Biaya dari Negara untuk JKN-KIS Rp 81,1 Triliun
INDEX

BISNIS-27 447.922 (0.22)   |   COMPOSITE 5096.45 (-4.63)   |   DBX 966.383 (0.26)   |   I-GRADE 139.404 (0.54)   |   IDX30 427.333 (0.82)   |   IDX80 113.424 (-0.07)   |   IDXBUMN20 292.954 (-1.76)   |   IDXG30 119.109 (0.49)   |   IDXHIDIV20 379.033 (0.39)   |   IDXQ30 124.381 (0.25)   |   IDXSMC-COM 220.154 (-1.19)   |   IDXSMC-LIQ 258.539 (-0.54)   |   IDXV30 108.161 (-0.91)   |   INFOBANK15 830.634 (2.07)   |   Investor33 372.738 (0.67)   |   ISSI 150.924 (0.03)   |   JII 548.46 (1.53)   |   JII70 187.38 (0.16)   |   KOMPAS100 1019.47 (0.03)   |   LQ45 787.196 (1.37)   |   MBX 1409.36 (-1.53)   |   MNC36 279.413 (0.25)   |   PEFINDO25 280.307 (-3.18)   |   SMInfra18 241.86 (0.29)   |   SRI-KEHATI 315.824 (0.31)   |  

Biaya dari Negara untuk JKN-KIS Rp 81,1 Triliun

Rabu, 27 Mei 2020 | 09:31 WIB
Oleh : Dina Manafe, Anselmus Bata / AB

Jakarta, Beritasatu.com - Negara terus mendukung keberlangsungan program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) bagi seluruh rakyat Indonesia. Hal itu tercermin dari pembayaran iuran bagi 132,6 juta peserta penerima bantuan iuran (PBI), subsidi bagi 21,7 juta peserta kelas III pekerja bukan penerima upah (PBPU), dan menanggung sebagian iuran pekerja penerima upah (PPU) dari pegawai negeri sipil, TNI, dan Polri. Dukungan anggaran pemerintah pun terus meningkat sejak 2018 yang berjumlah Rp 48 triliun, lalu Rp 55,3 triliun pada 2019, dan tahun ini dianggarkan Rp 81,1 triliun.

Hal tersebut disampaikan Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Pengeluaran Negara, Kunta Wibawa Dasa Nugraha dalam acara “Zooming with Primus” yang disiarkan Beritasatu News Channel, Selasa (26/5). Narasumber lain dalam acara tersebut adalah Direktur Keuangan BPJS Kesehatan Kemal Imam Santoso, Wakil Ketua Komisi IX DPR Melkiades Laka Lena, dan Koordinator Advokasi BPJS Watch Timboel Siregar.

“Pada tahun ini dukungannya naik hampir dua kali lipat dibanding tahun 2018, karena ada subsidi pemerintah untuk peserta kelas III mandiri yang masih aktif,” kata Kunta.

Menurut Kunta, saat ini total peserta JKN-KIS sebanyak 222,9 juta jiwa atau 82% dari total populasi. Lebih dari 70% peserta tersebut dibiayai oleh pemerintah. Agar program JKN-KIS tetap berjalan, harus ada keseimbangan antara tarif iuran, manfaat, dan kualitas layanan yang dinikmati peserta. Selain keberlanjutan JKN-KIS, kenaikan iuran JKN-KIS yang mulai berlaku pada 1 Juli 2020 juga mempertimbangkan kemampuan membayar dari peserta.

Dengan berbagai pertimbangan, pemerintah menetapkan kenaikan iuran peserta PBPU dan bukan pekerja (BP) atau peserta mandiri menjadi Rp 150.000 untuk kelas I, Rp 100.000 kelas II, dan Rp 42.000 kelas III. Kenaikkan iuran ini tertuang dalam Perpres 64/2020. Besaran iuran peserta kelas III mandiri sama dengan iuran PBI.

Namun, khusus peserta kelas III mandiri, pemerintah akan memberikan subsidi. Mulai 1 Juli 2020, peserta hanya membayar Rp 25.500, sedangkan sisanya Rp 16.500 dibayarkan oleh negara. Pada 2021 dan tahun-tahun berikutnya, peserta mandiri hanya membayar iuran Rp 35.000 dan sisanya Rp 7.000 disubsidi oleh pemerintah.

“Dari sisi masyarakat miskin atau tidak mampu, sebetulnya tidak banyak berpengaruh. Jadi bisa dibilang sudah berkeadilan. Karena kita lihat, PBI itu 43% dari populasi, sementara penduduk miskin kurang dari 10%,” kata Kunta.

Kritis
Pada kesempatan yang sama, Direktur Keuangan BPJS Kesehatan Kemal Imam Santoso menyatakan kondisi keuangan BPJS Kesehatan selalu kritis setiap tahun. Penyebabnya, iuran yang ditetapkan pemerintah jauh lebih kecil dari perhitungan aktuaria.

Kondisi itu menyebabkan cash flow rumah sakit juga ikut terganggu. Tanpa perubahan besaran iuran peserta, maka kondisi kritis akan selalu dialami BPJS Kesehatan. Karena itu, iuran peserta harus dinaikkan sesuai dengan kebutuhan.

“Setiap tahun BPJS Kesehatan menghadapi defisit dan selalu jadi topik utama pemberitaan media massa. Keuangan yang kritis ini terjadi karena sejak awal JKN-KIS dilaksanakan pada 2014 besaran iuran peserta tidak sesuai hitungan aktuaria, seperti pengelolaan asuransi pada umumnya,” katanya.

JKN-KIS memang merupakan asuransi sosial, tetapi bagaimana pun risiko terhadap penyakit harus tetap dihitung. Hitungan inilah yang sudah tidak sesuai sejak awal. Akibatnya sejak tahun pertama BPJS Kesehatan mengalami defisit dan dibawa seterusnya hingga sekarang.

Pada 2018, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) melakukan audit terhadap hampir seluruh fasilitas kesehatan, seperti puskesmas maupun rumah sakit. Hasilnya, pada akhir 2018 BPJS Kesehatan mengalami defisit Rp 9,2 triliun yang dibawa ke tahun 2019.

“Ini (gagal bayar, Red) merupakan pengukuran yang objektif. Iuran memang belum dihitung sesuai aktuaria untuk memenuhi jaminan yang dijanjikan kepada peserta. Tanpa kenaikan iuran, maka keuangan BPJS Kesehatan akan selalu kritis dari tahun ke tahun,” kata Kemal.

Namun, selama pandemi Covid-19, cash flow BPJS Kesehatan maupun rumah sakit tertolong dengan adanya bantuan pemerintah. Pembayaran saat ini cukup lancar dan waktu yang diperlukan untuk membayar tunggakan klaim rumah sakit juga semakin pendek.

“Hingga akhir Mei 2020 utang BPJS ke rumah sakit sekitar Rp 5,1 triliun, tetapi umur utang maksimum 11 hari kalender atau tidak sampai dua minggu. Apakah ini akan terus? Nanti kita akan hitung ulang semua,” katanya.

Pada kesempatan tersebut, Kemal mengatakan selama pandemi Covid-19 terjadi penurunan peserta yang berkunjung ke rumah sakit. Namun, kondisi tersebut tidak serta merta membuat klaim rumah sakit juga berkurang, karena kemungkinan pelayanan kepada peserta akan semakin meningkat setelah ada pelonggaran atau relaksasi pembatasan sosial berskala besar (PSBB)

“Jadi kami harus mempertimbangkan hal tersebut (kembali ke kondisi normal). Jadi kita memperbaiki cash flow kita sendiri dan cash flow rumah sakit,” kata Kemal.

Keniscayaan
Dalam kesempatan yang sama, Koordinator Advokasi BPJS Watch Timboel Siregar menyatakan kenaikan iuran peserta JKN-KIS merupakan keniscayaan. Namun, keputusan pemerintah menaikkan iuran di tengah pandemi Covid-19 dinilai tak bijak.

“Keputusan pemerintah tak bijak karena menaikkan iuran saat kondisi ekonomi terperosok dan banyak pekerja yang di-PHK,” katanya.

Keputusan pemerintah untuk memberi subsidi kepada peserta kelas III mandiri juga dinilai bisa salah sasaran, karena sebagian di antara mereka tergolong masyarakat mampu.

Bahkan, berdasarkan rencana kegiatan dan anggaran tahunan (RKAT) 2020, BPJS Kesehatan bisa surplus Rp 1 triliun tahun ini, meski iuran tak dinaikkan. Jumlah tersebut kemungkinan bisa bertambah karena jumlah kunjungan ke rumah sakit selama masa pandemi Covid-19 menurun signifikan.

Sementara itu, Melkiades Laka Lena menyatakan masalah iuran peserta JKN-KIS sebenarnya bisa didiskusikan dengan melibatkan beberapa komisi di DPR dan sejumlah kementerian. Sampai saat ini, pihaknya tetap menolak kenaikan iuran untuk peserta kelas III, tetapi menyetujui kenaikan iuran bagi peserta kelas II dan kelas I.

“Kelebihan pendapatan dari iuran peserta kelas II dan kelas I bisa dialokasikan untuk peserta kelas III, sehingga tidak perlu ada kenaikan iuran bagi peserta kelas III,” kata Melki, sapaan akrabnya.

Pada kesempatan itu, Melki menyatakan dari sekitar Rp 70 triliun anggaran kesehatan dalam penanganan Covid-19, baru sekitar Rp 5 triliun yang dibelanjakan, termasuk untuk membayar rumah sakit yang merawat pasien Covid-19. Hal itu terjadi karena bantuan yang mengalir dari berbagai pihak dalam penanganan Covid-19. “Ini salah satu bukti kegotongroyongan bangsa kita dalam menghadapi pandemi Covid-19,” katanya.



Sumber:BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Dukungan Pemerintah untuk JKN-KIS Terus Meningkat

Saat ini total peserta JKN-KIS sebanyak 222,9 juta jiwa atau 82 persen dari total populasi.

KESEHATAN | 26 Mei 2020

MR DIY Salurkan Bantuan 11.750 APD ke PMI

Bantuan yang disalurkan oleh MR DIY kepada PMI berupa 1.750 medical protective clothing dan 10.000 disposable face mask.

KESEHATAN | 26 Mei 2020

Tiga Hari Terakhir, Tak Ada Kasus Kematian Akibat Covid-19 di Jakarta

Tidak adanya kasus kematian dalam tiga hari terakhir berbanding terbalik dengan angka penambahan penderita Covid-19 yakni sebanyak 164 kasus.

KESEHATAN | 26 Mei 2020

Kepala Puskesmas Selayang II Medan Positif Covid-19

Kepala Puskesmas PB Selayang II Medan, dr Zaenab Mahyuni sudah menjalani isolasi dan perawatan di rumah sakit khusus penanganan Covid-19.

KESEHATAN | 26 Mei 2020

Kematian Anak Akibat Covid-19 di Indonesia Tertinggi

Jumlah kasus kematian anak akibat Covid-19 di Indonesia tertinggi se-Asia

KESEHATAN | 26 Mei 2020

Kasus Positif Covid-19 di Jakarta Bertambah 93

Dengan tambahan 93 kasus baru, maka total kasus Covid-19 di Jakarta sampai Selasa (26/5/2020) yakni total menjadi 6.721 orang.

KESEHATAN | 26 Mei 2020

Inilah Kiat Mudah Orang Tua Menjaga Anak dari Penularan Covid-19

Inilah kiat mudah yang bisa dilakukan orang tua agar terhindari dari penularan Covid-19.

KESEHATAN | 26 Mei 2020

Iuran JKN Naik, BPJS Kesehatan: Keuangan Selalu Kritis Tiap Tahun

Sebab, besaran iuran peserta tidak sesuai dengan hitungan aktuaris seperti pengelolaan asuransi pada umumnya.

KESEHATAN | 26 Mei 2020

Jumlah Kasus Positif Covid-19 di Kota Tangerang Bertambah 7 Orang

Sehingga jumlah kasus positif Covid-19 di wilayah Kota Tangerang sendiri kini berjumlah 341 orang.

KESEHATAN | 26 Mei 2020

Dua Hari Idulfitri, Kasus Positif Covid-19 di Depok Bertambah 20

Penambahan ini juga mencatatkan jumlah penderita terkonfirmasi Covid-19 di Kota Depok sebanyak 514 orang.

KESEHATAN | 26 Mei 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS