Logo BeritaSatu

Menteri PPN: Pemerintah Harus Kerja Sama dengan Organisasi Masyarakat Sipil

Jumat, 30 Oktober 2015 | 09:08 WIB
Oleh : Yustinus Paat / B1

Mexico City — Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/ Kepala Bappenas Sofyan Djalil mengatakan, pemerintah Indonesia mengakui kemitraan dengan masyarakat sipil yang menjadi prinsip Open Government Partnership (OGP) merupakan sebuah keharusan.

"Bekerja sama dengan organisasi masyarakat sipil itu sebuah keharusan bagi kita," ujar Menteri Sofyan ketika berbicara dalam diskusi panel The Open Government Partnership: What is the Next Frontier?, di arena Konferensi Tingkat Tinggi Open Government Partnership (OGP Summit) di Mexico City, Rabu (28/10).

Advertisement

Delegasi masyarakat sipil yang hadir dalam konferensi tersebut mengapresiasi pernyataan tersebut. Namun demikian, mereka mengingatkan bahwa kondisi ruang sipil (civic space) di Indonesia mengalami kemerosotan.

"Sepertiga dari negara-negara anggota OGP mengalami penurunan ruang sipil. Indonesia masuk dalam negara yang mengalami kemerosotan tersebut. Faktornya terutama adalah Undang-Undang Organisasi Kemasyarakatan (UU Ormas) yang dianggap membelenggu kebebasan berserikat," ujar Nanda Sihombing, dari Pusat Telaah dan Informasi Regional (PATTIRO) kepada Beritasatu.com, Kamis (29/10).

Nanda menambahkan, memang sudah tepat jika Menteri PPN/Bappenas sebagai pengelola OGP di Indonesia memberi pernyataan terbuka secara internasional tentang pentingnya pelibatan masyarakat sipil. Namun, hal itu harus disertai langkah nyata untuk memperbaiki rapor merah tersebut.

"Indonesia merupakan negara pendiri OGP. Sangat tidak pantas jika mendapatkan nilai kurang baik," kata Nanda.

Sementara itu, Beka Ulung Hapsara dari International NGO Forum on Indonesia Development (INFID) menyatakan, pernyataan Menteri PPN/Bappenas tersebut harus tercermin dalam pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/ SDGs).

“Pemerintah harus mencari formula yang tepat agar posisi masyarakat sipil tidak terpinggirkan oleh kekuatan yang memiliki modal sosial dan politik yang lebih besar," ujarnya.

Sebab, lanjut Beka, jika itu terjadi maka substansi dan peran pembangunan yang dibawa oleh masyarakat sipil justru hilang atau terpinggirkan. Bagi Beka, sekarang ini, kekuatan-kekuatan yang memiliki modal besar cenderung menguasai agenda-agenda pembangunan.

"Peran masyarakat sipil diperlukan untuk mengimbangi kekuatan-kekuatan tersebut. Ini yang harus kita temukan formulanya," ujarnya.

OGP Summit berlangsung pada 27-29 Oktober 2015 di Mexico City. Pertemuan tingkat tinggi tersebut dihadiri sekitar 2.000 peserta dari 65 negara anggota OGP dan negara undangan lainnya. OGP Summit kali ini berfokus untuk menyoroti bagaimana prinsip-prinsip open government mampu mendukung implementasi SDGs.

Belasan perwakilan masyarakat sipil Indonesia dari 12 organisasi hadir dan mewarnai forum-forum OGP Summit. Ke-12 organisasi tersebut adalah ICEL, ICW, Infest Yogyakarta, INFID, IPC, Laskar Batang, Media Link, Pattiro, PWYP Indonesia, Seknas Fitra, TII dan Yayasan Tifa.

Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com

BAGIKAN

BERITA LAINNYA


TAG POPULER

# Rupiah


# Putri Candrawathi Tersangka


# Pembunuhan Brigadir J


# Jaringan Judi


# Polisi Tembak Polisi


 

NEWSLETTER

Dapatkan informasi terbaru dari kami
Email yang Anda masukkan tidak valid.

TERKINI
Kendaraan Otonom Wujudkan Sistem Transportas Cerdas

Kendaraan Otonom Wujudkan Sistem Transportas Cerdas

EKONOMI | 27 menit yang lalu










BeritaSatu Logo
TERKONEKSI BERSAMA KAMI
BeritaSatu Facebook
BeritaSatu Twitter
BeritaSatu Instagram
BeritaSatu YouTube
Android Icon iOS Icon
Copyright © 2022 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings