Logo BeritaSatu

Pulihkan Ekonomi, Keputusan Mendagri Permudah Perizinan Diapresiasi

Minggu, 2 Mei 2021 | 21:27 WIB
Oleh : B1

Jakarta, Beritasatu.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Muhammad Tito Karnavian mengingatkan pemerintah daerah supaya terus mempermudah perizinan bagi investor. Arahan ini disampaikan dalam Rakor Mendagri dengan seluruh Kepala Daerah tentang penyelesaian batas wilayah untuk mendukung kemudahan berusaha di daerah pada Jumat (30/4/2021) secara daring. Langkah itu memantik dukungan dari anggota DPR karena dipercaya dapat memercepat pemulihan ekonomi usai dilanda dampak Covid-19.

"Instruksi yang dilakukan Mendagri sesuai arahan Presiden berdasarkan PP Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelanggaraan Perizinan Berusaha di Daerah merupakan komitmen untuk mendukung pergerakan ekonomi daerah. Penyederhanaan ini diharapkan dapat mendatangkan banyak investor yang mampu menyerap tenaga kerja setempat," ujar Anggota Komisi II DPR asal Fraksi NasDem Syamsul Luthfi melalui keterangan tertulis, Minggu (2/5/2021).

Menurut dia pemerintah mengatur penyelenggaraan perizinan berusaha di daerah dilaksanakan secara terintegrasi berbasis elektronik berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Sehingga dalam pelaksanaannya akan ada kepastian hukum dalam berusaha serta kualitas perizinan yang dapat dipertanggung jawabkan, transparan, efisien, efektif, terintegrasi, dan akuntabel.

Luthfi mengatakan peran pemerintah daerah sangat penting untuk menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat. Karena merupakan kewajiban pemerintah daerah untuk meningkatkan mutu hidup masyarakat, dengan meningkatkan SDM dan lapangan kerja.

Pemerintah daerah sebagai pemegang kekuasaan dan pemangku kebijakan mempunyai aturan-aturan serta kemampuan yang mendukung terhadap tumbuh dan berkembang perekonomian suatu daerah. "Dengan demikian, pembangunan ekonomi daerah tersebut akhirnya meningkat lalu pendapatan penduduk juga meningkat, kesempatan kerja bertambah, daya beli meningkat dan masyarakat dapat menikmati hasil dari pembangunan perekonomian daerah tersebut," tutupnya.

Sementara itu Wakil Ketua Komisi II DPR RI Junimart Girsang sangat mendukung upaya Tito Karnavian memacu investasi di daerah. Namun kemudahan ini tidak boleh menabrak aturan yang berlaku.

"Kita mendukung instruksi tersebut dengan catatan bahwa mempermudah bukan berarti mengurangi syarat-syarat perijinan dan bisa dinegosiasi. Aturan-aturan untuk investor tetap harus diterapkan dengan konsisten sesuai UU," terangnya.

Ia mengatakan aturan yang sudah digariskan UU harus dijalankan, tidak boleh diakali lewat peraturan gubernur atau semacamnya. Fakta di lapangan saat ini banyak ditemukan permasalahan bahwa investor belum memenuhi izin namun sudah bisa beroperasi.

"Urusan pertanahan juga menjadi sumber yang cukup signifikan menimbulkan konflik antara warga dengan investor," katanya.

Peranan kepala daerah sangat strategis dalam rangka memajukan daerahnya. Kepala daerah harus konsisten, konsekuen dengan komitmennya untuk memajukan daerah kekuasaannya tanpa menciderai, merugikan rakyatnya.

"Yang pasti para investor harus mendahulukan tenaga kerja di daerah setempat. Bila perlu mutu SDM didongkrak dengan pelatihan singkat atas inisiatif investor," tutupnya.

Mendagri Tito Karnavian menegaskan kepada seluruh kepala daerah untuk merealisasikan PP Nomor 6 tersebut. Bonus demografi harus dihadapi dengan percepatan dan perluasan lapangan kerja dan pembangunan SDM.

"Hal ini berkaitan dengan kebutuhan lapangan kerja bagi penduduk Indonesia yang mengalami bonus demografi," kata Tito saat memberi arahan kepada kepala daerah pada Rapat Koordinasi Gubernur dan Bupati/Wali Kota di Gedung C Sasana Bhakti Praja Kantor Kemendagri, Jakarta Jumat (30/4/2021).

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, salah satu poinnya yang diinginkan presiden yaitu membuka lapangan kerja secara luas.

Untuk merespons itu, selain membenahi sektor pendidikan, kesehatan, serta infrastruktur, Presiden Joko Widodo telah melakukan langkah berupa perbaikan regulasi dengan diterbitkannya UU Cipta Kerja dan reformasi birokrasi.

"Kepala daerah agar membuat tim untuk mendata peraturan-peraturan daerah yang dinilai menghambat iklim investasi," pungkasnya.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com

BAGIKAN

BERITA LAINNYA

Anggaran Pemilu 2024 KPU Kota Bogor Capai Rp 4,1 Miliar

Pemerintah mengucurkan anggaran Rp 4,1 miliar untuk penyelenggaraan Pemilu 2024 kepada KPU Kota Bogor

NEWS | 28 September 2022

Ke Maluku Utara, Jokowi Dianugerahi Gelar Adat

Hari ini Jokowi mengunjungi Ternate, Kabupaten Halmahera Barat, Maluku Utara, guna menerima anugerah gelar  adat

NEWS | 28 September 2022

Rabu Ini, Sebagian Jakarta Diguyur Hujan Mulai Siang Nanti

Menurut prakiraan cuaca BMKG, pada pagi hari semua wilayah DKI Jakarta bercuaca cerah berawan dan hujan baru akan mengguyur mulai siang hari.

NEWS | 28 September 2022

Taiwan Berharap Bisa Hadir pada Pertemuan Ke-41 ICAO

Taiwan berharap dapat hadir pada sidang tiga tahunan ke-41 Majelis ICAO pada 27 September hingga 7 Oktober 2022 di Montreal, Kanada.

NEWS | 28 September 2022

Amerika Serikat Sumbang Ukraina Rp 22,7 Triliun Per Bulan

Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky telah mengungkapkan bahwa Amerika Serikat (AS) menyumbang US$ 1, 5 miliar (Rp 22,7 triliun) per bulan.

NEWS | 28 September 2022

Raja Salman Tunjuk Pangeran Mohammed Jadi PM Arab Saudi

Raja Salman bin Abdulaziz al-Saud memerintahkan pengangkatan Putra Mahkota Mohammed bin Salman sebagai Perdana Menteri Arab Saudi

NEWS | 28 September 2022

Bali Targetkan 45.000 Hektare Pertanian Organik Akhir 2022

Gubernur Bali Wayan Coster menargetkan seluruh pertanian di wilayahnya mampu menggunakan sistem pertanian organik yang ramah terhadap lingkungan.

NEWS | 28 September 2022

Kapal Tenggelam di Bangladesh, 66 Orang Peziarah Tewas

Sejumlah 66 peziarah Hindu tewas setelah kapal tenggelam di Sungai Karatoa, Bangladesh

NEWS | 28 September 2022

BNPT RI Bersama Pemkab Morowali Resmikan KTN 7 Hektare

BNPT bekerja sama dengan Pemkab Morowali meresmikan Kawasan Terpadu Nusantara di Desa Bahoea Reko-Reko sebagai sarana deradikalisasi.

NEWS | 28 September 2022

Polemik Tunjangan Profesi Guru, Ini Pasal Kontroversial RUU Sisdiknas

Salah satu pasal yang paling disoroti RUU Sisdiknas, yakni terkait hilangnya frasa tunjangan profesi guru (TPG) dari batang tubuh RUU Sisdiknas. 

NEWS | 28 September 2022


TAG POPULER

# Kevin Sanjaya


# Es Teh Indonesia


# Anies Baswedan


# Pertalite Boros


# Ketiak Basah


 

NEWSLETTER

Dapatkan informasi terbaru dari kami
Email yang Anda masukkan tidak valid.

TERKINI
Selebrasi Pemain Brasil Dinodai Lemparan Pisang Penonton

Selebrasi Pemain Brasil Dinodai Lemparan Pisang Penonton

BOLA | 2 menit yang lalu










CONTACT US Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings