Mafia Tanah Membuat Investasi Membengkak hingga 50%
INDEX

BISNIS-27 426.538 (11.39)   |   COMPOSITE 4842.76 (103.04)   |   DBX 923.5 (7.76)   |   I-GRADE 127.867 (3.45)   |   IDX30 404.318 (11.17)   |   IDX80 105.647 (2.92)   |   IDXBUMN20 263.312 (10.37)   |   IDXG30 113.239 (2.36)   |   IDXHIDIV20 361.834 (9.72)   |   IDXQ30 118.461 (3.18)   |   IDXSMC-COM 206.934 (3.31)   |   IDXSMC-LIQ 229.9 (5.97)   |   IDXV30 99.778 (3.02)   |   INFOBANK15 760.318 (27.06)   |   Investor33 353.585 (10.19)   |   ISSI 142.238 (2.46)   |   JII 514.346 (9.5)   |   JII70 174.038 (3.75)   |   KOMPAS100 945.162 (25.96)   |   LQ45 740.002 (20.32)   |   MBX 1338.07 (31.05)   |   MNC36 264.409 (7.18)   |   PEFINDO25 251.635 (8.18)   |   SMInfra18 228.656 (4.87)   |   SRI-KEHATI 297.818 (8.93)   |  

Mafia Tanah Membuat Investasi Membengkak hingga 50%

Rabu, 29 Juli 2020 | 11:02 WIB
Oleh : Farouk Arnaz, Herman, Lona Olavia / AB

Jakarta, Beritasatu.com - Mafia tanah merusak etika dalam berbisnis. Tak hanya menyebabkan pengembang kerepotan membangun properti, keberadaannya juga membuat harga jual properti menjadi lebih mahal sehingga menyulitkan masyarakat berpenghasìlan rendah memperoleh rumah.

“Mafia tanah mengakibatkan high cost economy bagi pembangunan. Kalau tidak ada mafia tanah, bisa dihemat sampai 50% itu rata-rata untuk kawasan industri dan kawasan perumahan," kata pengamat properti, Panangian Simanungkalit kepada SP, Minggu (26/7/2020).

Hal senada diungkapkan Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Real Estate Indonesia (REI) Paulus Totok Lusida. “Ini (mafia tanah, Red) sangat menghambat dalam pembebasan lahan dan terjadi hampir di semua lokasi developer. Pada akhirnya akan juga menjadi beban rakyat atau end user, di mana harga propertinya menjadi naik,” katanya.

Baca juga:Mafia Tanah Berkelindan dengan Mafia Peradilan

Staf Khusus Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Bidang Penanganan Sengketa Konflik Tanah dan Ruang, Irjen Hary Sudwijanto yang dihubungi terpisah juga mengatakan bahwa masalah pertanahan, baik konflik maupun sengketa, menjadi salah satu alasan terhambatnya investasi.

Apa yang diungkapkan Hary masuk akal. Praktik mafia tanah menghambat investasi pernah disebut Kementerian ATR/BPN pada contoh kasus pembangunan pabrik petrokimia, PT Lotte Chemical Indonesia, senilai Rp 50 triliun di Provinsi Banten yang terhambat karena ulah mafia tanah.

Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menyebutkan salah satu alasan investor tak tertarik atau hengkang dari Indonesia karena harga per tanah di Indonesia rata-rata Rp 3,17 juta/m2 lebih tinggi dari Vietnam yang hanya sekitar Rp 1,27 juta/m2.

Sementara itu, pengamat properti lainnya, F Rach Suherman mengatakan praktik mafia tanah membuat ketidakpastian harga. Harga tanah dinaikkan tinggi sekali menimbulkan ketidaknyamanan dalam bernegosiasi.

"Ada ketidakpastian harga. Kebanyakan terjadi mark up yang melampaui kaidah-kaidah harga tanah yang normal. Jadi, sistemnya bukan persentase. Kalau agen kan jualin berapa pun harga akhirnya dapat persenan, misalnya 3 persen. Kalau mafia tanah tidak begitu," ujar Suherman.

Mafia tanah, meski berbeda dari spekulan, keduanya memiliki kesamaan. "Mafia tanah dan spekulan tidak ada niat membangun, tetapi cari rente. Dalam satu porsi keduanya mirip-mirip seperti sekeping mata uang," ujar Suherman.

Totok Lusida menyayangkan masih adanya praktik mafia tanah yang menghambat investasi pengembang. Praktik tersebut membuat biaya ekonomi menjadi lebih tinggi. “Kalau tidak ada praktik-praktik tersebut, biaya yang dihemat bisa sampai 20%,” katanya.

Totok menyebut modus-modus mafia tanah. Mereka biasanya ikut membebaskan tanah yang letaknya strategis di lokasi proyek. Meskipun tidak begitu luas, tetapi biasanya berada di tengah-tengah lokasi proyek sehingga developer terpaksa harus membebaskan tanah tersebut dengan harga yang sangat tinggi.

Mereka juga memprovokasi keluarga yang tanahnya sudah dibebaskan untuk mengaku tidak menerima duit, atau ahli warisnya kurang lengkap, bahkan sampai mendorong untuk melakukan gugatan. Dalam beberapa kasus juga ditemukan, ada mal atau kompleks superblok yang sudah puluhan tahun menguasai tanah, tiba-tiba ada orang yang dimenangkan dalam proses hukum sengketa tanah.

“Mafia tanah ada yang menguasai tanah milik yang bersangkutan, ada juga yang membuat surat-surat yang pada dasarnya tidak benar. Karena kedekatannya dengan institusi tertentu, dia yang kemudian malah diputuskan menguasai semuanya, yang punya hak,” tuturnya.

Persekongkolan
Menurut Panangian, mafia tanah tetap eksis karena persekongkolan dengan oknum aparat pemerintahan. Mereka memiliki jaringan yang erat dan susah diberantas karena memanfaatkan kelemahan atau celah hukum untuk beroperasi.

Ia mengungkapkan bahwa mafia tanah sulit diberantas karena sudah menjadi kebiasaan atau budaya. Selain itu, sistem pemerintahan juga turut memengaruhi keberasaan mafia tanah.

“Di Tiongkok dan Vietnam yang menganut sistem komunis, mafia tanah tidak bisa macam-macam karena hukumannya sangat berat jika melawan negara,” kata pendiri Panangian School of Property ini.

Baca juga:Perlu Regulasi Tegas untuk Berantas Mafia Tanah

Terkait pemberantasan mafia tanah, Totok berharap permasalahan pertanahan tidak lagi terjadi karena penegakan hukum yang tegas. Penyempurnaan undang-undang yang mengatur pertanahan diharapkan bisa mengakomodasi hal tersebut.

“Yang paling dibutuhkan para pengembang adalah kepastian hukum, supaya mereka juga tenang dalam berinvestasi dan menjalankan usahanya,” kata Totok.

Suherman menilai untuk memberantas mafia tanah bukan pekerjaan mudah. "Mereka bukan orang yang sangar, tetapi yang pintar melakukan negosiai. Saya belum menemukan metode yang jitu untuk memberantas mafia tanah," katanya.



Sumber:BeritaSatu.com

TAG: 


BAGIKAN


REKOMENDASI

BERITA LAINNYA

Anggota DPRD DKI Minta Proses Belajar Tatap Muka SMA Dibuka

Menurut Sekretaris Komisi E DPRD DKI Jakarta Jhony Simanjuntak, murid tingkat sekolah menengah atas relatif sudah bisa dikendalikan.

MEGAPOLITAN | 29 Juli 2020

Cegah Covid-19, Pemprov DKI Dorong Perkantoran Tingkatkan Pengawasan Internal

Menurut Andri, jumlah yang terpapar Covid-19 di perkantoran banyak karena lemahnya fungsi gugus tugas internal kantor.

MEGAPOLITAN | 29 Juli 2020

Positivity Rate Belum Ideal, PSBB Transisi DKI Kemungkinan Diperpanjang

“Kalau masih seperti ini kemungkinan kita akan memperpanjang masa transisi,” kata Wagub DKI Ahmad Riza Patria.

MEGAPOLITAN | 29 Juli 2020

Sapi Kurban Jokowi Diberi Perawatan Khusus

Tahun ini, sapi berbobot 1,06 ton seharga Rp 60 juta dibeli Jokowi di lapak milik Matroji yang menjadi langganan Jokowi.

MEGAPOLITAN | 29 Juli 2020

Agen Beras yang Digerebek BNN Baru Beroperasi 3 Hari

Warga menyatakan bahwa orang-orang yang berada di ruko agen beras yang gerebek BNN selasa sore itu memang agak tertutup dengan lingkungan sekitar.

MEGAPOLITAN | 28 Juli 2020

Zona Merah, Lima Wilayah Kota Jakarta Berisiko Tinggi Penularan Covid-19

Lima kota administratif di DKI Jakarta berada pada zona risiko tinggi penularan Covid-19.

MEGAPOLITAN | 28 Juli 2020

Gerebek Agen Beras di Tangerang, BNN Dapati 50 Paket Sabu

BNN mendapti 50 paket narkotika jenis sabu yang tersimpan dalam karung jagung yang dibawa dari Medan, Sumatera Utara oleh sebuah truk fuso di gudang beras.

MEGAPOLITAN | 28 Juli 2020

Gara-gara Knalpot Modifikasi, 6 Pemuda Tega Bacok Buruh

Enam pemuda tega melakukan penganiayaan terhadap seorang buruh yang sedang melintas di Jalan Tipar Cakung, Kelurahan Sukapura, Cilincing, Jakarta Utara

MEGAPOLITAN | 28 Juli 2020

305 Orang Terjaring Tak Gunakan Masker di Depok

Sebanyak 305 orang di Kota Depok terjaring saat hari pertama perpanjangan Gerakan Depok Bermasker, Selasa (28/7/2020).

MEGAPOLITAN | 28 Juli 2020

Pemprov DKI: Usia Produktif Paling Banyak Terpapar Covid-19

Orang yang paling banyak terjangkit Covid-19 adalah usia 20 tahun hingga 49 tahun.

MEGAPOLITAN | 28 Juli 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS