Kebijakan Pemda Tak Sejalan dengan Pemerintah Pusat
INDEX

BISNIS-27 441.115 (-6.71)   |   COMPOSITE 4999.36 (-65.27)   |   DBX 926.724 (-1.92)   |   I-GRADE 133.264 (-2.43)   |   IDX30 420.076 (-6.65)   |   IDX80 109.661 (-1.57)   |   IDXBUMN20 278.261 (-5.6)   |   IDXG30 116.81 (-1.43)   |   IDXHIDIV20 376.476 (-5.76)   |   IDXQ30 123.185 (-2.27)   |   IDXSMC-COM 212.981 (-1.87)   |   IDXSMC-LIQ 238.919 (-2.11)   |   IDXV30 103.357 (-0.89)   |   INFOBANK15 795.289 (-18.41)   |   Investor33 366.258 (-6.17)   |   ISSI 146.103 (-1.34)   |   JII 529.041 (-5.13)   |   JII70 179.515 (-1.95)   |   KOMPAS100 981.638 (-15.57)   |   LQ45 767.973 (-11.6)   |   MBX 1387.12 (-20.31)   |   MNC36 275.074 (-4.8)   |   PEFINDO25 260.463 (-1.57)   |   SMInfra18 237.109 (-3.79)   |   SRI-KEHATI 309.505 (-5.9)   |  

Regulasi Bidang Telekomunikasi

Kebijakan Pemda Tak Sejalan dengan Pemerintah Pusat

Rabu, 29 Juli 2020 | 10:34 WIB
Oleh : Anselmus Bata / AB

Jakarta, Beritasatu.com – Sejumlah kebijakan pemerintah daerah (pemda) di bidang telekomunikasi tak sejalan dengan pemerintah pusat. Misalnya, draf rancangan perubahan Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta tentang Jaringan Utilitas dan regulasi yang dibuat Pemerintah Kota Surabaya berpotensi memberikan beban tambahan kepada operator telekomunikasi.

Hal tersebut disampaikan Ketua Umum Asosiasi Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi (Apjatel) Muhammad Arif melalui keterangan tertulis yang diterima redaksi, Rabu (29/7/2020).

“Sejatinya dalam membuat regulasi antara pemerintah pusat dan daerah harus seiring sejalan. Namun kenyataannya banyak sekali regulasi atau kebijakan yang diinginkan pemerintah pusat, disikapi berbeda oleh pemerintah daerah,” katanya.

Banyaknya regulasi yang tak sinkron membuat Apjatel melakukan judicial review terhadap Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah yang diajukan ke Mahkamah Agung pada 6 Januari 2020. Permendagri tersebut ditafsirkan secara berbeda-beda oleh pemda terkait hak dan harga sewa lahan.

“Sangat disayangkan ketika internet yang sudah merupakan kebutuhan dasar dari masyarakat dijadikan objek pendapatan daerah. Hal ini kontradiktif dengan semangat Making Indonesia 4.0 yang didengungkan Bapak Presiden,” ujar Muhammad Arif.

Infrastruktur
Arif menyatakan harmonisasi regulasi di pusat dan daerah masih belum maksimal di sektor regulasi bidang telekomunikasi, khususnya infrastruktur. Perbedaan persepsi terhadap regulasi mendorong multitafsir wewenang di daerah. Misalnya, Dinas Komunikasi dan Informatika di daerah yang tidak bersinggungan dengan kebijakan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo). Izin penyelenggaraan bidang telekomunikasi yang dikeluarkan Kemkominfo tidak menjadi tolok ukur saat penyedia jaringan telekomunikasi ingin melakukan pengurusan izin di daerah. Hal ini merupakan bukti disharmoni regulasi.

“Dalam masa pandemi Covid-19 dibutuhkan jaringan yang masif untuk mendukung kinerja masyarakat, baik yang bekerja maupun pelajar. Persoalan seperti ini harus segera diselesaikan,” ujarnya

Jika Indonesia ingin segera menjadi negara yang terdepan dalam industri digital 4.0, masalah infrastruktur telekomunikasi harus segera dibereskan. “Apakah kabel jaringan fiber optik akan mendapatkan pengecualian, seperti listrik dan air, sehingga penetrasi penyebarannya bisa maksimal dan biayanya juga semakin terjangkau masyarakat luas. Ataukah kita akan tetap bertahan pada regulasi yang lama dengan objek PNBP dan juga objek pungutan pemerintah daerah? Hal ini tentunya hanya bisa dijawab oleh pemerintah pusat,” terang Arif.

Di negara maju, infrastruktur pasif sudah disediakan oleh pemerintah, sehingga mengurangi kesemrawutan jaringan. Namun di Indonesia, operator membangun infrastruktur masing-masing, sehingga seharusnya didukung oleh pemerintah pusat maupun daerah.

Di Kota Surabaya misalnya, sarana utilitas bersama terpadu seharusnya dipergunakan untuk kepentingan umum. Namun, pengelolaannya diserahkan kepada BUMD, sehingga biaya yang dikenakan kepada operator adalah harga keekonomian.

Lebih jauh dikatakan, selama pandemi Covid-19, beban operasional penyelenggara jaringan dan operator telekomunikasi mengalami peningkatan signifikan. Meski traffic data mengalami kenaikan, tetapi penyelenggara telekomunikasi tetap mengalami tekanan pada beban operasional.

Karena terus mengalami tekanan selama masa pandemi, Apjatel, APJII dan ATSI, mengirim surat kepada menkominfo dan menteri keuangan agar bisa mendapatkan insentif. Apjatel berharap perda atau regulasi yang mengatur penggunaan utilitas publik tidak memberatkan operator telekomunikasi.

“Jika beban kami mengalami kenaikan akibat regulasi, ujung-ujungnya masyarakat yang akan terkena dampaknya. Kami mengharapkan pemerintah pusat segera turun tangan untuk membenahi regulasi yang ada di daerah,” pungkas Arif.



Sumber:BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI

BERITA LAINNYA

Kurs Rupiah Menguat ke Rp 14.400-an

Kurs rupiah berada di level Rp 14.460,5 per dolar AS atau terapresiasi 74,25 poin (0,51 persen) dibandingkan perdagangan sebelumnya Rp 14.535.

EKONOMI | 29 Juli 2020

IHSG Melemah di Awal Perdagangan

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) melemah 0,39 persen ke kisaran 5.093,23 pada awal perdagangan hari ini, Rabu (29/7/2020).

EKONOMI | 29 Juli 2020

Jababeka Kembangkan Hunian Terjangkau di Koridor Timur Jakarta

Jababeka mengembangkan klaster Rotterdam dengan kisaran harga Rp 370 jutaan sampai dengan Rp 500 jutaan.

EKONOMI | 29 Juli 2020

Kempupera Dorong Inovasi Pembangunan Perumahan

Kempupera menilai teknologi Prima Wall Sistem mendorong penyediaan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

EKONOMI | 29 Juli 2020

Bursa Asia Bervariasi Jelang Pengumuman the Fed

Bursa Asia dibuka mixed pada perdagangan Rabu (29/7/2020). Pelaku pasar menantikan hasil rapat Bank Sentral AS.

EKONOMI | 29 Juli 2020

OJK Minta Pelaku Usaha Tingkatkan Tata Kelola Perusahaan

OJK meminta pelaku jasa keuangan untuk terus meningkatkan penerapan Governance, Risk & Compliance (GRC).

EKONOMI | 29 Juli 2020

Bursa Eropa Menguat Didorong Prospek Stimulus AS

Euro Stoxx600 naik 0,42 persen, DAX Jerman turun 0,03 persen, FTSE Inggris naik 0,4 persen, CAC Prancis turun 0,22 persen, FTSE MIB Italia turun 0,59 persen.

EKONOMI | 29 Juli 2020

Wall Street Melemah, Pasar Nantikan Stimulus AS

Dow Jones Industrial Average turun 0,8 persen ke 26.379,28, S&P 500 turun 0,6 persen ke 3.218,44, dan Nasdaq turun 1,3 persen ke 10.402,09.

EKONOMI | 29 Juli 2020

Hingga Juli, Restrukturisasi Akulaku Capai Rp 47,3 Miliar

Akulaku Finance Indonesia hingga Juli 2020 telah melakukan restrukturisasi sebanyak 13.876 debitur.

EKONOMI | 28 Juli 2020

Dow Terkoreksi Saat Debat Dana Pemulihan Covid-19 Berlanjut

Dow Jones Industrial Average turun 100 poin atau 0,4 persen.

EKONOMI | 28 Juli 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS