Copyright © 2022 BeritaSatu
Allright Reserved

Ibas: Jangan Sampai Ada Kartel Minyak Goreng

Jumat, 28 Januari 2022 | 23:48 WIB
Oleh : Carlos KY Paath / FFS
Pertemuan Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VI dengan PTPN V di Pekanbaru, Riau, Kamis, 27 Januari 2022.

Jakarta, Beritasatu.com – Anggota Komisi VI DPR Edhie Baskoro Yudhoyono atau akrab disapa Ibas mengingatkan agar praktik kartel minyak goreng tidak terjadi di Indonesia. Menurut Ibas, PT Perkebunan Nusantara (PTPN) V memiliki peran penting mencegah praktik tersebut.

PTPN V memiliki peranan penting agar ke depan jangan sampai ada praktik kartel minyak goreng di Indonesia,” kata Ibas dalam keterangannya, Jumat (28/1/2022).

Ibas turut mengikuti pertemuan tim kunjungan kerja spesifik Komisi VI dengan PTPN V di Pekanbaru, Riau, Kamis (27/1/22). Kegiatan tersebut untuk meninjau produk sawit yang mendukung ketersediaan produksi minyak goreng dan turunannya.

Sebagai payung besar sawit, menurut Ibas, PTPN V harus mampu menjadi jangkar stabilitas komoditas kebutuhan pokok yang dibutuhkan rakyat. Dengan demikian, mampu mendorong produksi sawit untuk kebutuhan domestik.

“PTPN V harus mampu mendorong produksi sawit untuk kebutuhan domestik, jangan hanya digunakan untuk kepentingan ekspor semata. Sesuai dengan moto, PTPN V harus menunjukkan kapabilitasnya sebagai pekebun hebat dalam menjamin stabilitas persediaan sawit dalam negeri,” katanya.

Sebagai perusahaan BUMN, Ibas mengatakan PTPN V sudah semestinya hadir untuk berkontribusi terhadap pendapatan negara. Meski demikian, Ibas menyatakan jangan sampai target ini justru memberikan beban kepada rakyat dalam kelangkaan produksi sawit dan turunannya.

Lebih lanjut, Ibas mengungkap bisnis minyak goreng saat ini dikuasai oleh perusahaan-perusahaan raksasa bermodal besar. Jarang sekali perusahaan skala kecil yang berbisnis pengolahan CPO dan turunannya. Menurut Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR ini, penyebabnya bisa jadi karena pemberlakuan berbagai peraturan dan syarat yang cukup berat untuk dilakukan pebisnis-pebisnis kecil.

Ibas juga mengatakan kenaikan harga tentunya akan berkontribusi terhadap inflasi. Jika inflasi tinggi akan mengakibatkan semua harga komoditas naik, dan akhirnya berdampak pada rakyat.

“Tentunya ini akan berdampak buruk bagi konsumen. Minyak goreng adalah kebutuhan pokok yang diperlukan orang banyak. Jangan sampai kenaikan minyak goreng ini berdampak sistematis,” kata Ibas.

Wakil ketua Badan Anggaran ini mengatakan pengusaha pastinya menginginkan keuntungan. Namun, kebijakan ekspor dan jual dalam negeri harus seimbang. Untuk itu, diperlukan campur tangan pemerintah untuk mengaturnya.

“Perlu campur tangan pemerintah di sini. Harus ada peraturan misalnya, menetapkan kuota untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri sebelum melakukan ekspor. Dapur ngebul boleh, tetapi kebutuhan dapur harus tetap tersedia jangan sampai kelaparan rakyat kita,” tegasnya.

Untuk menghadapi kondisi ini, Ibas mengatakan diperlukan strategi dan langkah konkrit. Harga harus stabil dan komoditas turunan harus ditingkatkan. Pemberian subsidi negara tentu saja diperbolehkan dengan syarat tidak membuat perusahaan merugi.

“Mendorong terus adanya bentuk inovasi dan adopsi teknologi yang dilakukan oleh PTPN V, terutama terkait dengan penggunaan teknologi berdasarkan precision agriculture sesuai dengan prinsip revolusi industri 4.0 di Indonesia,” kata Ibas.

Tak lupa Ibas juga mengapresiasi PTPN V yang mulai menggunakan teknologi dalam proses pengawasan kegiatan BUMN tersebut.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com


BERITA TERKAIT



BERITA LAINNYA












BERITA TERPOPULER


#1

#2

#3

#4

#5

#6

#7

#8

#9

#10

TERKINI