Pezina, Penjudi, dan Pemabuk Dilarang Jadi Calon Kepala Daerah, KPU: Itu Aturan Lama
INDEX

BISNIS-27 448.146 (0.31)   |   COMPOSITE 5091.82 (20.37)   |   DBX 966.643 (7.34)   |   I-GRADE 139.941 (-0.23)   |   IDX30 428.154 (0.15)   |   IDX80 113.358 (0.41)   |   IDXBUMN20 291.199 (0.73)   |   IDXG30 119.599 (-0.42)   |   IDXHIDIV20 379.423 (-0.2)   |   IDXQ30 124.629 (0.03)   |   IDXSMC-COM 218.961 (1.24)   |   IDXSMC-LIQ 257.997 (1.39)   |   IDXV30 107.251 (0.23)   |   INFOBANK15 832.7 (-1.05)   |   Investor33 373.408 (0.72)   |   ISSI 150.953 (0.22)   |   JII 549.986 (0.88)   |   JII70 187.543 (0.51)   |   KOMPAS100 1019.5 (2.84)   |   LQ45 788.563 (1.25)   |   MBX 1407.83 (4.87)   |   MNC36 279.661 (0.67)   |   PEFINDO25 277.129 (5.34)   |   SMInfra18 242.149 (-0.57)   |   SRI-KEHATI 316.134 (0.38)   |  

Pezina, Penjudi, dan Pemabuk Dilarang Jadi Calon Kepala Daerah, KPU: Itu Aturan Lama

Senin, 7 Oktober 2019 | 21:43 WIB
Oleh : Yustinus Paat / AB

Jakarta, Beritasatu.com - Komisioner KPU Pramomo Ubaid Tanthowi mengatakan larangan pezina, penjudi, dan pemabuk menjadi calon kepala daerah merupakan ketentuan lama yang diatur dalam UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota (UU Pilkada). Hanya saja, kata Pramono, ketentuan tersebut diatur dalam penjelasan UU Pilkada.

"Itu kan sebenarnya sudah sejak lama ada. Itu ada di UU Nomor 1 Tahun 2015 dan sudah ada yang diterapkan untuk pilkada 2015. Aturan itu ada di penjelasan UU Pilkada, sehingga banyak pihak yang tidak membaca," ujar Pramono di Kantor KPU, Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta, Senin (7/10/2019).

Pasal 7 huruf i UU Pilkada menyebutkan, warga negara Indonesia yang dapat menjadi calon gubernur, calon bupati, dan calon wali kota adalah yang tidak pernah melakukan perbuatan tercela. Perbuatan tercela yang dimaksud adalah judi, mabuk, pemakai atau pengedar narkoba, berzina, dan perbuatan yang melanggar kesusilaan lainnya.

KPU, kata Pramono, akan mendetailkan makna perbuatan tercela dalam draf revisi peraturan KPU tentang pencalonan sebagaimana dimaksud UU Pilkada. Dia mengakui bahwa dalam Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan sudah disebutkan juga syarat tidak pernah melakukan perbuatan tercela bagi calon kepala daerah. Namun, hal tersebut tidak didetailkan dalam peraturan KPU.

Dalam draf revisi, pihaknya akan mengatur calon kepala daerah harus membuktikan diri mereka tidak melakukan perbuatan tercela dengan surat keterangan catatan Kepolisian (SKCK). Calon gubernur dan wakil gubernur meminta SKCK ke polda, sementara calon bupati, wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota, harus mendapat SKCK dari polres.

"Selama ini, SKCK seolah-olah hanya formalitas. Yang disebut tindakan tercela seolah-olah tidak ada detailnya, padahal ada di undang-undang. Kita berharap dengan mengeksplisitkan tindakan tercela atau asusila, Kepolisian ketika mengeluarkan SKCK lebih hati-hati," katanya.



Sumber:BeritaSatu.com

TAG: 


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Pelantikan Presiden dan Wapres Tidak Bisa Dipercepat atau Diundur Sehari

Potensi gangguan dari pihak tertentu terkait agenda pelantikan 20 Oktober 2019 memang bisa terjadi.

POLITIK | 9 Oktober 2019

Susi, Retno, dan Sri Mulyani Diprediksi Bertahan

Sejumlah menteri yang berlatar belakang profesional berpeluang dilantik lagi.

POLITIK | 9 Oktober 2019

Jelang Pelantikan, Ketum PBNU: Jokowi-Ma'ruf Simbol Kemenangan Nasionalis-Santri

Hal itu disampaikan Kiai Said di hadapan lebih dari seribu santriwan dan santriwati di Pondok Pesantren Al Tsafaqah di Jakarta Selatan, Selasa (8/10/2019) malam

POLITIK | 9 Oktober 2019

Pengamat Nilai Prabowo Lebih Elegan Masuk Jajaran Watimpres

Ireng menilai sampai saat ini Prabowo masih diperhitungkan sebagai salah satu kekuatan politik arus utama.

POLITIK | 9 Oktober 2019

Mundur, Pelantikan Presiden-Wapres Digelar 20 Oktober Sore Hari

Awalnya, pelantikan direncanakan pukul 10.00 WIB, dan diganti menjadi pukul 16.00 WIB.

POLITIK | 9 Oktober 2019

Ini Pimpinan 10 Alat Kelengkapan DPD

Berikut pimpinan 10 Alat Kelengkapan (Alkel) DPD periode 2019-2020.

POLITIK | 8 Oktober 2019

Ketua MPR: Pelantikan Presiden Akan Berjalan Aman

Jika pelantikan presiden tidak aman, maka negara lain akan memandang rendah serta mencibir bangsa Indonesia.

POLITIK | 8 Oktober 2019

Pengamat: Memangnya Buzzer Bisa Ditertibkan?

Menurut Pengamat Media Sosial Ismail Fahmi buzzer juga ada di oposisi atau pihak pihak yang ikut bermain dalam percakapan media sosial.

POLITIK | 8 Oktober 2019

MPR Akan Selesaikan Pembagian Alat Kelengkapan dengan Musyawarah

Semua tugas akan dibagi rata ke seluruh pimpinan MPR.

POLITIK | 8 Oktober 2019

Rencana Demo Perppu KPK, Dasco: Unjuk Rasa Harus Bermartabat

Sufmi mengimbau kepada adik-adik mahasiswa menjalankan demo dengan bermartabat.

POLITIK | 8 Oktober 2019


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS