Pengembang Minta Peraturan Perjanjian Pendahuluan Jual Beli Rumah Direvisi
INDEX

BISNIS-27 503.107 (8.47)   |   COMPOSITE 5679.25 (80.67)   |   DBX 1039.52 (14.71)   |   I-GRADE 166.189 (3.47)   |   IDX30 492.322 (9.09)   |   IDX80 129.082 (2.66)   |   IDXBUMN20 363.759 (7.86)   |   IDXG30 133.243 (2.59)   |   IDXHIDIV20 440.08 (10.13)   |   IDXQ30 143.762 (2.86)   |   IDXSMC-COM 242.127 (2.51)   |   IDXSMC-LIQ 293.644 (5.57)   |   IDXV30 123.61 (3.35)   |   INFOBANK15 979.67 (10.23)   |   Investor33 423.592 (6.88)   |   ISSI 165.745 (2.98)   |   JII 604.859 (14.26)   |   JII70 207.745 (4.44)   |   KOMPAS100 1155.02 (20.8)   |   LQ45 903.46 (17.32)   |   MBX 1578.72 (22.44)   |   MNC36 316.411 (5.51)   |   PEFINDO25 310.113 (3.58)   |   SMInfra18 286.549 (5.46)   |   SRI-KEHATI 362.507 (5.51)   |  

Pengembang Minta Peraturan Perjanjian Pendahuluan Jual Beli Rumah Direvisi

Kamis, 15 Agustus 2019 | 09:24 WIB
Oleh : Imam Muzakir, Edo Rusyanto / AB

Jakarta, Beritasatu.com - Pengembang properti meminta Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Menpupera) Nomor 11/PRT/M/2019 tentang Sistem Perjanjian Pendahuluan Jual Beli (PPJB) Rumah direvisi. Aturan itu dinilai memberatkan pengembang, sehingga akan berdampak kepada penjualan hunian, terutama rumah susun (rusun).

Demikian rangkuman pendapat Ketua Umum DPP Real Estat Indonesia (REI) Soelaeman Soemawinata, Direktur Utama PT Bhakti Agung Propertindo Tbk Agung Hadi Tjahjanto, Direktur dan Sekretaris Perusahaan PT Ciputra Development Tbk Tulus Santoso, Direktur PT Metropolitan Land Tbk Wahyu Sulistio, dan CEO Indonesia Property Watch (IPW) Ali Tranghanda. Mereka diwawancarai secara terpisah dari Jakarta, Rabu (14/8).

"Peraturan itu bagus, tetapi harusnya berimbang, yaitu melindungi konsumen dan pengembang. Karena itu, perlu direvisi. Kami menilai, saat ini hanya melindungi konsumen. Jika tidak direvisi akan mengurangi peran pengembang dalam membangun hunian, artinya masyarakat juga yang akan kena imbas," kata Agung Hadi.

Dalam aturan baru PPJB itu disebutkan bahwa apabila pelaku pembangunan lalai memenuhi jadwal, calon pembeli dapat membatalkan pembelian rumah tunggal, rumah deret, atau rusun. Lalu, seluruh pembayaran yang diterima pelaku pembangunan harus dikembalikan sepenuhnya kepada calon pembeli.

Selain itu, apabila pembatalan bukan disebabkan oleh kelalaian pelaku pembangunan, maka pelaku pembangunan mengembalikan pembayaran yang telah diterima kepada calon pembeli dengan potongan 10% dari pembayaran yang telah diterima oleh pelaku pembangunan, ditambah biaya pajak yang telah diperhitungkan.

Menurut Wahyu Sulistio, bagian yang kurang adil adalah belum atau tidak ada sanksi atau konsekuensinya jika konsumen yang tidak memenuhi kewajiban pembayaran atau telat bayar. “Lalu, pengembalian uang konsumen seharusnya dipotong PPn yang telah disetor pengembang ke negara, tidak penuh karena setiap konsumen menyetorkan cicilan PPn-nya langsung dibayarkan oleh pengembang,” ujarnya.

Karena itu, Wahyu menegaskan bahwa peraturan tersebut perlu direvisi. Alasannya, apabila tidak direvisi, maka risiko menjadi semakin tinggi, khususnya untuk proyek hunian vertikal (highrise strata title) yang progres pembangunannya tidak bisa ditunda atau dihentikan sebagian.

Sementara itu, Tulus Santoso menilai aturan baru PPJB itu semestinya tidak terlalu mengatur commercial term dan sebaiknya pasar yang menentukan. "Tidak perlu diatur terlalu detail. Peraturan itu harus direvisi," tegasnya.

Wahyu dan Agung mengaku, perlu untuk membagi risiko secara proporsional sebagai konsekuensi para pihak atas keputusan tidak melanjutkan perjanjian jual beli. “Perlu juga disampaikan penjelasan lebih terperinci untuk mencegah multitafsir dari peraturan menteri tersebut,” papar Wahyu.

Minta Penjelasan
Sementara itu, Soelaeman "Eman" Soemawinata akan meminta penjelasan dari pemerintah terlebih dahulu terkait dikeluarkannya Peraturan Menpupera Nomor 11/PRT/M/2019.

"Kita masih mau minta penjelasan terlebih dahulu kepada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mengenai dikeluarkannya peraturan tersebut. Aturan ini akan berdampak kepada penjualan hunian, terutama satuan rumah susun,” katanya.

Menurut Eman, ada dua hal yang disoroti dalam peraturan tersebut, yakni peraturan tersebut merupakan revisi dari dua peraturan menpupera sebelumnya yang terbit pada 1994 dan 1995, dan masalah UU Perumahan. Pemerintah melihat kedua peraturan itu sudah lama dan perlu direvisi.

Karena itu, sebagai asosiasi pengembang perumahan, pihaknya akan meminta penjelasan terlebih dahulu kepada pemerintah, sebelum peraturan itu diberlakukan secara resmi. Peraturan ini bisa menimbulkan multitafsir. Contohnya, masalah pengembalian yang dikenai potongan 10% dan juga hak konsumen untuk meminta kembali dananya.

“Kami berharap pemerintah bisa memberikan penjelasan secara umum kepada kami tentang peraturan tersebut, sehingga bisa memberikan kepastian. Saat ini kami belum memutuskan langkah berikutnya. Setelah mendapat penjelasan pemerintah, kita akan berikan sikap,” katanya.

Eman juga mencontohkan masalah izin mendirikan bangunan (IMB) di DKI Jakarta. Pengembang bisa melakukan penjualan apabila sudah mendapatkan IMB dari Pemprov DKI Jakarta. Untuk mendapatkan IMB di DKI Jakarta, seluruh pembangunan harus sudah selesai.

Sebelum mendapatkan IMB, terlebih dahulu harus ada izin-izin lain, seperti izin pemeriksaan gedung, izin lahan, izin untuk perubahan ruang, izin bangunan gedung, izin utilitas bangunan, dan lainnya.

“Mungkin bagi rumah tapak tidak begitu masalah, tetapi untuk rumah satuan rusun, pasti banyak aturannya dan ini juga yang harus diketahui. Untuk mendapat izin-izin tersebut bisa mencapai 3-4 tahun,” katanya.

Ali Tranghanda menilai peraturan tersebut membutuhkan sosialisasi lebih baik dan memang seharusnya sebelum ada peraturan tersebut, Kempupera harus melakukan audiensi. Sayangnya, hal itu tidak dilakukan, sehingga memberatkan para pengembang.

Dia menambahkan, sebenarnya untuk rumah tapak tidak terlalu bermasalah karena IMB bisa cepat keluar. Namun, agak berat untuk apartemen, karena diatur Undang-Undang Rumah Susun. Masalahnya, IMB apartemen itu bisa 2-3 tahun baru selesai.

"Menurut saya seharusnya para pihak dapat melakukan pertemuan karena memang ada beberapa hal yang memberatkan pengembang," katanya.



Sumber:Investor Daily


BAGIKAN




BERITA LAINNYA

Walhi DKI Kecam Upacara Kemerdekaan di Pulau Reklamasi

Perhelatan upacara kemerdekaan di Pantai Maju atau Pulau D berdasarkan Instruksi Gubernur (Ingub) Nomor 71 Tahun 2019.

EKONOMI | 15 Agustus 2019

ESDM: Kebakaran Kilang Balikpapan Tak Pengaruhi Produksi Pertamina

Hingga saat ini masih belum diperlukan evakuasi pekerja.

EKONOMI | 15 Agustus 2019

Juli, Upah Nominal Buruh Tani Nasional Naik 0,16%

Upah riil buruh/pekerja menggambarkan daya beli dari pendapatan/upah yang diterima buruh/pekerja.

EKONOMI | 15 Agustus 2019

Siang Ini, Rupiah dan Mata Uang Asia di Zona Merah

Rupiah hari ini diperdagangkan dengan kisaran Rp 14.271-Rp 14.305 per dolar AS.

EKONOMI | 15 Agustus 2019

Aksi Jual Warnai Bursa Asia Siang Ini

Indeks Hang Seng di Hong Kong melemah 42,9 (0,17 persen) mencapai 25.259.

EKONOMI | 15 Agustus 2019

Sesi Siang, IHSG Anjlok 1,08% ke Level 6.199

Volume perdagangan hingga sesi siang ini tercatat sebanyak 103.271 miliar saham senilai Rp 4,284 triliun.

EKONOMI | 15 Agustus 2019

Neraca Dagang Juli Defisit US$ 60 Juta

Kinerja tersebut memburuk dari Juni 2019 yang masih mencatat surplus sebesar US$ 200 juta.

EKONOMI | 15 Agustus 2019

Menhub akan Resmikan Kapal RS Terapung di Sumenep

Kapal yang dijadikan RS terapung adalah KM Gandha Nusantara 1 dan KM Gandha Nusantara 2.

EKONOMI | 15 Agustus 2019

Harga Emas Antam Naik Rp 5.000 Per Gram

Harga di Bandung, Semarang, Surabaya, Makassar, Denpasar mencapai Rp 768.000.

EKONOMI | 15 Agustus 2019

Harga Minyak Terpangkas karena Suramnya Data Ekonomi

Brent untuk pengiriman Oktober turun US$ 1,82 atau 3,0 persen menjadi US$ 59,48 per barel.

EKONOMI | 15 Agustus 2019


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS