Jika Tidak Ditunda, Pilkada Jadi Bom Waktu Covid-19
INDEX

BISNIS-27 503.6 (2.5)   |   COMPOSITE 5652.76 (48.27)   |   DBX 1032.04 (3.25)   |   I-GRADE 164.451 (1.87)   |   IDX30 490.95 (3.33)   |   IDX80 128.766 (0.95)   |   IDXBUMN20 358.484 (4.17)   |   IDXG30 133.521 (0.92)   |   IDXHIDIV20 437.723 (3.27)   |   IDXQ30 142.408 (1.41)   |   IDXSMC-COM 239.978 (2.77)   |   IDXSMC-LIQ 292.98 (3.3)   |   IDXV30 120.747 (2.08)   |   INFOBANK15 969.323 (8.87)   |   Investor33 424.184 (2.73)   |   ISSI 165.497 (1.49)   |   JII 607.992 (3.57)   |   JII70 207.954 (1.77)   |   KOMPAS100 1151.81 (10.08)   |   LQ45 901.663 (6.22)   |   MBX 1571.94 (14.64)   |   MNC36 316.426 (2.22)   |   PEFINDO25 300.975 (9.54)   |   SMInfra18 283.853 (1.3)   |   SRI-KEHATI 362.321 (2.15)   |  

Jika Tidak Ditunda, Pilkada Jadi Bom Waktu Covid-19

Senin, 14 September 2020 | 00:17 WIB
Oleh : Primus Dorimulu / AB

Jakarta, Beritasatu.com - Pilkada yang direncanakan digelar 9 Desember 2020 perlu ditunda ke tahun depan guna mencegah bom waktu lonjakan Covid-19. Kewajiban memakai masker, menjaga jarak, menghindari kerumunan belum bisa dipatuhi oleh seluruh lapisan masyarakat, Sabang hingga Merauke. Jika dipaksakan, pilkada bakal menjadi bom waktu yang melipatgandakan angka positif Covid-19.

Musuh besar bangsa kini adalah pandemi Covid-19 yang sudah terbukti mematikan, sangat cepat penularannya, dan meluluhlantakkan perekonomian. Tidak mungkin ekonomi pulih jika angka positif Covid-19 terus meningkat. Karena itu, faktor pemicu ledakan positif Covid-19, seperti pilkada, sebaiknya ditunda.

Demikian pandangan yang mengemuka dalam diskusi "Evaluasi 6 Bulan dan Proyeksi Satu Tahun Penanganan Covid-19 di Indonesia" yang diselenggarakan Kelompok Studi Demokrasi Indonesia (KSDI), Sabtu (12/9/2020). Webinar yang dipandu politisi Maruarar Sirait itu menghadirkan Menko Polhukam Mahfud MD, ekonom Faisal Basri, peneliti Mohammad Qodari, Wakapolri Komjen Gatot Eddy Pramono, dan ahli epidemiologi dari Fakultas Kesehatan Masyarakat (FKM) Universitas Indonesia (UI), Iwan Ariawan.

Diskusi daring ini diikuti lebih dari 700 orang peserta dari seluruh wilayah Indonesia, dan dari berbagai profesi, juga dari luar negeri. Topik yang membetot perhatian publik ini dibahas dan didiskusikan hingga lima jam, dari pukul 19.00 WIB hingga pukul 00.00 WIB.

Sekitar 91% yang mengikuti polling meminta agar pilkada ditunda karena tidak ada urgensinya dan hanya membesarkan masalah yang sudah ada. Sekitar 99% peserta mendesak pemerintah menerbitkan payung hukum yang memberikan kenyamanan kepada para pengambil keputusan untuk mengatasi Covid-19 dan mencegah masyarakat dari kelaparan dan kekurangan nutrisi.

Sulit Ditunda
Menanggapi permintaan penundaan pilkada yang dijadwalkan 9 Desember 2020, Menko Polhukam Mahfud MD mengatakan penundaan pilkada hanya bisa dilakukan lewat UU atau perppu. Untuk UU, waktu sudah tidak memungkinkan, sedangkan untuk pembuatan perppu, belum tentu mendapatkan dukungan DPR.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) harus mengajukan perppu kepada pemerintah dan selanjutnya pemerintah meminta dukungan DPR. Jika DPR tidak setuju, penerbitan perppu tidak bermanfaat, karena akan dibatalkan pada masa persidangan berikut.

Wacana penundaan pilkada pernah dibahas oleh pemerintah, KPU, dan DPR. Namun, waktu itu, kata Mahfud, diputuskan pilkada tetap digelar 9 Desember 2020. Ada dua alasan. Pertama, pemerintah dan DPR tidak mau 270 daerah di Indonesia serentak dipimpin oleh pelaksana tugas. "Kita tidak mau. Jumlah 270 itu yang besar," kata Mahfud.

Kedua, jika ditunda karena Covid-19, sampai kapan? Sampai kapan Covid-19 berhenti dan tidak lagi berbahaya? Toh, sampai hari ini, angka positif Covid-19 masih terus menanjak.

"Ini bukan alasan saya, tetapi alasan pemerintah dan DPR saat mereka memutuskan. Saya hanya menyampaikan kembali," ungkap Mahfud.

KPU telah memutuskan untuk tetap menggelar pilkada serentak di 270 daerah, terdiri atas 9 provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota. Pendaftaran pilkada dibuka 4-6 September 2020. Kemudian, 23 September 2020, penetapan paslon, dan 26 September-5 Desember 2020 ditetapkan sebagai masa kampanye.

Sanksi
Dirut Indo Barometer, Mohammad Qodari meminta pemerintah dan DPR merespons serius pilkada sebagai klaster Covid-19. Jika tetap dilaksanakan, UU Pilkada perlu direvisi. Kegiatan kampanye dengan pengumpulan orang, seperti rapat umum, pentas seni, dan kegiatan olahraga harus ditiadakan.

"Cukup dengan door to door campaign, alat peraga atau kampanye daring," kata Qodari.

Bagi calon yang melanggar, harus ada sanksi yang tegas, mulai sanksi ringan hingga diskualifikasi. Jam kedatangan pemilih ke TPS juga harus diatur guna menghindari pengumpulan massa. "Perlu dalam UU dicantumkan penempatan TNI/Polri dalam mengatur jarak para pemilih di luar lokasi TPS," papar Qodari.

KPU diimbau melakukan simulasi proses pilkada di 270 wilayah pilkada agar berbagai kemungkinan terburuk dapat diantisipasi secara komprehensif. Simulasi tidak hanya saat pemungutan suara, juga pengiriman surat pemberitahuan pada pemilih (formulir B6 KWK), ritme kedatangan pemilih, sampai dengan selesai pencoblosan.

Matematika Pilkada
Lebih jauh, Qodary menyatakan pilkada 9 Desember bisa menjadi superbig spreader alias bom atom kasus Covid-19. Dari simulasi yang dilakukan, kata Qodari, pilkada berpotensi melahirkan kerumunan di 305.000 titik. Itu berdasarkan estimasi jumlah tempat pemungutan suara (TPS) dalam pilkada serentak.

Jumlah orang yang terlibat di 305.000 titik TPS tersebut jika memakai target partisipasi 77,5% oleh KPU adalah 106 juta pemilih dalam daftar pemilih tetap (DPT) x 77,5% = 82,15 juta orang. Jika positivity rate kasus Covid-19 di Indonesia mencapai 19%, kata Qodari, maka potensi orang yang terinfeksi dan menjadi agen penularan Covid-19 pada hari "H" mencapai 82,15 juta orang x 19% = 15,6 juta orang.
19

“Karena itu, kami minta pilkada langsung 9 Desember 2020 ditunda karena waktu yang tersedia tidak cukup untuk melaksanakan sejumlah syarat untuk mencegah penyebaran Covid-19,” ujarnya.

Menurut Qodari, setidaknya ada empat syarat untuk mencegah penyebaran Covid-19 dalam proses pilkada. Pertama, membagikan masker ke seluruh rakyat Indonesia. Paling tidak 80% warga Indonesia sudah memiliki masker dan memakainya setiap hari.

Kedua, pemerintah harus merevisi UU untuk menghapus semua bentuk kampanye dengan kerumunan, pengaturan jam kedatangan pemilih, dan mengatur jaga jarak di luar TPS oleh aparat Polri dan TNI.

Ketiga, adanya sanksi yang tegas dan jelas kepada para calon kepala daerah yang melanggar larangan pengumpulan massa di pilkada sebagaimana diatur dalam UU Pilkada yang sudah
direvisi.

Keempat, KPU harus melaksanakan simulasi pilkada di 270 wilayah pilkada, mulai dari distribusi surat pemberitahuan kepada pemilih, mengecek jam kedatangan pemilih ke TPS, sampai dengan penghitungan suara.

Operasi Yustisi
Sementara itu, Wakapolri Komjen Gatot Eddy Pramono menyatakan untuk menghentikan penularan Covid-19, pihaknya akan menggelar opera yustisi di seluruh wilayah Indonesia. Sekitar 20.000 aparat Polri dan 43.000 bhabinkamtibmas di seluruh Indonesia akan dikerahkan dalam operasi tersebut.

Selain itu, Polri juga melibatkan masyarakat dalam sosialisasi protokol kesehatan. "Ada pemberitaan tentang Polri melibatkan preman. Ini banyak yang salah tafsir," kata Gatot Eddy Pramono.

Menurutnya, warga yang dilibatkan adalah sukarelawan. Mereka adalah para pemuda di berbagai wilayah. Mereka hanya mengimbau masyarakat memakai masker, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan mencuci tangan. "Namun, mereka tidak boleh memberikan sanksi apa pun kepada warga yang melanggar," jelas Gatot.



Sumber:BeritaSatu.com

TAG: 


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Menko Polhukam Minta Kasus Penusukan Syekh Ali Jaber Diusut Tuntas

Mahfud MD meminta agar aparat keamanan segera mengumumkan identitas pelaku, dugaan motif tindakan, dan menjamin proses hukum dilakukan secara adil dan terbuka.

NASIONAL | 13 September 2020

Para Pendekar Sebut Komjen Listyo Bagian dari Masyarakat Banten

Semasa menjabat Kapolda Banten, Komjen Listyo Sigit Prabowo mampu merangkul para pendekar dan jawara

NASIONAL | 13 September 2020

Polri Bantu Sosialisasi Protokol Kesehatan dalam Setiap Tahapan Pilkada

Wakapolri Komjen Gatot Eddy Pramono menegaskan Polri ikut membantu menyosialisasikan protokol kesehatan pencegahan Covid-19 dalam setiap tahapan Pilkada 2020.

NASIONAL | 13 September 2020

MUI Minta Polri Usut Penusukan Syekh Ali Jaber

MUI mendesak kepada Polri untuk mengusut secara tuntas, dan menyingkap pelaku dan siapa yang berada di belakangnya.

NASIONAL | 13 September 2020

Partai Bulan Bintang: Tindak Tegas Pelaku Penikaman Syekh Ali Jaber

Pendakwah Syeikh Ali Jaber ditikam seorang pria tidak dikenal saat mengisi Tabligh di Masjid Falahudin, Tanjungkarang Barat, Bandar Lampung, Minggu (13/9/2020)

NASIONAL | 13 September 2020

Kepolisian Dalami Kasus Penusukan Syekh Ali Jaber

Kepolisian mendalami kasus penusukan Syekh Ali Jaber di Tanjungkarang Barat, Bandarlampung, Minggu (13/9/2020).

NASIONAL | 13 September 2020

Soal Rekrut Preman, Ini Kata Wakapolri

Wakapolri Komjen Gatot Eddy Pramono mengatakan tidak ada maksud untuk merekrut preman pasar, yang ada yakni melakukan kegiatan membangun kesadaran kolektif.

NASIONAL | 13 September 2020

Dokumen Pakta Integritas Beredar, Ini Tanggapan UI

Pihak pimpinan UI sangat menyayangkan penyebaran dokumen yang menyangkut kepentingan mahasiswa tersebut.

NASIONAL | 13 September 2020

Bobby Nasution Soroti Minimnya RTH di Medan

Bakal Calon Wali Kota Medan, Bobby Nasution, menyoroti masalah minimnya Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kota Medan, Sumatera Utara (Sumut).

NASIONAL | 13 September 2020

Sedang Isi Tabligh di Lampung, Syeikh Ali Jaber Ditusuk Orang Tidak Dikenal

Syekh Ali Jaber mengalami luka tusuk di bagian bahu kanan dan pelaku sudah berhasil ditangkap.

NASIONAL | 13 September 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS