KPU Larang Rapat Umum, Konser Musik, dan Sepeda Santai
INDEX

BISNIS-27 448.146 (0.31)   |   COMPOSITE 5091.82 (20.37)   |   DBX 966.643 (7.34)   |   I-GRADE 139.941 (-0.23)   |   IDX30 428.154 (0.15)   |   IDX80 113.358 (0.41)   |   IDXBUMN20 291.199 (0.73)   |   IDXG30 119.599 (-0.42)   |   IDXHIDIV20 379.423 (-0.2)   |   IDXQ30 124.629 (0.03)   |   IDXSMC-COM 218.961 (1.24)   |   IDXSMC-LIQ 257.997 (1.39)   |   IDXV30 107.251 (0.23)   |   INFOBANK15 832.7 (-1.05)   |   Investor33 373.408 (0.72)   |   ISSI 150.953 (0.22)   |   JII 549.986 (0.88)   |   JII70 187.543 (0.51)   |   KOMPAS100 1019.5 (2.84)   |   LQ45 788.563 (1.25)   |   MBX 1407.83 (4.87)   |   MNC36 279.661 (0.67)   |   PEFINDO25 277.129 (5.34)   |   SMInfra18 242.149 (-0.57)   |   SRI-KEHATI 316.134 (0.38)   |  

Pilkada 2020

KPU Larang Rapat Umum, Konser Musik, dan Sepeda Santai

Kamis, 24 September 2020 | 08:38 WIB
Oleh : AB

Jakarta, Beritasatu.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) melarang kegiatan kampanye konvensional, di antaranya rapat umum, konser musik, dan sepeda santai, pada pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020. Hal tersebut diatur dalam Peraturan KPU (PKPU) Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas PKPU Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pilkada Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Non-Alam Covid-19.

KPU melarang partai politik, pasangan calon, tim kampanye dan pihak lain untuk melaksanakan kampanye yang biasa dilakukan pada kondisi normal, mulai dari rapat umum, pentas seni, panen raya, konser musik, gerak jalan santai, sepeda santai, perlombaan, bazar, donor darah hingga peringatan hari ulang tahun parpol. Bagi pasangan calon kepala daerah yang melanggar ketentuan kampanye tersebut, sanksi akan diberikan mulai dari peringatan tertulis hingga pembubaran kegiatan kampanye.

"Parpol atau gabungan parpol, pasangan calon, tim kampanye dan pihak lain yang melanggar larangan dikenai sanksi peringatan tertulis dan/atau penghentian pembubaran kegiatan kampanye oleh Bawaslu provinsi atau Bawaslu kabupaten-kota, apabila tidak melaksanakan peringatan tertulis," demikian bunyi Pasal 88C ayat (2) pada PKPU 13/2020 yang ditetapkan Ketua KPU Arief Budiman di Jakarta, Rabu (23/9/2020).

Penerbitan PKPU Nomor 13 Tahun 2020 merupakan tindak lanjut atas keputusan pemerintah, DPR, dan lembaga penyelenggara pemilu untuk tetap melaksanakan tahapan Pilkada Serentak Tahun 2020 di tengah pandemi Covid-19.



Sumber:ANTARA


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Praktik Money Politics Musuh Utama Demokrasi

Merosotnya kualitas demokrasi di era reformasi disebabkan oleh penyempitan makna politik menjadi politik elektoral.

POLITIK | 23 September 2020

Minta Lelang Jabatan Sekjen DPD RI Dihentikan, Nono Sampono Kirim Surat ke Presiden

“Ya, terjadi polemik diinternal terutama para anggota DPD,” ungkap Nono Sampono.

POLITIK | 23 September 2020

Ketua PDIP Tangsel Kritik Keras Manuver Gatot Nurmantyo

Pernyataan mantan Panglima TNI Jenderal (Purn) Gatot Nurmantyo belakangan ini sangat berpotensi memecah belah persatuan bangsa.

POLITIK | 23 September 2020

KPU Tetapkan Dua Paslon Berlaga di Pilkada Depok

Kedua pasangan tersebut yakni Mohammad Idris-Imam Budi Hartono dan Pradi Supriatna-Afifah Alia.

POLITIK | 23 September 2020

Bawaslu: UU Pilkada Tidak Bisa Tindak Pelanggar Protokol Kesehatan

Anggota Bawaslu Ratna Dewi Pettalolo mengemukakan, Pasal 69 UU 10/2016 tentang Pilkada tidak bisa digunakan untuk menindak para pelanggar protokol kesehatan

POLITIK | 23 September 2020

Perludem Paparkan Kelebihan dan Kekurangan Kampanye Virtual

Kampanye virtual melalui iklan politik yang dipasang di platform digital termasuk media sosial diyakini akan digemari.

POLITIK | 23 September 2020

Bawaslu Usulkan Dua Solusi Atasi Kerumunan Massa Pilkada

Bawaslu meyakini, jika semua aturan dapat diterapkan dengan tegas bisa mengurangi kerumunan massa saat kampanye Pilkada.

POLITIK | 23 September 2020

Puan: Revolusi Mental Dibutuhkan untuk Hadapi Pandemi Covid-19

“Saya tegaskan kembali bahwa Revolusi Mental masih terus berjalan, Revolusi Mental belum selesai,” kata Puan.

POLITIK | 23 September 2020

Ini Pidato Lengkap Presiden Jokowi pada Sesi Debat Sidang Majelis Umum PBB

Kita harus bekerja sama untuk memastikan bahwa semua negara mendapatkan akses setara terhadap vaksin yang aman dan dengan harga terjangkau.

POLITIK | 23 September 2020

Edy Rahmayadi: Penundaan Pilkada Tak Sejalan dengan Demokrasi

Penerapan protokol kesehatan merupakan kunci utama dalam mengantisipasi Pilkada agar tidak menimbulkan klaster baru penyebaran virus corona.

POLITIK | 23 September 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS