Polri: Tidak Ada Ruang bagi Premanisme dan Aksi Kekerasan
INDEX

BISNIS-27 426.538 (11.39)   |   COMPOSITE 4842.76 (103.04)   |   DBX 923.5 (7.76)   |   I-GRADE 127.867 (3.45)   |   IDX30 404.318 (11.17)   |   IDX80 105.647 (2.92)   |   IDXBUMN20 263.312 (10.37)   |   IDXG30 113.239 (2.36)   |   IDXHIDIV20 361.834 (9.72)   |   IDXQ30 118.461 (3.18)   |   IDXSMC-COM 206.934 (3.31)   |   IDXSMC-LIQ 229.9 (5.97)   |   IDXV30 99.778 (3.02)   |   INFOBANK15 760.318 (27.06)   |   Investor33 353.585 (10.19)   |   ISSI 142.238 (2.46)   |   JII 514.346 (9.5)   |   JII70 174.038 (3.75)   |   KOMPAS100 945.162 (25.96)   |   LQ45 740.002 (20.32)   |   MBX 1338.07 (31.05)   |   MNC36 264.409 (7.18)   |   PEFINDO25 251.635 (8.18)   |   SMInfra18 228.656 (4.87)   |   SRI-KEHATI 297.818 (8.93)   |  

Polri: Tidak Ada Ruang bagi Premanisme dan Aksi Kekerasan

Selasa, 28 Juli 2020 | 18:56 WIB
Oleh : Anselmus Bata / AB

Jakarta, Beritasatu.com - Kepolisian Republik Indonesia (Polri) menyatakan tidak ada ruang bagi premanisme maupun aksi kekerasan di wilayah hukum Indonesia. Polri berada di garda terdepan dalam menghadapi berbagai aksi yang meresahkan dan mengancam stabilitas dalam negeri.

Hal itu disampaikan Kepala Divisi Humas (Kadiv) Polri Irjen Pol Argo Yuwono pada focus group discussion (FGD) bertema "Peran Negara dalam Menutup Ruang Premanisme dan Aksi Kekerasan di Tengah Masyarakat" di Jakarta, Selasa (28/7/2020). Narasumber FGD, antara lain psikolog Reza Indragiri Amriel dan Direskrimum Polda Metro Jaya Kombes Pol Tubagus Ade Hidayat.

“Polri bertanggung jawab dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, dan berada di garda terdepan menghadapi berbagai aksi yang meresahkan dan mengancam stabilitas dalam negeri,” kata Argo dalam sambutan tertulis yang dibacakan Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Pol Awi Setyono.

Berdasarkan keterangan tertulis yang diterima redaksi disebutkan data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan dari setiap 100.000 penduduk pada 2018, 113 orang di antaranya menjadi korban tindak pidana kejahatan. Berdasarkan pendataan potensi desa pada tahun yang sama menunjukkan terjadi konflik massal di 3.100 desa/kelurahan di seluruh Indonesia.

Dalam menangani premanisme dan aksi kekerasan, Polri melakukan tiga langkah, yaitu preventif, represif, dan preemptive.

“Preventif dilakukan dengan cara melakukan tugas patroli dialogis maupun patroli rayon.Cara preventif merupakan penindakan langsung terhadap praktik premanisme dan aksi kekerasan di tengah masyarakat. Preemptive dilakukan dengan cara memberikan penyuluhan hukum dan program yang bertujuan membangun harmoni dalam kehidupan berbangsa dan bernegara,” kata Awi.

Pada kesempatan itu, Reza menyampaikan bahwa premanisme dan aksi kekerasan timbul karena adanya kevakuman, baik kevakuman hukum, kevakuman keadilan, maupun kevakuman pihak yang berwenang.

"Untuk mengatasinya harus diperkuat relasi polisi di masyarakat, sehingga tidak ada ruang kosong yang dimanfaatkan para preman," tuturnya

Menanggapi hal itu, Kombes Pol Tubagus mengatakan kevakuman terjadi karena adanya keterbatasan jangkauan Kepolisian, baik dilihat dari sisi jumlah personel maupun luas wilayah.

Untuk itu, Polda Metro Jaya membuka fasilitas hotline yang memungkinkan masyarakat bisa berkomunikasi setiap saat dengan polisi.

"Masyarakat bisa memanfaatkan nomor hotline polisi jika sewaktu-waktu ada premanisme dan aksi kekerasan," katanya.



Sumber:BeritaSatu.com

TAG: 


BAGIKAN


REKOMENDASI

BERITA LAINNYA

Kasus Maria Pauline, Polisi Periksa Tiga Bank Swasta

Polisi akan memeriksa tiga bank swasta terkait aliaran dana milik tersangka pembobol Bank BNI, Maria Pauline Lumowa.

NASIONAL | 28 Juli 2020

Iduladha, MUI Imbau Protokol Kesehatan Tetap Diterapkan

Ini sangat penting untuk mencegah potensi penularan Covid-19 demi menjaga keselamatan bersama.

NASIONAL | 28 Juli 2020

Panglima Mutasi Ratusan Perwira Tinggi, Termasuk Wakasal dan Pangkostrad

Mutasi jabatan tersebut dilakukan dalam rangka memenuhi kebutuhan organisasi dan pembinaan karier.

NASIONAL | 28 Juli 2020

Kemsos Gelar Workshop Bagi Penyuluh Sosial untuk Hadapi New Normal

Kemsos menggelar workshop untuk meningkatan kapasitas pejabat fungsional penyuluh sosial dalam menghadapi era new normal.

NASIONAL | 28 Juli 2020

Mafia Tanah Berkelindan dengan Mafia Peradilan

Selain oknum hakim yang bermain dalam masalah tanah, ada juga oknum jaksa dan polisi.

NASIONAL | 28 Juli 2020

Jokowi: Masalah Tata Kelola Pemerintahan karena Banyak Aturan

Padahal sebenarnya tata kelola pemerintah dapat dilakukan secara langsung dan cepat.

NASIONAL | 28 Juli 2020

TNI-Polri Siap Kawal Pembangunan Nasional

Pembangunan SDM unggul merupakan tugas bersama dalam menciptakan bangsa yang kuat dan negara yang makmur.

NASIONAL | 28 Juli 2020

Gerakan Berbagi Ponsel untuk Pelajar Tidak Mampu

Syarat donasi ponsel sederhana. Ponsel yang diberikan harus dalam keadaan menyala dan mampu menjalankan aplikasi Zoom ataupun media belajar lainnya.

NASIONAL | 28 Juli 2020

NSLIC Dukung Penguatan Kebijakan Ketahanan Pangan

NSLIC memfasilitasi konsultasi publik terkait kebijakan konversi lahan dan stok daging nasional.

NASIONAL | 28 Juli 2020

BPK Serahkan LHP kepada Kemkeu dan Bappenas

BPK meminta Kementerian Keuangan maupun Bappenas untuk segera menindaklanjuti temuan agar opini WTP yang diperoleh dapat dipertahankan.

NASIONAL | 28 Juli 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS