Pakar: Isu PKI untuk Serang PDIP dan Hidupkan Lagi Orde Baru
INDEX

BISNIS-27 509.396 (-2.72)   |   COMPOSITE 5822.94 (-12.46)   |   DBX 1088.19 (9.8)   |   I-GRADE 169.852 (-1.35)   |   IDX30 498.88 (-2.76)   |   IDX80 132.065 (-0.41)   |   IDXBUMN20 376.263 (-3.13)   |   IDXG30 135.508 (-0.99)   |   IDXHIDIV20 449.517 (-1.84)   |   IDXQ30 145.713 (-1.14)   |   IDXSMC-COM 252.052 (0.88)   |   IDXSMC-LIQ 309.347 (0.24)   |   IDXV30 130.911 (1.46)   |   INFOBANK15 993.498 (-9.24)   |   Investor33 428.541 (-2.51)   |   ISSI 170.173 (-0.26)   |   JII 616.286 (-0.48)   |   JII70 212.951 (-0.33)   |   KOMPAS100 1185.6 (-4.97)   |   LQ45 921.176 (-4.93)   |   MBX 1613.76 (-6.11)   |   MNC36 320.851 (-1.83)   |   PEFINDO25 318.369 (-4.14)   |   SMInfra18 296.861 (-1.08)   |   SRI-KEHATI 366.856 (-2.5)   |  

Pakar: Isu PKI untuk Serang PDIP dan Hidupkan Lagi Orde Baru

Rabu, 8 Juli 2020 | 07:40 WIB
Oleh : Markus Junianto Sihaloho / AB

Jakarta, Beritasatu.com - Profesor riset bidang sejarah, Asvi Warman Adam menyatakan fenomena isu Partai Komunis Indonesia (PKI) yang dimunculkan belakangan ini tak lepas dari kepentingan politik menuju Pemilu 2024. Pada Pemilu 2024 ditengarai ada pihak yang ingin menghidupkan kembali Orde Baru (Orba) di Indonesia. PDI Perjuangan (PDIP) menjadi pusat hantaman isu komunisme karena dianggap menghambat agenda itu.

Hal itu disampaikannya dalam diskusi virtual bertema “Ngeri-Ngeri Kebangkitan PKI” yang dipandu Bonnie Triyana, di Jakarta, Selasa (7/7/2020).

“Fenomena belakangan ini saya kira berkaitan dengan menghadapi tahun 2024, ketika akan ada pilpres. Ada pihak-pihak berkepentingan dihidupkan isu komunisme ini,” kata Asvi.

Pakar sejarah yang bekerja di Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) itu menengarai pihak yang melemparkan isu PKI ingin menegakkan kembali kekuasaannya, persis sama dengan cara yang dulu dilakukan Soeharto, yakni menjadikan komunisme sebagai musuh bersama. Mereka berpadu dengan kelompok yang ingin menjaga eksistensinya, seperti penganut gerakan khilafah. Oleh karena itu, tak mengherankan saat aksi pembakaran bendera PKI terlihat juga simbol-simbol yang dekat dengan gerakan khilafah.

“Mereka ingin memperlihatkan eksistensi sebenarnya dan juga ingin menghancurkan PDIP. Mereka dengan sengaja ingin menggoyang masyarakat dengan berkata soal kebangkitan PKI,” ujar pria kelahiran Buktitinggi, Sumatera Barat itu.

Faktanya, lanjut Asvi, komunisme itu punah dengan adanya ketetapan MPRS yang isinya membubarkan PKI dan melarang ajaran komunisme yang berlaku sejak 1966 hingga saat ini.

Dia mengingatkan pada era pemerintahan Soeharto isu PKI dipertahankan untuk kepentingan pemerintah dan rezim berkuasa untuk menghancurkan siapa pun yang kritis. Isu PKI juga digunakan untuk mengambil tanah rakyat dengan mudah.

“Maka di Orba, setiap jelang 30 September, pasti ada temuan bendera dan kaus PKI. Itu zaman Orba. Sekarang makin rutin, karena ada kelompok kepentingan yang mau angkat isu komunisme itu,” kata Asvi.

Gerakan tersebut semakin menggema karena perkembangan teknologi informasi, serta kurangnya literasi masyarakat dalam menyaring bahan-bahan kampanye yang disebarkan. Informasi yang sangat mentah dan sumir sengaja disebarkan berulang dan terus-menerus. Hal itu juga didukung proyek desoekarnoisasi yang dilaksanakan selama Orde Baru berkuasa. "Akumulasi semua itu muncul dalam polemik pembahasan RUU Haluan Ideologi Pancasila (HIP)," katanya.

Bonnie lalu mempertanyakan narasi tentang PDIP yang dituding anti-Pancasila yang justru disampaikan pihak yang selama ini diragukan ke-Pancasila-annya. Menjawab itu, Asvi mengatakan sejak Reformasi 1998, makin terasa pentingnya meneguhkan Pancasila, bukan hanya sebagai dasar negara, juga pemersatu bangsa. "Itulah pentingnya ada lembaga seperti BPIP," tegasnya.

Ketika ada keinginan memperkuat status BPIP, lanjut Asvi, muncul penentangan. Ada pihak yang tak ingin Pancasila lebih gencar disosialisasikan karena dianggap sudah final.

“Ini jelas tujuannya kembali membangkitkan Orba, kembali mengangkat Soeharto sebagai pahlawan penyelamat negara, yang ingin menjadikan komunisme musuh bersama. Dalam Pemilu 2024, salah satu yang mengganggu mereka adalah PDIP. Untuk menyerangnya, dikaitkanlah komunisme dan Soekarno. Mudah-mudahan rakyat lebih mudah memahami ini dan tak termakan hantu komunisme,” pungkasnya.



Sumber:BeritaSatu.com

TAG: 


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Pakar: Kemenangan Jokowi-Ma'ruf di Pilpres 2019 Sah dan Final

Hasil sengketa Pilpres 2019 yang diputuskan oleh MK sudah final dan mengikat serta tidak ada upaya hukum apa pun yang tersedia untuk mempersoalkannya lagi.

POLITIK | 8 Juli 2020

KPU: Putusan MA Tak Berpengaruh pada Hasil Pilpres 2019

Hasil Pilpres 2019 sudah sesuai dengan ketentuan formula pemilihan, sebagaimana ditentukan oleh Pasal 6A UUD 1945.

POLITIK | 8 Juli 2020

Wacana Parliamentary Threshold Berlaku Nasional Tuai Kritik

Fraksi Partai Amanat Nasional (F-PAN) menolak apabila Parliamentary Threshold diterapkan nasional.

POLITIK | 7 Juli 2020

Mayoritas Fraksi di DPR Ingin Angka Presidential Threshold Turun

Ruang kemunculan para calon presiden berkualitas harus dibuka.

POLITIK | 7 Juli 2020

PDIP Dukung Jokowi Rombak Kabinet

PDIP mendukung penuh apapun yang akan dilakukan presiden Jokowi termasuk perombakan kabinet.

NASIONAL | 7 Juli 2020

Bupati Agam Dilaporkan ke Majelis Kehormatan Gerindra

Bupati Agam, Indra Catri dilaporkan ke Majelis Kehormatan Dewan Pimpinan Pusat (MK DPP) Partai Gerindra atas dugaan kampanye hitam

POLITIK | 7 Juli 2020

RDP KPK dan DPR di Gedung Merah Putih Digelar Tertutup

Ketua Komisi III DPR Herman Hery mengatakan, RDP digelar secara tertutup untuk meminimalisir salah persepsi di tengah publik.

POLITIK | 7 Juli 2020

DPR Rapat dengan KPK dan Dewas di Gedung Merah Putih

Komisi III DPR mengagendakan menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Dewan Pengawas (Dewas)

POLITIK | 7 Juli 2020

PKB Umumkan Visi Haluan Politik Internasional

Menurut Ketum PKB Gus AMI, ada beberapa prinsip universal yang harus diusung sebagai haluan politik internasional Indonesia.

POLITIK | 7 Juli 2020

Pelapor Eks Anggota DPR Asal Sultra Surati Komisi Pemilihan Umum

Dengan tersangka diangkat jadi anggota DPR, KPU disurati.

NASIONAL | 7 Juli 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS