Copyright © 2022 BeritaSatu
Allright Reserved

Nasdem Harap RUU TPKS Bisa Diplenokan sebelum 15 Desember

Jumat, 3 Desember 2021 | 16:21 WIB
Oleh : Maria Fatima Bona / WM
Willy Aditya.

Jakarta, Beritasatu.com - Ketua Panja Rancangan Undang-undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS) DPR Willy Aditya mengatakan, hingga saat ini pihaknya sedang berjuang untuk mengesahkan RUU TPKS. Namun saat ini sedang dalam tahap komunikasi politik dengan fraksi-fraksi lain agar RUU TPKS ini dapat diplenokan sebelum tanggal 15 Desember 2021.

Advertisement

“Kita terus melakukan komunikasi politik dengan fraksi-fraksi semaunya , kalau bisa ini diplenokan di Badan Legislasi dalam waktu yang dekat sehingga kita bisa paripurnakan sebelum 15 Desember,” ucapnya pada Dialog Anak, DPR & Media mengenai Kekerasan Seksual" secara daring, Kamis (3/12/2021).

Politikus dari Partai Nasdem ini menuturkan, selama ini pembahasan RUU TPKS ini untuk penyempurnaan pasal-pasal diputuskan melalui voting terhadap judul, sistematik dan lainnya.

“Kita ambil semua proses melalui keputusan voting, sekarang kalau mau dilakukan voting dan kalah nasibnya akan terkungkung. Jadi memang kita berusaha sekarang yang menghendaki pleno masih 4 fraksi dan jika ada keputusan fraksi kita jalan,” paparnya.

Dikatakan Willy, pleno di Badan Legislasi (Baleg) DPR sudah 5 kali dilakukan dan rapat dengar pendapat umum (RDPU) juga sudah melibatkan ratusan stakeholders dan secara materi muatan telah dilakukan perubahan.

“Jadi sekarang kita membutuhkan political will. Kita berhadapan dengan negatif narasi yang kemudian kita butuh yakinkan teman-teman bahwa ini undang-undang yang kita pertanggungjawabkan,” ucapnya.

Sementara itu, anggota Komisi I DPR, Christina Aryani mengakui persoalan kekerasan seksual terhadap anak dan perempuan sangat banyak. Pihaknya mendukung penuh agar RUU TPS ini segera disahkan.

“Sejak awal saya mendukung penuh karena paham betul ada kekosongan hukum terkait persoalan kekerasan seksual dan kasusnya jumlahnya meningkat terus, tetapi kebanyakan tidak berujung pada penyelesaian yang memuaskan,” ucapnya.

Christina menuturkan, hal yang dilakukan DPR saat ini menampung aspirasi sehingga RUU TPKS ini masuk dalam program Legislasi Nasional (Prolegnas).

Menurut Christina, penyebab RUU TPKS ini belum disahkan karena masih ada proses politik di DPR dan penyempurnaan pasal-pasal dalam RUU tersebut.

“Yang terjadi saat ini adalah proses politik di DPR. Memang kita tidak bisa memaksakan kehendak karena segala sesuatu itu ada prosesnya. Kami mendukung dan terjadi saat ini penyempurnaan narasi dari pasal-pasal,” ucapnya.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA


POLITIK | 16 Januari 2022

POLITIK | 16 Januari 2022

POLITIK | 16 Januari 2022

POLITIK | 16 Januari 2022

POLITIK | 16 Januari 2022

POLITIK | 15 Januari 2022

POLITIK | 15 Januari 2022

NASIONAL | 15 Januari 2022

NASIONAL | 15 Januari 2022

POLITIK | 14 Januari 2022

BERITA TERPOPULER


#1
Hindari Ancaman Tsunami, Raja Tonga Dievakuasi

#2
Kabar Baik! Jokowi Setujui Perpanjangan PPnBM Mobil

#3
Akibat Letusan Gunung di Tonga, Pantai Jepang Dihantam Tsunami

#4
Pelabuhan Kedindi Reo Dinilai Layak Jadi Pelabuhan Export Terbesar Kedua di NTT

#5
Setelah Omicron, Ilmuwan Prediksi Akan Ada Varian yang Lebih Mengkhawatirkan

#6
Mengenal NFT dan Cara Menjualnya di Opensea

#7
Kapolda Buka Balap Jalanan di Ancol

#8
Lansia Dapat Disuntik Vaksin Booster Tanpa Tiket Undangan dari PeduliLindungi

#9
KPU Usulkan Pemilu 21 Februari 2024

#10
Kepala Jordan Terkena Lemparan Suporter, Real Betis vs Sevilla Dihentikan

TERKINI


BOLA | 17 Januari 2022

BOLA | 17 Januari 2022

KESEHATAN | 17 Januari 2022

BOLA | 17 Januari 2022

NASIONAL | 17 Januari 2022

EKONOMI | 17 Januari 2022

NASIONAL | 16 Januari 2022

OLAHRAGA | 16 Januari 2022

OLAHRAGA | 16 Januari 2022

OLAHRAGA | 16 Januari 2022