 Hari Terakhir

#7
Kawal MotoGP 2022, TNI AL Turunkan Lima Kapal Perang

#8
Kemenkes Terbitkan Sertifikat Vaksin Standar WHO, Ini Cara Mengaksesnya

#9
Pengemis Elite di Sampit, Punya Mobil dan Motor Baru

#10
Covid-19 Omicron Terindikasi Sudah Masuk Kota Bogor

TERKINI


EKONOMI | 29 Januari 2022

MEGAPOLITAN | 29 Januari 2022

MEGAPOLITAN | 29 Januari 2022

NASIONAL | 29 Januari 2022

NASIONAL | 29 Januari 2022

EKONOMI | 29 Januari 2022

DUNIA | 29 Januari 2022

NASIONAL | 29 Januari 2022

OLAHRAGA | 29 Januari 2022

DUNIA | 29 Januari 2022