Kemsos Bereskan Data Penerima Bansos
INDEX

BISNIS-27 448.146 (0.31)   |   COMPOSITE 5091.82 (20.37)   |   DBX 966.643 (7.34)   |   I-GRADE 139.941 (-0.23)   |   IDX30 428.154 (0.15)   |   IDX80 113.358 (0.41)   |   IDXBUMN20 291.199 (0.73)   |   IDXG30 119.599 (-0.42)   |   IDXHIDIV20 379.423 (-0.2)   |   IDXQ30 124.629 (0.03)   |   IDXSMC-COM 218.961 (1.24)   |   IDXSMC-LIQ 257.997 (1.39)   |   IDXV30 107.251 (0.23)   |   INFOBANK15 832.7 (-1.05)   |   Investor33 373.408 (0.72)   |   ISSI 150.953 (0.22)   |   JII 549.986 (0.88)   |   JII70 187.543 (0.51)   |   KOMPAS100 1019.5 (2.84)   |   LQ45 788.563 (1.25)   |   MBX 1407.83 (4.87)   |   MNC36 279.661 (0.67)   |   PEFINDO25 277.129 (5.34)   |   SMInfra18 242.149 (-0.57)   |   SRI-KEHATI 316.134 (0.38)   |  

Kemsos Bereskan Data Penerima Bansos

Sabtu, 30 November 2019 | 06:14 WIB
Oleh : Anselmus Bata / AB

Jakarta, Beritasatu.com - Kementerian Sosial (Kemsos) terus membereskan data penerima program bantuan sosial (bansos) dari pemerintah. Pasalnya, sampai saat ini masih ada penerima bansos yang sesungguhnya tak pantas menerima bantuan pemerintah. Pemberesan data penerima bansos diharapkan akan membuat program pemerintah menjadi lebih tepat sasaran dalam upaya mengurangi jumlah penduduk miskin.

Hal tersebut disampailkan Menteri Sosial Juliari Batubara saat bertemu sejumlah pemimpin media massa di Jakarta, Jumat (29/11/2019) malam.

Pemberesan data dilakukan sejalan dengan tekad Kemsos untuk menyalurkan bansos hanya kepada warga kurang mampu yang memiliki nomor induk kependudukan (NIK). Pihaknya menargetkan data penerima bansos bisa beres pada 2020, sehingga mulai 2021 dipastikan semua penerima manfaat memiliki NIK.

Saat ini sedikitnya 27 juta keluarga atau sekitar 108 juta jiwa yang menerima bansos dari Kemsos. Dua program utama bansos adalah Program Keluarga Harapan (PKH) dan bantuan pangan non-tunai (BPNT). Kedua program ini menyerap lebih dari 90 persen anggaran Kemsos atau sekitar Rp 60 triliun dalam setahun.

Program bansos yang diikuti pemberdayaan keluarga miskin lewat kredit usaha rakyat (KUR) dan Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) diharapkan dapat mengentaskan sekitar 1 juta keluarga dari kemiskinan dalam setahun.

"Kemsos bukan hanya mengurus bansos dan korban bencana, juga pemberdayaan masyarakat," kata Juliari.

Pada kesempatan itu, Mensos Juliari juga menyampaikan informasi tentang peserta penerima bantuan iuran (PBI) dalam program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) yang tak layak mendapat bantuan. Pihaknya menemukan peserta PBI yang bekerja sebagai pegawai negeri sipil (PNS), pengusaha, bahkan ada juga anggota DPRD.

"Kita akan bereskan semua data penerima bantuan, termasuk PBI," katanya.



Sumber:BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Hakim PN Medan Tewas di Jurang, Ini Kata Istrinya

Rekan kerjanya sempat melihat korban hadir ke kantor. Saat itu korban tidak mengenakan pakaian training seperti yang dipakai saat ditemukan meninggal dunia.

NASIONAL | 30 November 2019

DKPP: 42 Penyelenggara Pemilu Diberhentikan Tetap Selama 2019

Terdapat 280 penyelenggara Pemilu diberikan peringatan dengan teguran tertulis oleh DKPP.

NASIONAL | 30 November 2019

Wamenhan Harapkan Industri Pertahanan Bisa Serap Maksimal Anggaran

“Di Indonesia industri pertahanan itu diperlakukan atau dikelola sebagai perusahaan biasa," papar Wamenhan.

NASIONAL | 30 November 2019

Hadapi Pilkada Serentak, Ketua KPU Ingatkan Tiga Hal Ini kepada Jajarannya

Sampai tahapan sekarang, kata Arief, kesiapan tersebut harus mencakup tiga hal, yakni kesiapan regulasi, sumber daya manusia, dan anggaran.

NASIONAL | 30 November 2019

MA Menangkan Ahli Waris, Sengketa BANI Berakhir

Kemenangan ini juga merupakan penghormatan terhadap jasa-jasa para pendiri BANI.

NASIONAL | 29 November 2019

Kemerdekaan Papua Bukan Gerakan Tunggal

Pendekatan militeristik di Papua jangan sampai membuat negara menjadi musuh bersama bagi rakyat Papua.

NASIONAL | 29 November 2019

Diperlukan Kolaborasi Mendagri dan Menkeu untnuk Bangun NTT

Mendagri perlu segera mengeluarkan rekomendasi kepada menteri keuangan setelah menerima usulan dari Pemprov NTT.

NASIONAL | 29 November 2019

Penguatan Wawasan Kebangsaan Berguna Tangkal Radikalisme

Untuk mengatasi ideologi selain Pancasila, perlu pendekatan sesuai dengan tingkatannya.

NASIONAL | 29 November 2019

Omnibus Law Penciptaan Lapangan Kerja dan UMKM Harus Didukung

Indonesia seharusnya memang bisa melihat peluang sebagai akibat adanya perang dagang antara Amerika Serikat dan Tiongkok.

NASIONAL | 29 November 2019

Mantan Kabais: Penanganan KKB Papua Cukup oleh Kepolisian

KKB berbeda dengan GAM, yang sudah merupakan gerakan kelompok bersenjata yang sudah memiliki hirarki yang jelas.

NASIONAL | 29 November 2019


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS