Ambon- Anggota DPD RI John Pieris menegaskan, pembangunan kilang liquified natural gas (LNG) di darat lebih memberikan keuntungan ganda kepada masyarakat, terutama di sekitar blok gas Masela antara Maluku Tenggara Barat (MTB), Maluku Barat Daya (MBD). Pemerintah harus memiliki perspektif yang sama dalam membangun kilang (LNG) di darat (onshore).
“Dampak ganda memang harus diutamakan untuk mempercepat pembangunan ekonomi di Maluku,” kata John kepada SP, Selasa (22/3).
Dari sudut pandang akuntabilitas dan transparansi pengelolaan gas Blok Masela, adalah sangat tepat jika pemerintah menentukan pembangunan kilang LNG di darat.
John mengakui, dalam perspektif ini, Pemerintah Pusat dan Pemprov Maluku serta masyarakat bisa melihat dan mengawasi pengelolaan LNG tersebut. Sedangkan kalau pembangunan kilang apung LNG di laut (offshore), sulit bagi pemerintah pusat dan daerah mengawasi.
Baginya, bisa saja pihak pengelola Inpex dan Shell tidak begitu terbuka terhadap produksi (lifting) gas. Khusus dari sudut pandang akuntabilitas dan transparansi, Ketua Fraksi DPD di MPR ini, merasa ikut bertanggung jawab untuk selalu berpihak kepada kepentingan daerah-daerah dalam konteks keutuhan NKRI.
Kajian Menko Maritim dan Sumber Daya yang sangat mendukung pilihan ideal pembangunan kilang di darat, juga menjadi pertimbangan penting.
“Misalnya, biaya pembangunan kilang darat ditaksir sekitar US$ 16 miliar. Kalau dibangun di laut, ditaksir mencapai US$ 22 miliar. Ada selisih harga US$ 6 miliar jika itu dibangun di darat,” jelasnya.
Dia menjelaskan, berbeda dengan data dari Inpex dan Shell yang menyatakan, kalau offshore hanya US$ 14,8 miliar dan kalau onshare mencapai US$ 19,3 miliar. Itu berarti selisih US$ 4,5 miliar, artinya di darat lebih mahal.
Dari dua perspektif ini, sudah bisa dilihat pihak Inpex dan Shell sebagai pengelola lebih akan mencari keuntungan yang lebih besar.
“Pemerintah yang diwakili oleh Rizal Ramli tentunya memiliki perspektif yang lebih ideal, yaitu onshore,” tegas John.
Seharusnya, kata John, pemerintah mempunyai satu sikap yang tidak terbelah sebagaimana sikap dan berani mengambil resiko dan solusi yang ideal.”Kita tidak usah khawatir jika Inpex dan Shell akan menarik diri dari proyek ini,” kata John.
Guru Besar Universitas Pattimura (Unpatti) Aholiab Watloly mendesak Pemprov Maluku untuk minta kepada pemerintah pusat agar mempercepat pembangunan kilang Blok Masela dengan mempertimbangkan aspirasi rakyat.
“Masyarakat di Kabupaten MBD dan MTB sangat menghendaki agar pembangunan kilang blok masela itu harus dibangun di daerah sesuai aspirasi masyarakat,” katanya.
Pemprov Maluku, lanjutnya, harus mendesak pemerintah pusat agar segera memutuskan hak pengelolaan participating interest (PI) 10 persen pengelolaan Blok Masela, sehingga proses pembangunan kilang juga dapat dipercepat dan ada kepastiannya.
“Pemprov Maluku jangan terus berdiam diri saja, tapi harus bertindak cepat dan tegas,” katanya.
Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini
Sumber: Suara Pembaruan
