Copyright © 2022 BeritaSatu
Allright Reserved

Mahfud MD: Lembaga Peradilan Pemilu Perlu Segera Dirumuskan

Jumat, 7 Januari 2022 | 21:40 WIB
Oleh : CAR
Mahfud MD.

Yogyakarta, Beritasatu.com - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menilai wacana pembentukan lembaga peradilan khusus pemilu perlu segera dirumuskan model kelembagaannya menjelang Pemilu 2024.

Hal itu disampaikan Mahfud usai menguji disertasi mahasiswa doktoral Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta yang menyoroti urgensi pembentukan lembaga peradilan pemilu di Indonesia di Kampus Terpadu UII, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jumat (7/1/2022).

“Perlulah kita segera merumuskan kelembagaanya,” kata Mahfud.

Dalam ujian terbuka disertasi yang dihadiri Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Mahfud menjadi salah satu penguji disertasi mahasiswa doktoral UII Rayendra Erwin Moeslim Singajuru dengan tema “Politik Hukum Penyelesaian Sengketa Pemilu: Menggagas Pembentukan Pengadilan Pemilu di Indonesia”.

Menurut Mahfud, disertasi tersebut mempertegas bahwa menyongsong Pemilu 2024 diperlukan lembaga peradilan pemilu yang jelas, transparan, dan akuntabel.

“Itu sudah ketemu di disertasi itu, tetapi kelembagaanya seperti apa kita masih punya waktulah satu tahun lagi menjelang Pemilu 2024,” ujar Mahfud.

Bentuk kelembagaan peradilan pemilu, kata Mahfud, masih perlu didiskusikan apakah nantinya dapat berdiri sendiri, berada di bawah Mahkamah Konstutusi (MK) atau Mahkamah Agung (MA).

“Apa masuk ke sini, atau ke sana, atau berdiri sendiri, dan sebagainya masih perlu didiskusikan lagi dengan stakeholder, DPR ingin apa, pemerintah ingin apa, nanti melalui Kemendagri rakyat ingin apa,” ujar Mahfud.

AmendemenUUD 1945, menurut Mahfud, bisa menjadi salah satu alternatif untuk membentuk lembaga peradilan pemilu tersebut.

“Kita lihat salah satu alternatif, tetapi kalau amendemen lama kiranya ya karena amendemen itu kan tidak semudah membuat undang-undang,” kata Mahfud.

Dalam abstrak disertasinya, Rayendra yang masih aktif menjabat Staf Khusus Bidang Politik dan Hukum Menko Polhukam menyimpulkan bahwa berdasarkan hasil penelitiannya, politik hukum penyelesaian sengketa pemilu di Indonesia selama ini belum terinstitusionalisasi dengan kuat dan stabil pada satu institusi.

Dua institusi kekuasaan kehakiman, yaitu MA dan MK dengan karakter dan mandat konstitusional yang berbeda, menurut Rayendra, silih berganti menjadi tempat penyelesaian sengketa pemilu.

“Ke depan dibutuhkan institusi peradilan pemilu dengan mandat khusus mengadili sengketa pemilu yang dibentuk berdasarkan perintah UU Pemilu agar terdapat konsistensi hukum, kepastian hukum, dan keadilan penyelesaian sengketa pemilu,” kata Rayendra.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: ANTARA


BERITA TERKAIT



BERITA LAINNYA












BERITA TERPOPULER


#1

#2

#3

#4

#5

#6

#7

#8

#9

#10

TERKINI