KPK Pertimbangkan Tuntut Hukuman Mati
INDEX

BISNIS-27 506.098 (-2.99)   |   COMPOSITE 5701.03 (-21.78)   |   DBX 1035.29 (4.23)   |   I-GRADE 166.318 (-0.13)   |   IDX30 494.279 (-1.96)   |   IDX80 129.716 (-0.63)   |   IDXBUMN20 362.653 (1.11)   |   IDXG30 134.441 (-1.2)   |   IDXHIDIV20 440.988 (-0.91)   |   IDXQ30 143.821 (-0.06)   |   IDXSMC-COM 242.747 (-0.62)   |   IDXSMC-LIQ 296.284 (-2.64)   |   IDXV30 122.829 (0.78)   |   INFOBANK15 978.195 (1.48)   |   Investor33 426.909 (-3.32)   |   ISSI 166.986 (-1.24)   |   JII 611.564 (-6.71)   |   JII70 209.726 (-1.98)   |   KOMPAS100 1161.89 (-6.87)   |   LQ45 907.882 (-4.42)   |   MBX 1586.58 (-7.86)   |   MNC36 318.65 (-2.24)   |   PEFINDO25 310.515 (-0.4)   |   SMInfra18 285.156 (1.39)   |   SRI-KEHATI 364.469 (-1.96)   |  

Tersangka Proyek Air Minum di Donggala

KPK Pertimbangkan Tuntut Hukuman Mati

Minggu, 30 Desember 2018 | 08:44 WIB
Oleh : Fana Suparman / AB

Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengecam kasus dugaan suap terkait proyek-proyek pembangunan sistem penyediaan air minum (SPAM) di sejumlah daerah yang melibatkan empat empat pejabat Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kempupera) dan empat pihak swasta. KPK mempertimbangkan untuk menggunakan hukuman maksimal kepada para tersangka, yakni hukuman mati. Hal ini lantaran air minum merupakan kebutuhan dasar masyarakat. Apalagi, dari sejumlah proyek tersebut, terdapat proyek penyediaan air minum untuk korban bencana alam di Donggala, Sulawesi Tengah.

"KPK mengecam keras dan sangat prihatin karena dugaan suap ini salah satunya terkait dengan proyek pembangunan sistem penyediaan air minum di daerah bencana, di Donggala, Palu, Sulawesi Tengah yang baru saja terkena bencana tsunami September lalu," kata Wakil Ketua KPK, Saut Situmorang dalam konferensi pers di Gedung KPK, Jakarta, Minggu (30/12) dini hari.

Baca Juga: KPK Tetapkan 4 Pejabat Kempupera Tersangka Suap

Saut menyatakan, pihaknya sedang mempelajari untuk menuntut hukuman maksimal terhadap para tersangka. Hukuman maksimal, bahkan hingga hukuman mati dapat diterapkan terhadap pelaku korupsi yang berkaitan dengan bencana alam sebagaimana diatur dalam Pasal 2 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).

"Kalau menurut penjelasan Pasal 2 (UU Tipikor), itu kan bisa dihukum mati, kalau korupsinya menyengsarakan orang banyak," tegasnya.

Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor menyatakan,"Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain yang suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit Rp. 200 juta dan paling banyak Rp. 1 miliar rupiah."

Selanjutnya, pada Pasal 2 ayat (2) disebutkan,"Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu pidana mati dapat dijatuhkan". Pada penjelasan Pasal 2 ayat (2) tercantum,"Yang dimaksud dengan 'keadaan tertentu' dalam ketentuan ini adalah keadaan yang dapat dijadikan alasan pemberatan pidana bagi pelaku tindak pidana korupsi yaitu apabila tindak pidana tersebut dilakukan terhadap dana-dana yang diperuntukan bagi penanggulangan keadaan bahaya, bencana alam nasional, penanggulangan akibat kerusuhan sosial yang meluas, penanggulangan krisis ekonomi dan moneter, dan pengulangan tindak pidana korupsi."

Saut menyatakan, berdasar aturan dalam Pasal 2 UU Tipikor tersebut, korupsi terkait bencana alam dapat dijatuhi hukuman mati. Namun Saut menyatakan, KPK masih mendalami penerapan hukuman mati terkait kasus ini. "Bagaimana ini bisa dikorupsi bahkan ada di daerah yang masih bencana, kita lihat dahulu, apakah masuk kategori Pasal 2 yang korupsi bencana alam yang menyengsarakan hidup orang banyak itu kalau menurut penjelasan Pasal 2, itu kan. Memang bisa dihukum mati, kalau korupsi yang menyengsarakan orang banyak. Nanti kita pelajari dulu, kita belum bisa putuskan ke sana, nanti kalau itu relevan," katanya.

Yang pasti, kata Saut, penyediaan air minum, terutama untuk korban bencana merupakan salah satu proyek strategis nasional dan menyangkut hajat hidup orang banyak. Untuk itu, kasus ini bakal menjadi perhatian dan prioritas KPK.

"Makanya kalau kita lihat di dalam strategi nasionalnya, malah ada yang disebut sebagai komite percepatan penyediaan infrastukrur prioritas, termasuk air ini. Jadi ini proyek strategis amanah UU, sehingga dari awal Infrastruktur yang menjadi perhatian KPK," katanya.



Sumber:Suara Pembaruan


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Hadiri Natal Nasional, Jokowi: Aset Terbesar Bangsa Adalah Persatuan

Presiden Joko Widodo menghadiri acara natal nasional di Gedung Serbaguna Jalan Williem Iskandar Medan, Sumatera Utara, Sabtu (29/12).

NASIONAL | 30 Desember 2018

KPK Tetapkan 8 Tersangka Suap Pembangunan SPAM di Kementerian PUPR

KPK menetapkan delapan orang tersangka kasus pembangunan sistem penyediaan air minum di daerah bencana.

NASIONAL | 30 Desember 2018

Pengungsi Tsunami di Pegunungan Butuh Alat Penerangan

Lebih tepatnya senter, karena senter bisa dibawa-bawa oleh warga.

NASIONAL | 30 Desember 2018

Natal Nasional, Jokowi Minta Masyarakat Damai dalam Keberagaman

Indonesia memiliki banyak keragaman.

NASIONAL | 30 Desember 2018

KPK Tetapkan 4 Pejabat Kempupera Tersangka Suap

Mereka diduga menerima suap dari dua perusahaan dengan pemilik yang sama.

NASIONAL | 30 Desember 2018

Tujuh Nelayan Korban Tsunami di Lampung Belum Ditemukan

Ketika terjadi tsunami tujuh nelayan itu sedang memancing di Pulau Rakata Kecil, dan hingga kini belum ditemukan.

NASIONAL | 29 Desember 2018

Polrestabes Surabaya Sita 1.500 Botol Miras Ilegal

Ribuan botol miras tersebut diperjualbelikan tanpa dilengkapi izin edar.

NASIONAL | 29 Desember 2018

Hadiri Perayaan Natal Nasional, Presiden Sampaikan Pesan Perdamaian

"Dalam perayaan Natal kita juga perlu bersukacita atas anugrah yang diberikan Tuhan kepada kita."

NASIONAL | 29 Desember 2018

Pertamina Siagakan 425 Pangkalan Elpiji 3 Kg di Pandeglang

Pertamina juga menyediakan dua SPPBE di Kabupaten Pandeglang yang beroperasi secara penuh guna melayani kebutuhan elpiji masyarakat.

NASIONAL | 29 Desember 2018

Jumlah Korban Meninggal Tsunami Selat Sunda Capai 431 Orang

Selain korban meninggal, 15 orang juga dilaporkan masih hilang, sementara 7.200 orang lainnya mengalami luka-luka dan 46.646 orang mengungsi di berbagai tempat.

NASIONAL | 29 Desember 2018


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS