BPPT Ciptakan Alternatif Teknologi Pengolahan Emas Tanpa Merkuri
Logo BeritaSatu

BPPT Ciptakan Alternatif Teknologi Pengolahan Emas Tanpa Merkuri

Rabu, 5 April 2017 | 13:39 WIB
Oleh : Ari Supriyanti Rikin / FMB

Jakarta - Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) menciptakan prototipe teknologi pengolahan emas tanpa merkuri untuk penambang emas skala kecil (PESK). Alternatif teknologi pengolahan emas tanpa merkuri ini bisa menghasilkan emas lebih produktif dan ramah lingkungan.

Penggunaan merkuri pada berbagai industri termasuk pertambangan rakyat dan pertambangan emas skala kecil dapat menimbulkan kerusakan lingkungan dan berdampak pada kesehatan.

Direktur Pusat Teknologi Pengembangan Sumber Daya Mineral BPPT Dadan Moh Nurjaman mengatakan, Penggunaan merkuri pada PESK memberikan nilai yang dihasilkan (recovery) emas hanya 50 persen saja. Selain itu, merkuri menjadi material pencemar yang laten karena sulit terdegrasi.

"Jika tanpa merkuri, recovery-nya bisa mencapai 80-90 persen," katanya di Jakarta, Rabu (5/4).

Bersama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) pilot project pengolahan emas bebas merkuri tahun 2017 dilakukan di Pacitan, Banyumas, Lebak dan Pulau Buru.

Alternatif teknologi yang ditawarkan BPPT adalah pemanfaatan reaktor yang bisa mensubtitusi penggunaan merkuri untuk PESK bahkan industri. Untuk emas tipe sekunder yang sudah terpisah dari material pengikatnya metode gravitasi bisa digunakan. Sedangkan untuk tipe primer yang dekat dengan sumbernya memiliki butiran halus bisa menggunakan sianida tipe basa yang aman sekalipun dirilis ke lingkungan pascaproduksi. Pengolahan emas skala industri juga bisa memanfaatkan teknik ini.

"Metode perlindian kimiawi (sianidasi) menggunakan sianida bebas dalam kondisi basa, tidak bersifat toxic," ujarnya.

Alat pengolahan lama milik PESK bisa digunakan dan dilengkapi reaktor perlindian BPPT sehingga nilai ekonomi bisa meningkat dua kali lipat. Untuk wilayah Pacitan, Banyumas tipe emas butiran halus. Sedangkan wilayah Indonesia Timur tipe emas partikel besar.

Dadan mengungkapkan, harga reaktor dengan kapasitas 200 kilogram/batch diperkirakan seharga Rp 20 juta. Lebih baik lagi jika dikelola secara komunal atau melalui koperasi satu reaktor berkapasitas 1,5 ton/batch bisa digunakan 10 orang dengan harga Rp 70 juta.

Saat ini terpantau ada 1000 hotspot PESK dari sebelumnya 850 hotspot dengan sekitar 50.000 penambang. Data di tahun 2013 memperlihatkan pemegang izin perusahaan tambang mencapai 59 ton. Sedangkan tambang rakyat menghasilkan 65-130 ton emas.

Namun dampak negatif penggunaan merkuri adalah degradasi lingkungan, penurunan kualitas kesehatan, pengabaian keselamatan kerja, konflik sosial dan dampak ekonomi yakni dampak global jika merkuri masuk ke perairan mengenai ikan dan tidak mengenal batas teritorial.

Di sisi lain, pertambangan rakyat juga menggerakkan ekonomi rakyat, mengurangi pengangguran, meningkatkan daya beli dan menggerakkan perekonomian lokal.

"Di samping masalah, kita harus cari solusinya. Karena ada juga tambang rakyat yang mengantongi izin," ujarnya.

Pelepasan merkuri di dunia 37 persennya dari PESK. Asia Timur dan Asia Tenggara menyumbang penyebaran merkuri mencapai 39,7 persen. Indonesia pun berada di zona merah peredaran dan pemanfaatan merkuri. Setiap tahunnya 200 ton merkuri dilepaskan (dirilis) ke udara, tanah dan perairan.

Izin impor merkuri di Indonesia untuk tahun 2013 hanya 600 kilogram. Namun faktanya di lapangan, merkuri yang dirilis ke lingkungan mencapai 195 ton, ini memperlihatkan adanya peredaran ilegal merkuri.

Indonesia pun sejak tahun 2013 telah menandatangani Konvensi Minamata dan menargetkan tahun 2017 akan meratifikasinya. Dari 128 negara yang menandatangani, 40 negara sudah meratifikasi. Tragedi Minanata karena merkuri menjadi catatan sejarah penting tahun 1950 di Minamata ada 3000 orang terdampak, 1700 orang meninggal dan adapula cacat permanen.

Dalam upaya penghapusan merkuri pada pengolahan emas dibuat rencana aksi nasional (RAN) 2014-2018 yang di dalamnya melibatkan 13 kementerian/lembaga di antaranya Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.

"Namun RAN perlu diperkuat dengan regulasi yang lebih mengikat. Indonesia pun menargetkan bebas merkuri tahun 2020," ucapnya.



Sumber: Suara Pembaruan


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA



TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS