Copyright © 2022 BeritaSatu
Allright Reserved

Anggota DPR Nilai Perbaikan UU Cipta Kerja Cukup 2 Tahun

Minggu, 28 November 2021 | 16:15 WIB
Oleh : Markus Junianto Sihaloho / FMB
Politisi PAN, Saleh Partaonan Daulay.

Jakarta, Beritasatu.com - Menkumham Yasonna Laoly menyatakan yakin dalam dua tahun bisa melakukan perbaikan terhadap UU Cipta Kerja. Kalangan DPR mengatakan bahwa revisi atas undang-undang bisa cepat atau bisa juga lambat.

“Perbaikan UU Cipta Kerja bisa dilaksanakan cepat atau juga lambat, tergantung koordinasi dan kerja sama antara pemerintah dan DPR,” kata Ketua Fraksi PAN, Saleh Partaonan Daulay, Minggu (28/11/2021).

Advertisement

“Jika pemerintah dan DPR langsung melaksanakan pembahasan, diharapkan akan banyak waktu untuk melakukan perbaikan. Tetapi jika masih menunggu, bisa saja waktunya tidak cukup. Cakupan materi UU ini sangat luas. Pasal-pasalnya juga sangat banyak. Karena itu, dibutuhkan waktu yang tidak sedikit untuk merevisinya sesuai dengan keputusan MK,” tambahnya.

Dirinya sendiri meyakini bahwa pernyataan Menkumham itu bisa direalisasikan, sebab dirinya melihat atmosfer pascaputusan MK, bahwa Pemerintah dan DPR optimis bisa melakukannya dengan cepat.

Hanya saja dia juga mengingatkan bahwa di dalam amar putusan MK, dijelaskan poin-poin penting yang perlu diperhatikan dan diperbaiki. Termasuk di antaranya adalah keterlibatan publik di dalam pembahasan.

Misalnya harus konsisten merujuk pada UU 12/2011, hati-hati dalam penyusunan kata dan pengetikan, dan lain-lain.

“Jika poin-poin ini dipenuhi dengan baik, saya kira masyarakat tidak akan mengkritisi. Ada banyak UU lain yang dibahas dengan cepat namun tidak dikritisi. Artinya, UU Cipta Kerja ini pun bisa saja akan dibahas dengan baik. Tergantung bagaimana pemerintah dan DPR di dalam melakukan pembahasan nantinya,” urai Saleh.

Lalu bagaimana metode revisinya, apakah memasukkan metode omnibus dengan merevisi UU Pembentukan peraturan perundangan dulu, kemudian dilanjutkan memperbaiki UU Cipta Kerja?

Saleh mengaku belum mengetahui mekanisme apa yang akan dilakukan pemerintah dan DPR dalam membahas UU Cipta Kerja.

“Sejauh ini, belum ada pertemuan antara pemerintah dan DPR. Bahkan, setahu saya, di tingkat DPR pun belum dibahas. Mungkin dalam Bamus yang akan datang hal ini akan dibahas,” pungkasnya.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA


POLITIK | 16 Januari 2022

POLITIK | 16 Januari 2022

POLITIK | 16 Januari 2022

POLITIK | 16 Januari 2022

POLITIK | 16 Januari 2022

POLITIK | 15 Januari 2022

POLITIK | 15 Januari 2022

NASIONAL | 15 Januari 2022

NASIONAL | 15 Januari 2022

POLITIK | 14 Januari 2022

BERITA TERPOPULER


#1
Hindari Ancaman Tsunami, Raja Tonga Dievakuasi

#2
Kabar Baik! Jokowi Setujui Perpanjangan PPnBM Mobil

#3
Akibat Letusan Gunung di Tonga, Pantai Jepang Dihantam Tsunami

#4
Pelabuhan Kedindi Reo Dinilai Layak Jadi Pelabuhan Export Terbesar Kedua di NTT

#5
Setelah Omicron, Ilmuwan Prediksi Akan Ada Varian yang Lebih Mengkhawatirkan

#6
Mengenal NFT dan Cara Menjualnya di Opensea

#7
Kapolda Buka Balap Jalanan di Ancol

#8
Lansia Dapat Disuntik Vaksin Booster Tanpa Tiket Undangan dari PeduliLindungi

#9
KPU Usulkan Pemilu 21 Februari 2024

#10
Kepala Jordan Terkena Lemparan Suporter, Real Betis vs Sevilla Dihentikan

TERKINI


KESEHATAN | 17 Januari 2022

BOLA | 17 Januari 2022

NASIONAL | 17 Januari 2022

EKONOMI | 17 Januari 2022

NASIONAL | 16 Januari 2022

OLAHRAGA | 16 Januari 2022

OLAHRAGA | 16 Januari 2022

OLAHRAGA | 16 Januari 2022

NASIONAL | 16 Januari 2022

NASIONAL | 16 Januari 2022