Perlu Regulasi Tegas untuk Berantas Mafia Tanah
INDEX

BISNIS-27 428.182 (-1.25)   |   COMPOSITE 4879.1 (1)   |   DBX 933.193 (0.2)   |   I-GRADE 128.434 (0.25)   |   IDX30 404.523 (-1.05)   |   IDX80 106.174 (-0.17)   |   IDXBUMN20 268.239 (-0.84)   |   IDXG30 113.341 (-0.05)   |   IDXHIDIV20 361.328 (-1.43)   |   IDXQ30 118.527 (-0.37)   |   IDXSMC-COM 209.874 (0.07)   |   IDXSMC-LIQ 234.117 (0.27)   |   IDXV30 100.803 (-0.03)   |   INFOBANK15 767.134 (-4.66)   |   Investor33 355.071 (-1.5)   |   ISSI 143.565 (0.35)   |   JII 517.566 (2.32)   |   JII70 175.828 (0.63)   |   KOMPAS100 953.068 (0.13)   |   LQ45 742.375 (-1.19)   |   MBX 1347.52 (-0.07)   |   MNC36 265.633 (-0.06)   |   PEFINDO25 258.006 (0.98)   |   SMInfra18 230.699 (-0.49)   |   SRI-KEHATI 299.246 (-1.18)   |  

Perlu Regulasi Tegas untuk Berantas Mafia Tanah

Kamis, 30 Juli 2020 | 09:12 WIB
Oleh : Markus Junianto Sihaloho, Fana Suparman, Aditya L Djono / AB

Jakarta, Beritasatu.com - Negara seharusnya mampu melindungi pemilik tanah yang sah dari jarahan mafia tanah yang cuma berbekal selembar surat dan tumpukan duit untuk menyuap aparat. Namun, kenyataannya praktik mafia tanah hingga kini sulit diberantas. Salah satu penyebabnya adalah kurang memadainya regulasi pertanahan untuk mencegah praktik ilegal tersebut serta masih lemahnya integritas aparat negara.

Demikian pendapat guru besar hukum pidana dari Universitas Krisnadwipayana, Indriyanto Seno Adji, pakar hukum Frans Hendra Winarta, dan anggota Komisi III DPR, Masinton Pasaribu, yang dihimpun SP baru-baru ini. Pernyataan itu tekait praktik mafia tanah yang tidak hanya merugikan rakyat kecil pemilik tanah, juga korporasi, bahkan negara.

Indriyanto mengatakan, diperlukan regulasi tegas untuk mencegah atau mempersempit ruang gerak mafia tanah. Salah satunya, terkait batasan kepemilikan tanah.

“Untuk mengatasi mafia tanah ini memang harus ada regulasi yang tegas untuk mencegah terjadinya monopoli kekuasaan kepemilikan tanah walaupun kendala implementasi regulasinya tidak mudah dan penegakan hukumnya selalu dipertanyakan publik,” katanya.

Baca juga: Mafia Tanah Berkelindan dengan Mafia Peradilan

Diakuinya, pemahaman mafia tanah sebagai kejahatan terorganisasi dan tersistematis sulit untuk dimaknai, apalagi dibuktikan. Meski demikian dalam sejumlah kasus di persidangan terkait perkara tanah, akan tampak peran mafia tanah.

Soal keberadaan mafia tanah ini, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia menyebutnya seperti hantu: dapat dirasakan tetapi tidak bisa dipegang. Bahlil menyebutkan bahwa yang bisa menyelesaikan masalah “hantu tanah” ini adalah mereka yang belajar mengenai hantu atau bekas hantu.

Sedangkan terkait regulasi, Bahlil berharap salah satu klaster dalam UU omnibus law soal kawasan industri dan penguasaan tanah dapat menyelesaikan masalah ini.

“Begitu ada kepentingan negara atau kepentingan rakyat yang menjadi skala prioritas, maka harga tanah dibuat oleh negara dengan tetap mengedepankan aturan yang berlaku,” katanya di Jakarta, Selasa (28/7).

Indriyanto menambahkan, dalam kasus-kasus di peradilan perkara pertanahan akan tampak peran mafia tanah terhadap games of rules sebagai sindikasi yang berbasis kekuatan ekonomi dibanding legitimasi hukum itu sendiri.

Dia pun mengungkapkan sejumlah tantangan yang dihadapi penyidik atau aparat penegak hukum dalam membongkar kasus mafia tanah. Penyidik tidak hanya harus membuktikan soal autentikasi dokumen kepemilikan tanah. Lebih dari itu, penegak hukum terkadang terbentur dengan kekuatan ekonomi dari sindikat pertanahan yang dapat melumpuhkan kekuatan autentikasi dokumen kepemilikan tanah tanah.

“Seperti maraknya kasus duplikasi autentikasi kepemilikan tanah,” katanya.

Untuk itu, Indriyanto meminta Badan Pertanahan Nasional sebagai lembaga hulu mengenai pertanahan harus lebih berhati-hati terhadap hak tanah yang diterbitkan. Langkah ini penting untuk mencegah terjadinya duplikasi dokumen hak tanah.

Menurut Frans Hendra Winarta, mafia tanah bermain menggunakan uang dan kekuasaan dengan memengaruhi hakim dan pengadilan karena langkanya tanah. Ditambahkan, tidak adanya penegakan hukum atas tanah yang seharusnya punya fungsi sosial menjadi pemicu praktik mafia tanah, termasuk mengenai batas kepemilikan tanah yang bervariasi.

Frans mengakui UU Agraria yang ada saat ini tidak dibentuk untuk mengatasi praktik mafia tanah. Untuk itu, dia menyarankan agar produk legislasi disesuaikan dengan kebutuhan kini dan ke depan dalam menghadapi praktik mafia tanah.

“Hukum atau UU harus selalu diperbaiki karena kejahatan diatur dulu baru dihukum sesuai dengan kebutuhan ke depan,” katanya.

Melindungi Rakyat
Desakan agar negara melindungi rakyat muncul dari anggota Komisi III yang membidangi hukum, hak asasi manusia (HAM), dan keamanan, Masinton Pasaribu. “Selain hukum positif, ada hukum tak tertulis yang harus dihormati. Negara harus mampu melindungi tanah-tanah yang benar-benar milik rakyat sehingga rakyat tidak mudah dikelabui oleh mafia tanah yang cuma berbekal sepotong surat, bahkan kadang dokumennya juga sebenarnya perlu didalami," katanya.

Ia meminta agar aparat penegak hukum memberi perhatian khusus pada kasus-kasus menyangkut hak tanah masyarakat. Seharusnya, aparat penegak hukum konsisten dengan perundang-undangan terkait dengan agraria dan pertanahan.

Masinton juga mengaku sering mendengar bisik-bisik di masyarakat bahwa mafia tanah kerap bekerja sama dengan aparat pemerintahan, khususnya di BPN. Maka, untuk aparat BPN, Masinton menilai harus dibangun sistem yang lebih kuat dan mampu memberi perlindungan maksimal terhadap masyarakat.

Baca juga: Mafia Tanah Membuat Investasi Membengkak hingga 50%

Wakil Ketua Komisi II DPR yang membidangi pertanahan dan reformasi agraria, Saan Mustopa mengatakan pihaknya memberi perhatian kepada penanganan mafia tanah yang diduga menjadi salah satu faktor penghambat dalam pertumbuhan ekonomi nasional.

Beberapa tahun terakhir, sebagai mitra dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, Saan menyatakan Komisi II selalu menekankan agar lembaga itu benar-benar membangun sistem sehingga mafia tanah tak bisa beroperasi.

Kasubdit II Harta Benda dan Bangunan Tanah Direktorat Tipidum Bareskrim Mabes Polri, Kombes Kristiaji menyatakan modus mafia tanah termasuk klasik. Ia juga tidak memungkiri adanya keterlibatan aparat.

”Misalnya, menghilangkan warkat, menjual blangko kosong girik, lalu bekerja sama dengan oknum di berbagai level, mulai RT-RW, oknum notaris, hingga oknum BPN, dan juga melakukan pemalsuan sertifikat tanah. Di seputar itu-itu saja, sehingga akhirnya muncul sertifikat ganda di satu objek yang sama. Masalah-masalah ini sudah lama dan akhirnya bertumpuk-tumpuk,” kata mantan Direskrimum Polda NTB ini.

Sementara, Sekjen Forum Korban Mafia Tanah Indonesia (FKMTI) Agus Muldya Natakusuma menjelaskan perbedaan perampasan dan sengketa tanah. Dikatakan, sengketa biasanya soal perebutan hak waris atau dua pihak yang memiliki hubungan bisnis atas satu bidang tanah. Sementara, korban perampasan tanah tidak pernah menjual dan ada sangkut paut hubungan keluarga dengan pihak perampas tanah.

Agus menegaskan kasus-kasus yang dialami oleh anggota FKMTI adalah bentuk perampasan tanah. Atas berbagai kasus yang dialami anggota FKMTI, Agus mendorong agar pemerintah membentuk badan peradilan agraria yang berpedoman pada UUD 1945 dan UU Agraria.

FKMTI juga mendorong agar tanah yang menjadi jaminan kredit di perbankan harus menyertakan surat keterangan mengenai warkat tanah. “Kami juga mendorong bagi perusahaan-perusahaan yang terindikasi melakukan perampasan tanah kepada masyarakat, sebaiknya mulai dicermati oleh Kementerian Keuangan dan mulai dilakukan pembatasan terhadap transfer-transfer dalam jumlah tertentu ke luar negeri,” katanya.

Bagi korban perampasan tanah yang dinyatakan kebenaran kepemilikannya, baik oleh pemerintah atau keputusan pengadilan, maka pemerintah dapat mengeksekusi pada perusahaan tersebut untuk kepentingan korban. “Kami juga mengusulkan agar warkat tanah diberikan kepada pemilik lahan, sedangkan BPN hanya memiliki catatannya saja,” papar Agus.



Sumber:BeritaSatu.com

TAG: 


BAGIKAN


REKOMENDASI

BERITA LAINNYA

Kasus Penyelundupan 200 Kg Sabu, Polri Kejar 1 Buronan

Mabes Polri mengejar satu tersangka dalam kasus penyelundupan 200 kilogram sabu yang dikemas dalam karung jagung yang berasal dari sindikat Myanmar-Malaysia.

NASIONAL | 30 Juli 2020

Sastrawan Ajip Rodisi Berpulang

Ajip Rosidi telah menghasilkan ratusan karya dalam bentuk buku maupun publikasi tulisan.

NASIONAL | 30 Juli 2020

Legislator Desak Bank Himbara Segera Salurkan Dana Pinjaman bagi UMKM

Menurut Anggota Komisi IX DPR RI Rudi Hartono Bangun, penyaluran dana dari PEN harus cepat disalurkan untuk menghindari ekonomi negara dari jurang resesi.

NASIONAL | 30 Juli 2020

Selain Natuna, Angkutan Barang Perintis Damri Akan Layani Lokasi Ini

Layanan angkutan barang Damri akan mulai aktif di Timika dan Merauke pada bulan Agustus mendatang.

NASIONAL | 25 Juni 2020

Damri Kini Layani Natuna untuk Dukung Distribusi Logistik

Ditjen Hubdat memberikan subsidi angkutan barang perintis dari Perum DAMRI yang akan melayani Natuna dengan trayek Ranai-Selat Lampa sepanjang 80 kilometer.

NASIONAL | 25 Juli 2020

Ditjen Hubdat Gelar Program Padat Karya di Terminal Rajabasa

Kegiatan padat karya digelar untuk membantu menggerakan ekonomi masyarakat yang terdampak pandemi Covid-19.

NASIONAL | 25 Juli 2020

BPK Hadiri Pertemuan Organisasi Lembaga Pemeriksa se-Asia

Pertemuan ASOSAI Governing Board ke-55 membahas isu-isu strategis di ASOSAI termasuk respon terhadap pandemi Covid-19.

NASIONAL | 29 Juli 2020

Dikunjungi Nadiem, Muhammadiyah Belum Tentukan Sikap tentang Organisasi Penggerak

PP Muhammadiyah akan membahas secara khusus dengan Majelis Dikdasmen dan Majelis Dikti Lintang dalam waktu dekat.

NASIONAL | 29 Juli 2020

FSGI Minta Dialog Publik untuk Evaluasi Organisasi Penggerak

Satriwan juga meminta agar dana POP sebaiknya dialokasikan untuk membantu anak-anak menjalankan PJJ yang belum ada perubahan signifikan sama sekali.

NASIONAL | 29 Juli 2020

Diluncurkan, Lembaga Salam Halal Pastikan Pelaksanaan Jaminan Produk Halal

Syarikat Islam bersama dengan BPJPH dan ormas-ormas Islam lainnya siap membantu menegakkan jaminan produk halal.

NASIONAL | 29 Juli 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS