Penulis Buku Sekolah Harus Mencantumkan Data Penulis
Logo BeritaSatu
Breaking News
INDEX
Breaking News

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

Penulis Buku Sekolah Harus Mencantumkan Data Penulis

Selasa, 12 Juli 2016 | 20:18 WIB
Oleh : Maria Fatima Bona / FMB

Jakarta - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ( Mendikbud) Anies Baswedan mengatakan, penggunaan buku pelajaran di sekolah ke depannya harus sesuai dengan Permendikbud nomor 8 tahun 2015 tentang Buku. Salah satunya mencantumkan identitas lengkap penulis sebagai bentuk pertanggungjawaban akan isinya. Pasalnya, banyak ditemukan buku pelajaran yang isinya tidak relevan dari sistem satuan pendidikan.

Anies menyebutkan, kelengkapan identitas penulis menjadi ketentuan mutlak buku layak digunakan di sekolah atau tidak. Buku yang digunakan oleh Satuan Pendidikan wajib memenuhi nilai dan norma positif yang berlaku di masyarakat, antara lain tidak mengandung unsur pornografi, paham ekstrimisme, radikalisme, kekerasan, SARA, bias gender, dan tidak mengandung nilai penyimpangan lainnya. Maka buku yang digunakan harus memenuhi kriteria penilaian. Jika tidak, buku tersebut tidak diperkenankan.

“Identitas penulis salah satu yang tertuang dalam Permendkbud. Karena dengan kelengkapan identitas, konten buku tersebut ada yang bertanggungjawab dan jika ada yang memberikan masukan dan saran, mereka tidak bingung untuk menghubungi penulis,” kata Anies di Gedung Kemdikbud, Jakarta, Selasa, (12/7).

Dijelaskan dia, sejauh ini, Kemdikbud tidak dapat mengatur penerbit, maka melakukan antisipasi melalui sekolah dengan Permendikbud mengatur kelayakan buku. Berikut uraian latar belakang penulis meliputi nama lengkap, alamat email, media sosial seperti Facebook, kantor, riwayat pendidikan, pekerjaan, buku yang ditulis 10 tahun terakhir dan disertakan pas foto penulis. Kelengkapkan ini sebagai bentuk pertanggungjawaban dan peningkatan mutu buku pelajaran di Tanah Air.

Pendiri Indonesia Mengajar ini juga mengatakan, selama ini banyak yang ingin meningkatkan kualitas konten buku, namun kesulitan karena tidak ada feedback. Penulis tidak mendapat masukan dari pembaca secara langsung. Selain itu, banyak buku yang tidak sesuai beredar luas dan gunakan oleh siswa.

Tidak adanya Permen yang mengatur membuat pemerintah kesulitan untuk memberikan sanksi kepada sekolah akan pengunaan buku. Namun ke depannya, sekolah akan dikenakan sanksi jika masih mengunakan buku yang tidak ada biodata penulis sesuai dengan Permendikbud.

Anies mengatakan, peraturan ini akan mulai diberlakukan sejak tahun ajaran baru dimulai. “Ini akan kita jalankan sejak ajaran baru. Bagi penulis dan peneribit jika sudah terlanjur meneribitkan buku tolong dilengkapi lagi dengan biodata lengkap penulis sesuai ketentuan Permen yang mengatur,” kata dia.

Alumnus Universitas Gadjah Mada (UGM) ini mengimbau para orangtua untuk tidak segan melaporkan jika masih ditemukan sekolah yang mengunkan buku tidak sesuai dengan Permendikbud. Sekolah akan menerima sanksi berupa pencabutan memberian dana bantuan operasional sekolah (BOS) hingga pemecataan kepala sekolah.

Pada kesempatan sama, Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen) Hamid Muhammad mengatakan, untuk Lembar Kerja Siswa (LKS) yang biasanya harus dibeli oleh siswa , ternyata tidak demikian. Siswa tidak diwajibkan membeli.

Hammid menjelaskan, LKS muncul pada Kurikulum 2006 (K-2006). Saat itu, LKS dibuat oleh guru untuk bahan latihan siswa, sehingga ketika pergantian kurikulum tidak digunakan lagi. “Sejak mengunakan Kurikulum 2013, pemerintah sudah tidak mewajibkan mengunkan LKS. Jika masih ada sekolah yang mewajibkan itu merupakan sebuah kesalahan dan harus dihentikan,” ujarnya.

Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: Suara Pembaruan

BAGIKAN

BERITA LAINNYA


TAG POPULER

# Reshuffle Kabinet


# Reuni 212


# Kota Termahal di Dunia


# Ganjil Genap di Tol


# Militer Inggris



TERKINI
Data Kasus Aktif Covid-19 sampai 1 Desember 2021

Data Kasus Aktif Covid-19 sampai 1 Desember 2021

BERITA GRAFIK | 1 menit yang lalu










BeritaSatu Logo
TERKONEKSI BERSAMA KAMI
BeritaSatu Facebook
BeritaSatu Twitter
BeritaSatu Instagram
BeritaSatu YouTube
Android Icon iOS Icon
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings