PGRI: Kurang Koordinasi Pusat dan Daerah, Tunjangan Guru Belum Dicarikan
Logo BeritaSatu
INDEX

BISNIS-27 502.788 (4.65)   |   COMPOSITE 6122.88 (45.91)   |   DBX 1370.08 (6.4)   |   I-GRADE 175.932 (2.01)   |   IDX30 492.65 (5.36)   |   IDX80 132.743 (1.46)   |   IDXBUMN20 383.43 (5.77)   |   IDXESGL 136.189 (1.17)   |   IDXG30 136.661 (1.31)   |   IDXHIDIV20 439.142 (4.16)   |   IDXQ30 142.658 (1.28)   |   IDXSMC-COM 284.07 (1.29)   |   IDXSMC-LIQ 340.315 (4.03)   |   IDXV30 130.843 (1.67)   |   INFOBANK15 1002.8 (10.83)   |   Investor33 425.077 (4.4)   |   ISSI 180.015 (1.37)   |   JII 610.57 (6.12)   |   JII70 214.597 (2.04)   |   KOMPAS100 1179.92 (12.31)   |   LQ45 924.668 (10.2)   |   MBX 1646.91 (13.21)   |   MNC36 314.484 (3.35)   |   PEFINDO25 314.75 (0.73)   |   SMInfra18 301.265 (1.98)   |   SRI-KEHATI 359.316 (3.43)   |  

PGRI: Kurang Koordinasi Pusat dan Daerah, Tunjangan Guru Belum Dicarikan

Senin, 6 April 2015 | 07:08 WIB
Oleh : Maria Fatima Bona / CAH

Jakarta - Ketua Umum Pengurus Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Sulistyo mengungkapkan tunjangan profesi guru pegawai negeri sipil daerah (TPG PNS ) yang semestinya diterima dalam bentuk tri wulan, sampai sejauh ini belum cair. Jika sesuai dengan sistem seharusnya akhir Maret dana telah dicairkan oleh setiap daerah.

Berdasarkan surat keputusan perihal TPG PNS daerah dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud), dana tersebut selambat - lambatnya diterima pada 16 April sesuai dengan pedoman petunjuk teknis penyaluran tunjangan melalui mekanisme transfer daerah yang telah keluarkan pada 31 Januari 2015.

"Secara sistem, pemerintah sejauh ini belum mampu. Seharusnya, jika sistemnya tri wulan perhitungannya, Januari, Februari dan Maret, akhir Maret semua sudah terima," ujar Sulistyo kepada Beritasatu.com, Senin, (6/4) Pagi.

Ia mengungkapakan, jika dana akan dicairkan pada 16 April, pihaknya mewakili PGRI menunggu dan berharap dana yang diterima tepat waktu dan tepat jumlah.

Menurut Sulistyo, berdasarkan pengalaman seringkali surat keputusan (SK) Mendikbud tidak sama dengan SK daerah. Misalnya, SK kabupaten ada 2000 guru yang harus bayar tentu berbeda dengan pusat yang hanya menyiapkan anggaran untuk 1000 guru sesuai dengan SK Mendikbud.

"Hal semacam ini, yang sering terjadi dan pemerintah daerah tentu tidak langsung membayarkan ke 1000 guru karena untuk menghindari kecemburuan, dan menahan anggaran dana tersebut," ujarnya.

Ia mengharapkan agar pemerintah dapat melakukan koordinasi yang baik agar dana yang disalurkan dari pusat ke daerah tidak ada masalah. Pasalnya rata-rata guru hanya mengandalkan gaji dan tunjangan dari pemerintah tidak ada pekerjaan sampingan lain. Jika memungkinkan, PGRI mengharapkan dana tunjangan profesi dapat disalurkan setiap bulan layaknya gaji

"Kami berharap diberikan setiap bulan melekat langsung bersama gaji agar perencanaan penggunaan dibayar setiap bulan dan jelas, tetapi sejauh ini pemerintah secara sistem belum mampu, jika uangnya tentu ada," kata Sulistyo.


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA



TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS